Profil KPH | K P H L | REGIONAL 4

Publikasi KPH

By A Web Design

Iklan
Iklan
Iklan

ADMIN KPH

Iklan

KPHL PUSDAL 4
KPHL Mapili

I. ASPEK WILAYAH  :

I.1 Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Sulawesi Barat

Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Barat sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 799/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 dengan luas ± 1.099.827 ha dengan rincian KPHP 3 unit luas ± 379.153 ha dan KPHL 10 unit luas ± 720.627 ha.

I.2 Penetapan wilayah KPHL Mapili

KPHL Model Mapili, Kab. Polewali Mandar, ditetapkan Menteri Kehutanan Nomor SK.651/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010 dengan luas ± 77.196 ha, dengan rincian :

-     Hutan Lindung seluas ± 53.485 ha.

-     Hutan Produksi Terbatas seluas ± 23.711 ha.

 

PETA KPHL MODEL MAPILI & FUNGSI KAWASAN HUTAN

BERDASARKAN SK PENETAPAN NOMOR SK.651/MENHUT-II/2010

TANGGAL 22 NOVEMBER 2010

1. Letak dan Luas

Wilayah KPHL Mapilli terletak di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Ibu kota Kabupaten Poliwali Mandar terletak di sebelah selatan Kota Mamuju yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat dengan jarak sekitar 200 km. Secara geografis Kabupaten Poliwali Mandar terletak pada  posisi  2° 04' 00" - 3° 32' 00" Lintang Selatan (LS) dan 118° 40' 27" - 119° 32' 27" Bujur Timur (BT), sedang wilayah KPHL Mapilli terletak pada posisi 3° 05' 7,33" - 3° 28' 56,68" LS dan 118° 54' 3,35" - 119° 28' 25,52" BT.

Kabupaten Poliwali Mandar mempunyai luas wilayah 2.022,30 km² atau 202.230 ha.  Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 890/Kpts-II/1999 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 276/IV/Thn. 1999 serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan No. 358/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 adalah 121.490 ha yang terdiri atas Hutan Lindung (HL) 77.550 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 43.040 ha dan Suaka Margasatwa (SM) 900 ha. Luas wilayah KPHL Mapilli berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.651/Menhut-II/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Mapilli, di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat adalah 77.196 ha yang terdiri atas Hutan Lindung seluas 53.485 ha (69,28%) dan Hutan Produksi Terbatas seluas 23.711 ha (30,72%). Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan digitasi peta tata batas kawasan hutan, luas KPHL Mapilli adalah 96.452,15 ha yang terdiri atas Hutan Lindung seluas 66.137,82 ha (68,57%) dan Hutan Produksi Terbatas seluas 30.314,33 ha (31,43%).

 

2. Aksesibilitas Kawasan

Sarana transportasi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas mobil angkutan penumpang dan mobil angkutan barang yang berfungsi untuk melayani mobilitas penduduk di dalam kabupaten. Angkutan umum terdiri atas kendaraan roda empat dan roda dua dan masih terdapat angkutan tradisional berupa dokar untuk melayani mobilitas jarak pendek. Kendaraan roda empat melayani mobilitas antar ibukota kecamatan dan antar desa, sedangkan angkutan roda dua melayani mobilitas dalam satu dusun.

Panjang jalan yang ada pada tahun 2007 di Kabupaten Poliwali Mandar adalah 1.460 km. Keadaan jalan yang sudah beraspal baru mencapai panjang 465 km atau 31,8% dari panjang jalan keseluruhan. Sisanya masih berpermukaan kerikil, tanah dan lainnya.  Keadaan jalan yang dalam kondisi sedang dan baik baru mencapai 426 km atau 29,18% dari panjang jalan keseluruhan, sedang sisanya dalam keadaan rusak dan rusak berat.

3. Batas-Batas

Kabupaten Poliwali Mandar berbatasan dengan Kabupaten Mamasa di Sebelah Utara, Sebelah Timur dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, sebelah selatan dengan Selat Makassar dan sebelah barat dengan Kabupaten Majene.

 

4. Pembagian Blok

 

No.

 

Blok

Hutan Lindung

(ha)

Hutan Produksi Terbatas

(ha)

Total luas

(ha)

(%)

1.

Blok Inti

66137,82

-

66137,82

68,57

2.

Blok Pemanfaatan HHK-HA

-

4374,27

4374,27

4,53

3.

Blok Pemberdayaan

-

21245,11

21245,11

22,03

4.

Blok Perlindungan

-

4694,95

4694,95

4,87

 

 

66137,82

30314,33

96452,15

100,00

5. Potensi wilayah KPHL


1. Penutupan Vegetasi

Penutupan vegetasi berhubungan erat dengan penggunaan lahan. Berdasarkan hasil interpretasi citra, tata guna lahan di KPHL Mapilli Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas hutan primer, hutan sekunder, belukar, tanah terbuka, savana, perairan,  hutan mangrove sekunder, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur dan sawah. Luas dari setiap bentuk penggunaan lahan disajikan pada Tabel.

Tabel. Penggunaan lahan di KPHL Mapilli Kabupaten Polewali Mandar

No.

Jenis Penggunaan Lahan

Blok Inti

Blok Peman-faatan HHK-HA

Blok Pember-dayaan

Blok Perlin-dungan

Luas Total

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(%)

1.

Hutan Primer

2009




2009

2,08

2.

Hutan Sekunder

24338

4360

68

1495

30261

31,37

3.

Belukar

8035

15

1470

1039

10558

10,95

4.

Tanah terbuka/kosong

2500


1


2501

2,59

5.

Savana

1504




1504

1,56

6.

Air

2


1

1

3

0,00

7.

Hutan mangrove sekunder

60




60

0,06

8.

Pertanian lahan kering

670




670

0,69

9.

Pertanian lahan kering campur

27019


18394

2160

47573

49,32

10.

Sawah



1312


1312

1,36

Total

66138

4374

21245

4695

96452

100,00

 

Tabel diatas memperlihatkan bahwa penggunaan lahan terbesar pada wilayah KPHL Mapilli adalah pertanian lahan kering campuran, yaitu sebesar 47573 ha atau 49,32%. Dari jumlah tersebut, seluas 27019 ha atau 56,79% berada di blok inti, sekitar 18394 ha atau 38,66% berada di blok pemberdayaan dan sekitar 2160 ha atau 4,54%  di blok perlindungan.  Areal yang berhutan seluas 32330,55 ha atau sekitar 33,51% dari seluruh luas KPHL.  Sekitar 26407,95 ha atau 81,68% dari areal yang berhutan berada di Blok Inti, di mana jumlah tersebut hanya sekitar 39,93% dari seluruh luas Blok Inti. Sebagian besar hutan merupakan hutan sekunder, yaitu seluas 30261 ha atau sebesar 31,37% dari seluruh luas KPHL. Hutan primer hanya terdapat di blok inti dengan luas yang sangat kecil, yaitu seluas 2009 ha atau sekitar 2,08% dari luas wilayah KPHL Mapilli.  Luas areal yang berhutan dan bukan hutan pada setiap blok pengelolaan disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel. Luas areal yang berhutan dan bukan hutan pada setiap blok

No.

 

Blok

 

Hutan

(ha)

Bukan Hutan (ha)

Total

(ha)

1.

Blok Inti

26407.95

39729.76

66137.82

2.

Blok Pemanfatan HHK-HA

4359.58

14.69

4374.27

3.

Blok Pemberdayaan

68.20

21176.92

21245.11

4.

Blok Perlindungan

1494.83

3200.12

4694.95

 

Total

32330.55

64121.49

96452.16

 

2. Potensi kayu/non kayu

Berdasarkan hasil inventarisasi hutan yang telah dilakukan pada areal KPHL Mapilli, ditemukan lebih dari 100 jenis pohon.  Dari jenis pohon yang ditemukan terdapat sepuluh jenis pohon yang paling banyak ditemukan dan mendominasi sekitar 51% dari jumlah pohon yang ada. Jenis pohon yang paling dominan adalah sama’ dengan kerapatan relatif 10,85% dan Indeks Nilai Penting (INP) sebesar 92,09. Kerapatan  relatif dan Indeks Nilai Penting dari ke-sepuluh jenis yang mendominasi areal KPHL Mapilli dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel  Daftar sepuluh jenis pohon dominan

No.

Jenis Pohon

Kerapatan relatif (%)

Indeks Nilai Penting

1.

Sama’

10.85

92.09

2.

uru

6.91

14.62

3.

nato

6.73

11.00

4.

lotu

5.83

9.79

5.

damar

4.04

8.30

6.

kayu angin

4.04

6.58

7.

buluang

3.59

6.20

8.

polio

3.59

5.94

9.

landerang

2.87

5.19

10.

alipan

2.42

5.11

 

Secara umum struktur tegakan pada hutan alam di wilayah KPHL Mapilli terdiri atas berbagai tingkat pertumbuhan mulai dari tingkat semai sampai dengan tingkat pohon. Jumlah semai, pancang, tiang dan pohon berdasarkan hasil inventarisasi hutan yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel Sebaran semai, pancang, tiang dan pohon di wilayah KPHL Mapilli

No.

Tingkat Pertumbuhan

Jumlah batang per ha

Persen terhadap pertumbuhan sebelumnya (%)

1.

Semai

18859

-

2.

Pancang

5042

26,74

3.

Tiang

665

13,20

4.

Pohon

187

28,13

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa  jumlah semai cukup banyak dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan (dari semai sampai pohon), semakin sedikit frekuensi jumlah batang per ha. Sebagian besar dari semai ini tidak mampu bertahan hidup dan akhirnya akan mati karena persaingan dalam memperoleh ruang tumbuh, serangan hama dan penyakit, dimakan atau terinjak-injak oleh binatang dan sebab-sebab lainnya. Jumlah pancang yang ada hanya sekitar 26,74% dari semai. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah semai yang dapat bertahan hidup dan tumbuh menjadi relatif kecil. Jumlahnya akan semakin berkurang sejalan dengan pertumbuhan sampai mencapai tingkat pohon. Jumlah pancang yang bertahan hidup menjadi tiang hanya sekitar 13,20% dan jumlah tiang yang tumbuh menjadi pohon sekitar 28,13%.

Produksi Kayu di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel Produksi Kayu di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2009

No.

TAHUN

KAYU BULAT (m3)

KAYU GERGAJIAN (m3)

1.

2005

2.407,67

2.093,63

2.

2006

5.318,49

4.624,77

3.

2007

3.279,47

2.851,71

4.

2008

1.329,65

1.156,22

5.

2009

721,14

627,08

 

Jumlah

13.056,42

11.353,41

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa produksi kayu cenderung semakin menurun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dengan rata-rata produksi kayu bulat di Kabupaten Polewali mandar adalah 2.611,284 m³/tahun dan rata-rata produksi kayu gergajian adalah 2.270,68 m³/tahun. Menurunnya produksi kayu merupakan suatu indikator bahwa potensi kayu yang ada di dalam hutan juga semakin menurun dari tahun ke tahun.

Selain kayu, hasil hutan lainnya yang sangat potensial adalah rotan. Rotan merupakan salah satu komoditi andalan Kabupaten Poliwali Mandar di sektor Kehutanan. Rotan dapat ditemui tersebar di beberapa Kecamatan. Potensi rotan di kabupaten Poliwali Mandar dapat dilihat pada Tabel dibawah

Tabel Potensi Luas Rotan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011

Kecamatan/Desa

Potensi Luas Rotan (ha)

1. Tubbi Taramanu

-  Tubbi

-  Taramanu

-  Besoangin

2. Alu

-  Puppuuring

-  Lullung

-  Saragian

3. Matangnga

-  Tapua

-  Matangnga

4. Mapilli

-  Bulo

5. Anreapi

-  Kelapa Dua

6. Binuang

-  Battetangnga

-  Amola

 

2.500

1.500

2.000

 

1.000

1.000

500

 

1.000

1.000

 

1.000

 

500

 

200

500

 

Selain rotan, hasil hutan bukan kayu yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah murbei sebagai pakan ulat sutera.  Tanaman murbei merupakan komoditi sektor Kehutanan yang terdapat di beberapa tempat, yaitu : Desa Mosso (Kec. Balanipa) sebanyak 70 KK dengan luas 34 ha (10.000 btg) dan ditanam dengan sistem campuran; Desa Tammajarra (Kec. Balanipa) sebanyak 10 KK dengan luas 3 ha (10.000 btg) ditanam dengan sistem murni. Desa Ongko dan Sumarrang (Kec. Campalagian) dikelola oleh 3 KK dengan luas 2 ha (20.000 btg) ditanam dengan sistem campuran. Desa Roppong (Kec. Tapango) dikelola oleh 2 KK dengan luas 2 ha (10.000 btg) ditanam dengan sistem campuran. Desa Samasundu, Tanganbaru,  Salarri (Kec. Limboro) dikelola oleh  27 KK (30.000 btg) ditanam dengan sistem campuran.

Hasil hutan bukan kayu lainnya yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan hutan adalah aren. Aren yang merupakan penghasil bahan baku untuk pembuatan gula merah (gula aren), walaupun tidak banyak tapi juga bisa dijadikan mata pencaharian utama maupun sampingan oleh masyarakat. Aren ditanam dengan sistem campuran yang tersebar di Kecamatan Binuang (Desa Kanang) seluas 40 ha, Kecamatan Anreapi ( Desa Anreapi) seluas 15 ha, Kecamatan Matakali (Desa Pasiang) seluas 32 ha, Kecamatan Tapango (Desa Riso) seluas 25 ha, Kecamatan Luyo (Desa Pussui, Batupanga Daala) seluas 40 ha, Kecamatan Campalagian (Desa Ongko, Suruang) seluas 130 ha, Kecamatan Balanipa (Desa Mosso, Lembanan) seluas 30 ha, Kecamatan Limboro (Desa Todang-todang, Salarri, Lembang-lembang, samasundu) seluas 150 ha, Kecamatan Allu (Desa Mombi, Allu, Pao-Pao) seluas 18 ha.

 

3. Flora dan fauna

Flora yang tumbuh di wilayah KPHL Mapilli mempunyai komposisi dan keragaman yang cukup besar. Beberapa dari tumbuhan tersebut merupakan tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat yang tinggal di dalam wilayah KPHL, seperti Kakao, Durian, Langsat, Mangga, Nangka, Pisang, Jati dll.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat terdapat beberapa jenis burung pada wilayah KPHL Mapilli, seperti merpati hitam Sulawesi, tekukur, walik Kembang, serindit, bubut alang-alang, gagak, elang, dll. Selain itu terdapat beberapa jenis satwa lain, seperti kera hitam, kuskus, ular sawah, babi hutan, ayam hutan, dll.

 

4. Potensi jasa lingkungan dan wisata alam

Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang sangat kaya akan potensi pariwisata dengan jenis yang beraneka ragam dan tersebar diseluruh pelosok wilayah. Kawasan pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar tersebar hampir disemua kecamatan di daerah ini. Beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar antara lain Wisata Bahari Palippis dan Labuang yang terletak di Desa Bala, Kecamatan Balanipa pulau gusung Toraja yang memiliki panorama pantai yang indah, Wisata Tirta bendungan Sekka-Sekka yang terletak di Desa Batupanga Kecamatan Luyo, obyek wisata alam air terjun kunyi, Anreapi, dan Agrowisata di Desa Battetanga Kecamatan Binuang. Selain itu juga terdapat calon Tahura Indorannuang yang diusulkan dalam Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat terletak di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki daya tarik dengan pemandangan alam, air terjun dan sungai.

 

5. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar hanya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Usulan Pencadangan Areal HTR Kabupaten Polman yang pertama diajukan seluas ± 22.322 ha, namun mengingat tidak semua areal HPT di Kabupaten Polman dapat dialokasikan sebagai areal pencadangan HTR maka usulan pencadangan selanjutnya menjadi ± 5.000 ha.

Tabel Hasil verifikasi atas usul IUPHHK-HTR di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010

 

No

KTH

Desa

Luas (ha)

Usulan

Pertimbangan Tehnis

1.

Parandangan

Tubbi

180

180

2.

Gunung Damar

Taloba

275

262

3.

Buttu Salili

Batupanga Daala

260

231

4.

Karya tani

Rangoan

200

173

5.

Reso Tammangingngi

Rangoan

100

109

6.

Tajang Pammase

Pulliwa

300

327

7.

Pribumi

Polewani

389

389

8.

Bumi Putera

Polewani

439

439

9.

Bumi Pertiwi

Polewani

213

213

Jumlah

2,356

2,323

 

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 705/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 ditetapkan Pencadangan Areal Untuk Pembangunan HTR di Kabupaten Polewali Mandar seluas ± 2.495 ha. Setelah terbitnya SK Menhut tersebut, BP2HP melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan permohonan IUPHHK yang dibuat oleh Ketua Kelompok tani Hutan dengan memperhatikan surat rekomendasi kepala desa pada areal yang dimohon. Berdasarkan hasil verifikasi administratif dan lapangan terhadap areal yang dimohon dan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka BP2HP menerbitkan pertimbangan tehnis IUPHHK-HTR yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar. Hasil verifikasi atas usul IUPHHK-HTR di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada Tabel 13.

Berdasarkan hasil pertimbangan tehnis BP2HP Wil. XV Makassar pada Usulan IUPHHK-HTR di Kabupaten Polewali Mandar maka Bupati Polewali Mandar  atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan IUPHHK-HTR pada setiap anggota Kelompok Tani Hutan. Daftar Kelompok Tani Hutan yang mendapat IUPHHK-HTR dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel Daftar Kelompok Tani Hutan pemegang IUPHHK-HTR tahun 2010

No

KTH

Desa

Jumlah Angota

Luas (ha)

1.

Parandangan

Tubbi

11

177

2.

Gunung Damar

Taloba

25

262

3.

Buttu Salili

Batupanga Daala

26

231

4.

Karya tani

Rangoan

17

175

5.

Reso Tammangingngi

Rangoan

11

110

6.

Tajang Pammase

Pulliwa

30

300

7.

Pribumi

Polewani

25

300

8.

Bumi Putera

Polewani

21

300

9.

Bumi Pertiwi

Polewani

16

213

J u m l a h

182

2,068

 

 

6. Posisi KPHL dalam Perspektif Tata Ruang dan Pembangunan Daerah

Posisi KPHL Mapilli di Kabupaten Polewali Mandar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Barat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam maupun di sekitar wilayah KPHL dan meningkatkan PAD Kab. Polewali Mandar serta mengoptimalkan manfaat dan fungsi kawasan hutan pada wilayah KPHL, harus disusun perencanaan pengelolaan hutan yang terintegrasi dan menyeluruh yang selaras dengan rencana pembangunan daerah, baik pada tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan demikian, Perencanaan wilayah KPHL Mapilli harus tetap mengacu kepada RTRWP Sulawesi Barat dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh KPHL Mapilli serta berpedoman pada rencana kehutanan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.  Perencanaan jangka panjang KPHL Mapilli merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah kabupaten secara umum. Secara garis besar, program kegiatan pembangunan kehutanan Kab. Polewali Mandar dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel Program dan Kegiatan Pembangunan Kehutanan Kab. Polewali Mandar

PROGRAM

KEGIATAN

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

2

Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

3

Optimalisasi PNBP

4

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

5

Penyusunan Rencana Kehutanan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1

Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan

2

Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

3

Pengelolaan DAS

4

Pengembangan Hutan Rakyat dan Hutan Tanaman Rakyat

5

Pemeliharaan Reboisasi

PROGRAM

KEGIATAN

PROGRAM

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Pengrusakan Hutan

Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

1

 

Sosialisasi Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

1

Pengamanan Kawasan Hutan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan


1. Hubungan antar instansi dan pemangku kepentingan

Wilayah KPHL Mapilli terdiri atas beberapa blok dengan berbagai kepentingan di dalamnya. Struktur organisasi yang ada masih sangat sederhana sehingga belum mampu mengakomodir kepentingan instansi terkait dan pemangku kepentingan. Keterbatasan kapasitas pemerintah kabupaten dalam pembentukan KPHL merupakan kendala utama dalam menyiapkan kelembagaan KPHL yang  mampu mengakomodir instansi terkait dan pemangku kepentingan.

Persoalan-persoalan seperti kewenangan dan tanggung-jawab, hak dan kewajiban, tata hubungan kerja, koordinasi dan sinkronisasi serta sinergitas antar instansi dan pemangku kepentingan harus menjadi salah satu prioritas utama untuk dirumuskan sehingga diperoleh  ketegasan dan kejelasan hubungan antar instansi dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan KPHL Mapilli untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi.

 

2. Penggunaan kawasan hutan

Dengan adanya otonomi daerah, kawasan hutan di wilayah ini semakin diminati banyak investor, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas di luar kehutanan seperti pertambangan dan perkebunan.  Berdasarkan informasi yang ada, diketahui bahwa di Kompleks Hutan Polewali terdapat kandungan logam, galena dan batu bara yang cukup potensial untuk diusahakan sehingga ada investor yang berminat untuk mengeksploitasinya. Permasalahannya adalah kawasan tersebut berada pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas yang apabila dilakukan  aktivitas pertambangan akan mempunyai dampak negatif yang cukup besar terhadap lingkungan, khususnya fungsi hidro-orologis, mengingat kawasan hutan tersebut sebagian besar berfungsi sebagai pengatur tata air. Saat ini telah ada perusahaan yang memperoleh  kuasa pertambangan yang mulai beroperasi di Areal Penggunaan Lain (APL) di wilayah ini.

Pembangunan Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Polewali Mandar hingga saat ini masih terbatas pada APL sehingga tidak mengancam kawasan hutan. Memperhatikan kondisi topografi dari kawasan hutan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yang sebagian besar adalah berbukit dan bergunung dengan kelerengan yang tinggi maka alih fungsi kawasan, selain  mempengaruhi luas tutupan hutan juga mempengaruhi fungsi hutan secara keseluruhan sehingga perlu adanya pengkajian yang mendalam dan komprehensif pada setiap upaya alih fungsi kawasan hutan dengan memperhatikan dampaknya dalam jangka panjang.

3. Pemberdayaan masyarakat lokal

Pertambahan jumlah penduduk mempunyai konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan ruang untuk kegiatan usaha dan pemukiman. Pengembangan wilayah melalui pembukaan wilayah terpencil, pemusatan masyarakat yang tersebar di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan pemerataan penyebaran penduduk dengan pola transmigrasi akan memberikan tekanan yang cukup serius terhadap keberadaan kawasan hutan. Kegiatan transmigrasi lokal berupa Kegiatan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Polewali Mandar merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang menempati areal kawasan hutan maupun di sekitar kawasan hutan dengan menempatkan mereka pada APL dengan harapan dapat melakukan kegiatan budidaya yang lebih terarah, sehingga tekanan terhadap kawasan hutan dapat diminimalisasi.

Keberadaan desa dalam kawasan hutan menjadi isu dan permasalahan tersendiri yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, terutama bagi pengelola kawasan hutan (KPHL Mapilli). Desa yang berada di dalam kawasan hutan baik di Hutan Lindung maupun Hutan Produksi Terbatas diantaranya: Kecamatan Allu yaitu desa Puppuuring, Pao-pao, Kalumammang; Kecamatan Tubbi Taramanu yaitu desa Taramanu dan Ratte; dan Kecamatan Mapilli yaitu desa Beroangin. Pembukaan isolasi terhadap desa-desa yang berada di dalam kawasan KPHL Mapilli yang diikuti dengan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan KPHL Mapilli merupakan salah satu program prioritas yang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan secara seksama dampak positif dan negatifnya.

4. Optimalisasi fungsi kawasan hutan

Sebagian besar kawasan KPHL Mapilli merupakan kawasan lindung yang berfungsi sebagai pengatur tata air dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Hanya sekitar 2,08% yang merupakan hutan primer dengan penutupan lahan yang masih bagus. Selebihnya merupakan hutan sekunder, pertanian lahan kering dan kawasan hutan yang telah mengalami degradasi yang cukup serius. Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat merupakan solusi awal. Persoalan yang mungkin muncul dalam jangka panjang adalah jasa lingkungan yang ada belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tidak selalu dapat langsung dipasarkan. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang intensif dengan melibatkan masyarakat yang berhubungan dengan upaya pengembangan hasil hutan bukan kayu yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Optimalisasi fungsi kawasan hutan dalam rangka meningkatkan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi merupakan program prioritas yang mendesak untuk dilaksanakan.

 

II. Rencana Kegiatan

II.1 Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya

  1. Inventarisasi Secara Berkala
  2. Kegiatan Pembuatan Tata Batas
  3. Kegiatan Penataan Blok
  4. Kegiatan Penataan Petak
  5. Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan dan Pembuatan Jalan

II.2 Program Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu

  1. Rapat Koordinasi/konsultasi dengan pihak terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk  melakukan pembahasan dan penetapan jenis dan bentuk, lokasi pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu sehingga pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu diterima dan diakui secara legal oleh seluruh pemangku kepentingan dan pemanfaat
  2. Pemetaan dan tata batas lokasi pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu yang bertujuan untuk menentukan tata batas wilayah kelola menurut jenis dan bentuk peruntukan kawasan tertentu.
  3. Penyusunan Manual Operasional pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu (Prosedur perizinan dan operasional Lapangan) sesuai jenis dan bentuk pemanfaatannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan tata kelola pemanfaatan kawasan hutan sehingga dapat dioperasionalkan dengan baik dan tepat, dan memberikan jaminan kepada semua pihak atas hak dan kewajiban.
  4. Pelaksanaan studi kelayakan dan Amdal pemanfaatan potensi tegakan dan jenis pemanfaatan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah bentuk dan jenis pemanfatan hutan pada kawasan tertentu memiliki kelayakan ekonomis yang menguntungkan dengan resiko dampak lingkungan yang relatif kecil dan dapat dikendalikan dengan teknologi sederhana dan biaya yang relatif murah.
    1. Penyusunan Buku Profil jenis dan bentuk pemanfatan hutan wilayah tertentu. Kegiatan ini bertujuan menyiapkan salah satu media informasi pengembangan usaha dan investasi pada sektor kehutanan KPHL Mapilli.
    2. Penebangan dan pembinaan hutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh hasil kayu yang maksimum tanpa banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Penetapan jatah tebang tahunan ditentukan berdasarkan potensi kayu hasil inventarisasi berkala dengan memperhatikan luasan pada setiap petak pengelolaan yang termasuk dalam Blok Pemanfaatan HHK-HA.  Luas maksimal per tahun yang dapat dimanfaatan harus didasarkan pada siklus tebang yang ditentukan berdasarkan riap rata-rata dari jenis-jenis yang potensial bernilai ekonomis. Untuk itu, perlu ada petak ukur permanen yang akan diamati dan diukur setiap tahun sehingga dapat diperoleh informasi tentang riap dan pertumbuhan tegakan secara akurat.

Sebelum ada ketetapan siklus tebang yang dihitung berdasarkan riap dan pertumbuhan hasil pengukuran petak ukur permanen, untuk sementara digunakan siklus tebang 35 tahun. Dengan jumlah petak sekitar 43 petak dan luas setiap petak 100 ha, maka pada tahap awal luas yang dapat ditebang setiap tahunnya hanya satu petak atau 100 ha.

Sistem silvikultur yang digunakan adalah tebang pilih dengan silvikultur intensif. Satu tahun setelah penebangan segera dilakukan kegiatan inventarisasi tegakan tinggal yang dapat dirangkaikan bersamaan dengan kegiatan perapihan dan pembebasan tumbuhan muda, khususnya semai yang potensial bernilai ekonomi tinggi, baik secara horizontal maupun vertikal. Kegiatan pembinaan lainnya seperti penanaman/pengayaan dapat dilakukan mulai tahun ke dua setelah penebangan. Kegiatan rehabilitasi diarahkan pada areal terbuka dengan jenis-jenis pionir  yang bernilai ekonomis.

 

 

 

 

 


 
KPHL Unit III Pohuwato

I. Aspek Wilayah

I.1 Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Tingkat Provinsi

Penetapan wilayah KPH Provinsi Gorontalo oleh Menteri Kehutanan melalui SK. Menhut Nomor 65/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 meliputi area dengan luas ± 581 ha terdiri dari 3 unit KPHL dengan luas ± 240.759 ha dan 4 unit KPHP dengan luas ± 340.741 ha.

 

PETA PENETAPAN KPH PROVINSI GORONTALO

BERDASARKAN SK PENETAPAN NOMOR SK.65/MENHUT-II/2010

TANGGAL 28 JANUARI 2010

I.2 Penetapan Wilayah KPH Model Pohuwato

Unit III (Pohuwato) telah ditetapkan sebagai KPHL Model di Provinsi Gorontalo sesuai SK Menhut Nomor 334/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 dengan luas ±116.275 ha, terdiri dari :

-     Hutan Lindung (HL)                          :    ± 59.301 ha

-     Hutan Produksi Terbatas (HPT)           :    ± 43.369 ha

-     Hutan Produksi (HP)                         :    ± 13.605 ha

 

PETA KPHL MODEL POHUWATO & FUNGSI KAWASAN HUTAN

BERDASARKAN SK PENETAPAN NOMOR SK.334/MENHUT-II/2010

TANGGAL 25 MEI 2010

 

I.3 Kondisi Penutupan Lahan

 

Tutupan lahan berdasarkan fungsi kawasan di KPHL Pohuwato

No

Jenis Tutupan Lahan

Luas

1

Hutan lahan kering primer

45.885,02

2

Hutan lahan kering sekunder

63.126,05

3

Hutan mangrove sekunder

2.153,86

4

Hutan rawa sekunder

3,02

5

Perkebunan

447,51

6

Pertanian lahan kering

364,65

7

Pertanian lahan Kering Campur Semak

2.952,80

8

Sawah

30,03

9

Semak / belukar

990,78

10

Tambak

508,73

11

Tanah terbuka

86,5

12

Tubuh Air

76,58

Grand Total

116.625,54

Sumber: Hasil olahan data spatial

 

I.4 Aksesibilitas Kawasan KPHL Pohuwato

Lokasi KPHL Pohuwato tersebar di dua wilayah yaitu disebelah utara  dan Selatan Selatan Kabupaten Pohuwato. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pohuwato yang terletak disebelah utara dapat dicapai dari arah selatan melalui Marisa Ibukota Pohuwato dan dari arah barat melalui Kecamatan Pohuwato. Cara pencapaian lokasi dari Kota Gorontalo ke   menggunakan jalur darat sepanjang 160 km yang ditempuh selama 3-4 jam Sedangkan dari arah Kabupaten Pohuwato ditempuh selama 1-2 jam. Kondisi jalan pada umumnya sudah diaspal dan sebagian kecil merupakan jalan logging eks HPH yang pernah beroperasi di kawasan KPHL Pohuwato. Perjalanan ke lokasi KPHL Pohuwato dari arah Popayato ditempuh kurang lebih 2 jam.

I.5  Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-     Izin yang sudah dikeluarkan Menhut adalah persetujuan pencadangan HTR Kabupaten Pohuwato seluas ± 4.540 ha, namun di lapangan belum ada kegiatan.

-     IUPHHK-HA PT. Sapta Krida Kita yang masuk dalam KPHL Pohuwato seluas  ± 2.413,7 ha.

-     Batas antara KPHL Model Pohuwato dan fungsi kawasan hutan HSAW yang sudah ditata batas baru sebagian dengan BATB tanggal 27 Agustus 1996.

-     Izin usaha pertambangan yaitu : PT. Rimbunan Nusantara Abadi (aktif), PT. Suma Heksa Energi (pinjam pakai), PT. Gorontalo Sejahtera Mining (kontrak karya RI dengan perusahaan), KUD Darma Tani (pinjam pakai) dan PT. Hendrik International.

-     Sisa kawasan yang bisa dikelola  secara optimal oleh pengelola KPH yang terdiri dari :

HL   =  (±) 59.301 ha ­– (±) 1.462,4 ha = (±) 57.838,6 ha

HP   =  (±) 13.605 ha – (±) 230 ha – (±) 240 ha = (±) 13.135 ha

HPT  =  (±) 43.369  ha – (±) 228 ha – (±) 951,3 ha =(±) 42.189,7 ha

I.6 Permasalahan Kawasan KPH

1. Kawasan-kawasan hutan yang kemudian diubah fungsinya menjadi KPHL Pohuwato, masih terdapat tumpang tindih penggunaan atau kepemilikan lahan di dalam kawasan.

2. Penataan batas kawasan KPHL Pohuwato belum temu gelang. Sampai dengan tahun 2011, realisasi tata batas belum mencapai target yang diinginkan.

3. Masih terkait dengan batas, hasil tata batas sebagian kawasan KPHL Pohuwato yang dilaksanakan sebelumnya, telah mengalami banyak perubahan. Pada tahun 2010 dilaksanakan rekonstruksi batas kawasan dan banyak ditemukan tumpang tindih penggunaan lahan di sekitar batas kawasan.

4. Di dalam kawasan KPHL Pohuwato terdapat tanaman semusim berupa jagung yang bagi masyarakat, jagung sebagai salah satu bahan makanan pokok. Tanaman lain yang ditemukan adalah tanaman Jati (Tectona grandis). Tanaman ini pada umumnya berada di dalam kawasan yang sebelumnya berfungsi lindung dan produksi. Masyarakat di sekitar kawasan mengakui jati tersebut sebagai milik mereka walaupun diakui berada di dalam kawasan hutan. Karena klaim kepemilikan tersebut, kelompok-kelompok masyarakat ini menuntut untuk dapat memanfaatkan hasilnya.

  1. Data dan informasi potensi kawasan KPHL Pohuwato masih minim. Untuk itu, sampai dengan tahun 2012 telah diupayakan untuk terus menghimpun data dan informasi yang ada serta terus diupayakan untuk melaksanakan eksplorasi secara langsung di lapangan.
  2. Terkait dengan data dan informasi potensi kawasan yang masih terbatas, maka perancangan blok pengelolaan kawasan KPHL Pohuwato belum sempurna. Untuk sementara waktu, pelaksanaan pengelolaan kawasan didasarkan pada fungsi kawasan hutan sebelum penunjukan sebagai kawasan KPHL Pohuwato. Dengan demikian maka pelaksanaan pemanfaatan kayu dan bukan kayu akan dilakukan pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi kayu dan non kayu.
  3. Bentang alam kawasan KPHL Pohuwato yang sebagian besar adalah kawasan berbukit bukit menyebabkan sulitnya aksesibilitas ke dalam kawasan untuk berbagai keperluan, terutama untuk identifikasi dan inventarisasi potensi serta kondisi aktual kawasan. Penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk keperluan ini telah dilakukan namun belum dapat memberikan gambaran yang detail tentang kondisi aktual kawasan. Untuk keperluan ini dibutuhkan inventarisasi potensi yang mencakup kawasan yang luas.
  4. Fenomena alam berupa daya tarik wisata sangat khas dan unik khas pulau Sulawesi atau khas Gorontalo belum semua dapat diekplorasi karena keterbatasan sumberdaya.
  5. Pengelolaan secara kolaboratif KPHL Pohuwato belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

10.  Kelembagaan KPHL Pohuwato belum mapan. SDM yang ada masih sangat terbatas, sarana dan prasarana pengelolaan juga demikian adanya. Selain itu, struktur organisasi yang ada belum mampu mendukung kebutuhan pengelolaan.

II.  ASPEK KELEMBAGAAN KPHL MODEL POHUWATO

II.1 Bentuk Organisasi KPH Model

Organisasi KPH  berbentuk Bidang KPH Model Pohuwato, yang merupakan salah satu Bidang pada struktur organisasi Dishut Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato.

II.2 Landasan Pembentukan Organisasi

Bidang KPH ini dibentuk melalui Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 9 Tahun 2008

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN POHUWATO

II.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato

 

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG KPHL MODEL POHUWATO

II.4 Personil Pengelola KPH Model

Jumlah pegawai Bidang KPH Pohuwato  adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari KKPH 1 orang, TU 1 orang, Kasi 2 Orang, Staf 7 Orang, SMKK 1 Orang, Basarhutnas 1 Orang.

II.5 Rencana Menuju SKPD

Tahun 2012 akan diadakan evaluasi apakah bentuk UPTD perlu ditranformasi menjadi SKPD.

II.6 Kelengkapan Sarpras

  • Kantor KPH

Kantor Bidang KPHL Pohuwato seluas 102 m² berdiri diatas tanah sertifikat milik Pemkab Pohuwato dengan Nomor Register 650/BLHTK-PHWT/12/11/2012 dan IMB Nomor 12 tahun 2012 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato

Kantor Bidang KPH Pohuwato  berada di luar Kawasan Hutan lokasinya didalam Komplek Blok Plan Perkantoran Marisa Kecamatan Maris Kabupaten Pohuwato. Kantor KPH berdekatan dengan Kantor Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato dimaksudkan  agar mudah berkoordinasi dengan Dinas

  • Sarana Operasional

1. Kendaran Operasional Merek Mitshubisi Type Strada CR2.8A DC GLX (4X4) M/T Solar, Jenis Jeep, Warna Merah

2. Kendaraan Roda 2 Merk Honda Supra X Type Honda NF125TD Warna Hitam

3. Komputer PC Merk PC Build UP Compaq CQ 3321L + LCD Monitor 18 – 21

4. Laptop Merk  Toshiba Satelite L745-1006UR

5. Printer HP Laserjet P1102

6. Printer warna (A3) Merk HP Officejet 700

7. GPS Merk Garmin Oregon 400 + GPS Receiver

8. Kompas Merk Suunto KB-14 Precision Compasses

9. Phyband (diameter type) 10 m

10.  Hagameter , Haga Altimeter Precisely base lenght distence of 15, 20, 25 or 30 feet yard or meter

11.  Clinometer merek suunto clinometer PM5 feature 2 scale in 5 configuration 2 scale in 5 configuration dimension 120x60x75

12.  Meja setengah biro lokal jenis kayu I Dimension

13.  Kursi Staf Ergotec 602 P Description Oscar/Fabric, Hidrolik, Memiringkan sandaran Tangan plastic foot dasar

 

III. ASPEK RENCANA DAN AKTIVITAS/KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN

III.1 Pemanfaatan Hutan oleh KPHPL Model Pohuwato

  • Pemanfaatan hutan berupa HTR diantaranya pemanfaatan areal pencadangan HTR Pohuwato yang  menunggu SK Bupati
  • Pemanfaatan hutan yang berupa Hkm dan Hutan Desa sudah ada verifikasi dari kementerian sehingga diharapkan secepatnya dapat diperoleh SK Menteri

III.2  Pengolahan Hasil Hutan

KPH Model Pohuwato merupakan KPH yang lebih dari 50% nya adalah Hutan Lindung sehingga hasil hutan yang dapat diolah haruslah berasal dari Hasil Hutan Non Kayu. Namun untuk kedepan nya KPH Pohuwato akan merintis pengembangan tanaman coklat dan hasil hutan bukan kayu (rotan)

III.3  Alokasi Dana Bantuan Pembangunan/Operasional

Tahun 2011, BPKH Wilayah XV Gorontalo  mendapat alokasi anggaran APBN untuk Bangunan kantor, Kendaraan Operasional, Komputer dan Peralatan Teknis sebesar Rp.925.568.000

Tahun 2012 untuk pelaksanaan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPH Model Pohuwato mendapat alokasi dana sebesar Rp.2.190.070.000

Untuk Biaya operasional  tahun 2012 KHP Model Pohuwato mendapat alokasi dana bantuan  bersumber dari DAK sebesar Rp  204.930.000 untuk pengadaan sarana prasarana KPH Model.

III.4 Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu

1. Pengembangan Kayu Hutan Alam

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan kayu hutan alam di dalam kawasan KPHL  diarahkan pada:

  1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pohuwato pada umumnya dan masyarakat disekitar wilayah KPHL pada khususnya;
  2. Peningkatan pelayanan publik terutama pada penyediaan kayu konstruksi bagi masyarakat sekitar KPHP dan untuk kepentingan pembangunan
  3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pendayagunaan jasa lingkungan;
  4. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan melihat potensi pasar pengembangan jasa lingkungan
  5. Pengembangan kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pemanfaatan potensi jasa lingkungan, yang diarahkan pada upaya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat sekitar kawasan.

Para pihak yang terlibat dalam kerjasama ini antara lain: PHKA, Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata dan Kebudaayan, Badan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup, Camat, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat Adat, Kelompok Masyarakat Lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Penelitian dan Pendidikan. Adapun lokasi kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam di hutan produksi kawasan KPHL Pohuwato dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Lokasi Rencana Pemanfaatan Kayu Hutan Alam

2. Pemanfaatan Ekowisata

Kegiatan pariekowisata dan rekreasi di dalam kawasan KPHL Pohuwato  diarahkan pada beberapa kegiatan berikut

(1)       Inventarisasi dan identifikasi obyek dan daya tarik ekowisata dalam kawasan KPHL Pohuwato;

(2)       Inventarisasi, identifikasi dan analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kecenderungan pasar, kebijakan sektor kepariwisataan daerah, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berada di sekitar kawasan;

(3)       Pengembangan obyek ekowisata tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kecenderungan pasar, kebijakan sektor kepariwisataan daerah, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di sekitar kawasan;

(4)       Pengembangan kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pemanfaatan potensi obyek ekowisata kawasan KPH, dan diarahkan pada upaya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat sekitar kawasan dan pihak investor

Beberapa lokasi ekowisata potensial yang bisa dikembangkan di KPHL Pohuwato adalah air terjun Sungai Taluditi yang berjarak 7 km dari Desa Puncak Jaya seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Potensi ekowisata di lokasi ini sangat unik karena mempunyai air terjun dengan ketinggian ± 30 meter yang dikelilingi oleh hutan tropis khas Sulawesi. Potensi air terjun ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan lain seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)

 
KPHL Konawe

PROFIL KPHL MODEL KONAWE (PROVINSI SULAWESI TENGGARA)

I. ASPEK WILAYAH  :

I.1 Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara

Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SK.338/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni 2010 terdiri dari 10 unit KPHL seluas ± 1.028.089 ha dan 15 unit KPHP dengan luas ± 1.028.833 ha.

I.2 Penetapan wilayah KPHL Konawe

KPHP Model Unit XXII Konawe, Kabupaten Konawe ditetapkan Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Nomor SK.762/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 meliputi area seluas ± 140.627 ha terdiri dari HL dengan luas ± 96. 941 ha, HP dengan luas ± 8.018 ha dan HPT dengan luas ± 35.668 ha.

 

PETA KPHL KONAWE  & FUNGSI KAWASAN

BERDASARKAN SK PENETAPAN NOMOR SK.762/MENHUT-II/2012

TANGGAL 26 DESEMBER 2012

I.3 Kondisi batas kawasan hutan

Letak geografis   :

121°27'39,1"  - 122°3'20,4" BT

3°23'13,9" - 3°41'45,13"LS

Batas-batas        :

Utara

:

Kab. Konawe Utara

Timur

:

Kab. Konawe Selatan

Selatan

:

Kab. Kolaka

Barat

:

Kab. Kolaka Utara

 

I.4 Kondisi Penutupan Lahan

No

Penutupan Lahan

Luas ± (ha)

1.

Belukar Rawa

0,706176045

2.

Hutan Lahan Kering Primer

82866,38821

3.

Hutan Lahan Kering Sekunder

48584,99213

4.

Hutan Rawa Sekunder

97,30016398

5.

Perkebunan

0,14415641

6.

Pertanian Lahan Kering

1506,791436

7.

Pertanian Lahan Kering Campu

3021,002046

8.

Savana

950,8123389

9.

Sawah

48,356024

10.

Semak/Belukar

3455,736107

11.

Tanah Terbuka

12,78408231

12.

Tubuh Air

81,06164584

Sumber : Citra Landsat 2011

 

 


1.5 Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah KPHL Laiowi melalui kegiatan perhutanan sosial dengan skema HTR dan HKm. Pencadangan HKm di Areal KPHL Laiwoi kabupaten Konawe seluas ± 2.771, 72 ha dan Pencadangan HTR seluas ± 2.736,51 ha.

Penggunaan kawasan di Kabupaten Konawe untuk keperluan di luar kehutanan adalah dalam bentuk izin pinjam pakai kawasan hutan sebagai berikut:

  1. PT Citra Arya Sentosa Berdasarkan SK Bupati Konawe No. 72 Tahun 2007 tentang pertambangan Nikel di Kecamatan Puriala
  2. PT Tani Prima Berdasarkan SK. Bupati Konawe No. 408 Tahun 2010 Tanggal 5 Agustus 2010 tentang Perpanjangan izin Lokasi pengembangan Kelapa Sawit seluas 19.500 ha di Kec. Abuki, Tonggauna, Anggaberi, Wawotobi, Bondoala, Amonggedo, Meluhu
  3. PT. Surja Jaya Agrindo Perkasa Berdasarkan SK Bupati No. 533 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang pemberian izin lokasi pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 13.000 ha di wilayah Kec. Lambuya, Puriala, Pondidaha, Uepai dan Wonggeduku.

1.6 Aksesibilitas Kawasan

Wilayah KPH Laiwoi dari aspek aksesibiltas tergolong mudah untuk diakses dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah KPHL Laiwoi yang terdekat berjarak ± 40 km dari Kota Kendari, sedangkan wilayah terjauh yaitu di Kecamatan Latoma berjarak ± 140 km dari Kota Kendari.  Untuk mencapai wilayah KPH Laiwoi jika melalui jalur kendari – konawe – Abuki – Latoma dapat ditempuh dengan waktu ± 3  - 3.5  jam, sedangkan untuk jalur Kendari – Lambuya dapat ditempuh dengan waktu ± 2  jam. Tersedia banyak fasilitas angkutan umum untuk dapat mencapai lokasi tersebut sepanjang hari

Berdasarkan penjelasan di tersebut, menunjukan bahwa wilayah KPHL Laiwoi memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi dan mudah, hal ini tentu akan memberikan dampak pada potensi kerusakan hutan akibat praktek illegal logging, selain itu pula, ancaman terhadap deforestasi juga akan semakin meningkat, mengingat sebagian masyarakat yang berada di wilayah KPHL Laiwoi memiliki tingkat ketergantungan terhadap hutan sangat tinggi dan bahkan sebagian kebun masyarakat telah masuk di dalam kawasan hutan. Olehnya itu, penutupan lahan yang telah terbuka akibat praktek illegal logging serta tutupan non hutan berupa semak belukar perlu kegiatan rehabilitasi lahan.

1.7      Pembagian Blok

Sebaran Pembagian Blok di KPHP Konawe

No

Arahan Blok

Kecamatan

Luas (Ha)

Jumlah

Persentase

1

Blok Inti HL

Abuki

3059.061

6513.29

4.66



Asinua

849.799




Tongauna

944.390




Uepai

1585.232


2

Blok Khusus HL

Latoma


792.00

0.57

3

Blok Pemanfaatan HL

Abuki

7890.597

88966.89

63.60



Asinua

4942.147




Lambuya

3824.839




Latoma

68261.328




Onembute

1334.026




Uepai

2713.948




Abuki

7890.597


4

Blok Pemanfataan HP

Abuki

2622.471

4479.20

3.20


 

Tongauna

1856.730


5

Blok Pemanfataan HPT

Abuki

6532.496

24550.13

17.55



Asinua

7439.742




Lambuya

1394.289




Latoma

7111.022




Onembute

25.727




Tongauna

473.668



 

Uepai

1573.184

6

Blok Pemberdayaan HP

Abuki

56.081

3510.53

2.51



Latoma

930.709




Onembute

62.026




Puriala

1424.898



 

Tongauna

1036.814

7

Blok Pemberdayaan HPT

Abuki

2841.330

9791.57

7.00



Asinua

4821.271




Lambuya

657.173




Latoma

317.434




Onembute

222.640




Tongauna

383.732



 

Uepai

547.991

8

Blok perlindungan HPT

Latoma

1279.088

1279.09

0.91

 

 

TOTAL

 

 

139882.69

100

 

1.8 Potensi Wilayah KPHP Konawe

a. Potensi Kayu

Berdasarkan Statistik Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe tahun 2011, potensi kayu di dalam wilayah KPHL Laiwoi (unit XXII) pada tahun 2007, potensi kayu log yang dihasilkan dari kayu jati sebanyak 1.490,9 m3 dan pada tahun tahun 2008 dan 2009 masing-masing sebanyak 373,41 dan 53,13 m3 sedangkan hasil produksi yang diperoleh dari kayu rimba untuk jenis kayu log pada tahun pada tahun 2007 sebanyak 14.901 m3 dan pada tahun 2008 dan 2009 jumlah produksi untuk kayu log dari kategori kayu rimba pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing sebanyak 4.207,9 dan 13.327,52 m3. Data produksi Kayu dan HHBK Kabupaten Konawe tahun 2007 – 2009 disajikan pada tabel 8.

Tabel 8.  Produksi Hasil Hutan kayu di Kabupaten Konawe Tahun  2007 – 2011

No

Fungsi Hutan

Satuan

2007

2008

2009

2010

2011

1

Kayu Jati:

  1. Kayu Log

 

m3

 

1.490,9

 

373,41

 

53,13

 

-

 

-

 

  1. Konservasi

m3

1.073,4

-

42,50

-

-

2

Kayu Rimba:

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kayu Log

m3

14.901

4.207,9

13,327,52

-

-

 

  1. Konservasi

m3

10.728,7

-

9.595,81

-

-

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe tahun 2011

b. Keberadaaan Flora dan Fauna

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari survey tahun 2011 di daerah Latoma yang berada di areal wilayah KPHL Laiwoi, sedikitnya terdapat 56 jenis tumbuhan habitus pohon, 3 jenis habitus semak, 2 habitus palmaceae, 5 habitus liana dan 3 habitus rumput. Beberapa jenis fauna yang terdapat di KPHP Konawe adalah Rusa, Anoa (Bubalus depresicornis,  B.  Quarlesi), Babi Rusa (Babyroussa babirussa), kera hitam (Macaca ochreata), tarsius (Tarsius sp.), musang coklat sulawesi (Macrogalidia mueschenbroecki), biawak (Varanus salvator), sao-sao (Hydrosaurus amboinensis), dan beberapa jenis burung endemik seperti maleo (Macrocephalon maleo), Rangkong (Acerox cassidix) (Unit Tamana Nasional Rawa Aopa Watumohai 2000), dan beberapa jenis burung air seperti Cabai panggul kelabu (Dicaeum nehrkorn), Cikrak Sulawesi (Phylloscopus sarasinorum), Elang Sulawesi (Spizaetus lanceolatus), Elang ular Sulawesi (Spilornis rufipectus), Kacamata Sulawesi (Zosterops consobrinorum), Kirik-kirik Sulawesi (Coracias temminckii), Serindit Sulawesi (Loriculus stigmatus), Tiong-lampu Sulawesi (Coracias temminckii) (Qiptiah. dkk 2013).

c. Potensi HHBK dan Jasa Lingkungan

  • Rotan

Potensi rotan di wilayah KPHL Laiwoi cukup Besar, Luasnya wilayah Hutan lindung dengan kondisi habitat yang sangat mendukung untuk spesies rotan merupakan peluang bisnis yang cukup besar.  Namun berdasarkan data yang diperoleh di dari Dinas kehutanan Kabupaten konawe, produksi Rotan kabupaten Konawe dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.  Salah satu factor yang menjadi penyebabnya adalah semakin berkurangnya minat masyarakat untuk mengolah rotan karena untuk mendapatkan rotan saat ini lokasinya yang semakin jauh mesuk ke dalam hutan, yang tentu akan berimplikasi pada biaya produksi yang semakin tinggi.  Oleh karena itu pola budidaya dan model panen lestari perlu diadopsi oleh masyarakat.

  • Sagu

Sagu merupakan makanan pokok masyarakat kabupaten konawe khususnya suku tolaki.  Meskipun hingga saat ini usaha pengolahan sagu masih dilakukan secara tradisional atau sudah semi modern namun, data dinas kehutanan kabupaten konawe menunjukkan produksi sagu dari tahun-ke tahun terus merngalami peningkatan.  Besarnya potensi sagu di wilayah KPHL Laiwoi ini perlu dikelola dengan baik melalui sentuhan teknologi, mengingat pasar komoditas sagu juga terbuka lebar, sekaligus sebagai salah satu upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Tabel 10. Produksi Hasil Hutan Non Kayu di Kabupaten Konawe

No

Hasil Hutan Non Kayu

Vol

2009

2010

2011

2012

2013

1

Rotan

 

 

 

 

 

 

Ton

520.000

700.000

620.000

60.000

46.000

2

Sagu

Ton

1.184,0

2.289,4

1.398,1

2.402,9

2.476,6

3

Damar

Ton

-

-

-

-

-

4

Kulit Kayu

Ton

-

-

-

-

-

5

Kayu Bakar

Ton

-

-

-

-

-

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe tahun 2011

  • Madu Alam

Madu alam yang dihasilkan dari wilayah KPHL Laiwoi khususnya kec. Latoma dan Asinua telah terkenal sejak lama kualitasnya.  Berdasarkan data sekunder yang diperoleh saat konsultasi public diketahui bahwa satu regu pencari madu, pada musim madu, dapat menhasilkan kira-kira 30 - 50 jerigen   madu, ukuran satu jergen adalah 20 liter. Atau berkisar antar 600 - 1000 liter. Informasi ini menunjukan besarnya potensi madu yang dimiliki oleh KPHL Laiwoi.  Sayangnya musim Madu hanya terjadi beberapa bulan saja setiap tahunnya yaitu bulan Juli Hingga Januari.  Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlu adanya inovasi dalam mengemas produk madu tersebut sehingga dapat meningkatkan nilai tambah.  Metode pengambilan madu yang dilakukan oleh masyarakat juga masih sangat tradisional dan beresiko tinggi.

  • Getah Pinus

Wilayah KPHL Laiwoi memiliki tegakan pinus ± 200 Ha eks reboisasi tahun 90an di Kecamatan Asinua.  Data dari dinas kehutanan Kab. Konawe menunjukkan bahwa terdapat 27 Ha yang saat ini dikelola oleh CV. Dimitra dan 30 Ha dalam tahap permohonan ijin untuk pengelolaan getah pinus. Artinya masih terdapat luasan ± 140 Ha yang berpotensi untuk menghasilkan getah pinus jika dikelola dengan baik.  .

  • Jasa Lingkungan Penyedia Jasa Air

Sebagai salah bagian dari hulu DAS Konaweha, Peran hutan di wilayah KPHL Laiwoi  dalam menyediakan air melalui kemampuannya sebagai regulator air ini bermula fungsi hutan sebagai penyerap hujan. Proses ini dimulai dari tajuk sampai dengan sistem perakaran di dalam tanah yang bekerja secara sinergis dalam menyimpan air. Selai itu juga memungkinkan air hujan tidak langsung jatuh ketanah sehingga dapat  mencegah erosi permukaan,  serasah yang terdapat dipermukaan tanah hutan juga berperan dalam membantu meredam aliran air permukaan sehingga air hujan dapat diserap dengan baik oleh tanah. Oleh karena itu, beberapa penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan hutan dan luasan hutan berbanding lurus dengan jumlah sumber mata air. Gambaran tersebut semakin memperjelas fungsi penting dari hutan sebagai penyedia jasa lingkungan berupa sumberdaya air yang sangat dibutuhkan oleh manusia.

  • Penyedia Jasa Wisata Alam ;

Dalam wilayah KPHL Laiwoi, banyak terdapat lokasi-lokasi dengan keindahan bentang alam yang jika dikelola dengan baik tentu akan banyak diminati sebagai tempat rekreasi sekaligus lokasi-lokai relaksasi.  Dalam konsep ekowisata, bentang alam dengan segala keunikan panoramannya menawarkan alternatif untuk melakukan wisata dan di dalam hutan memiliki banyak kelebihan diantaranya; sifat yang alami, biaya relatif murah, dan tentu saja ramah lingkungan (Krisfianti 2006). Selain itu, hutan yang baik mampu menciptakan iklim mikro dan sangat menjanjikan kenyamanan dan kesejukan bagi penikmat wisata alternatif.

  • Sebagai Penyerap Karbon

Paradigma tentang peran hutan sebagai penyimpan karbon sudah lama didengungkan. Setiap tahun sekitar 7,2 giga ton CO2 dilepas ke atmosfer. Dari jumlah tersebut, sekitar 2 giga ton yang diserap oleh hutan (Mercer, 2000). Protokol Kyoto tahun 1997 menghasilkan sebuah mekanisme baru dimana negara industri dan negara penghasil polutan terbesar harus menurunkan emisinya dengan penerapan teknologi tinggi dan diberi kesempatan untuk membayar kompensasi kepada negara berkembang yang memiliki potensi sumberdaya hutan untuk mencadangkan hutan yang mereka miliki sehingga terjadi penyimpanan sejumlah besar karbon. Emisi (buangan) karbon ini umumnya dihasilkan dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil pada sektor industri, transportasi dan rumah tangga.

d. Potensi Sumber benih dan Persemaian, pengada dan pengedar bibit/benih

No

Nama Pengada

Alamat

Lokasi Persemaian

Pemilik

Rekom BPTH

1

PT. Tjarata Adiguna Nusantara

Perumahan Graha Asri Blok N No. 13 Powatu, Kec. Mandonga Kendar Telp. 0251-635464/ 635465/ 0815247436350

Desa Mendikonu Kec. Pondidaha

Ir. Warsito

S.767/V/BPTH.Sul-3/ 2004 tgl 30 Juli 2004

2

CV. Batang Indah

Jl. Raya Tuoy N0. 41 A Unaaha Telp. 0408-21127

Kab. Konawe

Ruri

S.2416/BPTH.Sul-3/2007 tanggal 26 September 2007

3

PT. Unaaha Indah

Jl. Raya Tuoy No. 41 Unaaha Telp. 0401-395024

Kab. Konawe

Muh. Akhrul, ST

S. 2415/BPTH.Sul-3/2007

26 September 2007

4

CV. Fauzi Raya

Jl. Kapten Pierre Tendean No. 360 Kel. Ambekairi, Kec. Unaaha, Kab. Konawe Telp. 081341696643

Desa Puosu,  Kec. Tongauna Kab. Konawe

Sultin

S.2414/BPTH.Sul-3/ 2007

26 September 2007

5

PT. Pandu Citra Mulia

Jl. Saranani No. 88 Kendari Telp. 0401-321697/ 0811408571

Desa Amonggedo Baru,  Kec. Amonggedo,   Kab. Konawe

Warsito

S.2413/BPTH.Sul-3/ 2007

26 September 2007

6

CV. Edys Perkasa

Kel. Puunaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe Telp. 0408-21227

Kab. Konawe

Edy Sumantri, ST

S.2417/BPTH.Sul-3/2007

26 September 2007

 

1.9 Kegiatan Pembangunan Kehutanan yang pernah dilaksanakan

Kegiatan pembangunan kehutanan yang pernah dan sedang dilakukan adalah:

  1. PT Denvi Nusantara Rayadipta Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 783/Menhut-VI/BUHT/ 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) yang meliptui wilayah Kec. Puriala, Lambuya, Uepai, Asinua, Abuki, Tonggauna, Anggaberi, Wawotobi, Meluhu, Amonggedo, Pondidaha, Besulutu, Sampara dan Bondoala seluas 50.947,53 ha pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.
  2. Pencadangan HTR di wilayah Kec. Latoma, Asinua, Abuki, Puriala dan Tonggauna Seluas 3.310 ha
  3. Pencadangan HKm di wilayah Kec. Lambuya, Onembute, Asinua, Abuki, Latoma, Uepai dan Tonggauna seluas 3.200 ha.

II. ASPEK KELEMBAGAAN

A. Bentuk organisasi KPH Model

Bentuk organisasi KPHP Model Bombana  adalah UPTD yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

 

B. Landasan pembentukan organisasi

Organisasi KPHP Model Unit XXII berbentuk UPTD yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Bombana No.6 Tahun 2013 Tanggal 13 Februari 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Unit XXII Laiwoi Kabupaten Konawe

 

C. Struktur organisasi

D. Personil pengelola KPH Model

Pengangakatan Personil Sesuai SK Bupati Konawe No.216/2013 Tanggal 8 April 2013 adalah Ilmansyah Asus Sudoyo sebagai Kepala KPH , Indah Pratiwi Supu sebagai Kasub Bag Tata Usaha dan dua orang staf. Dan ditambah dengan dua tenaga Basarhut, jadi sumber daya manusia totalnya adalah 6 orang.

 

III.Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan

  1. Lemahnya Dasar Hukum Kelembagaan KPHL Laiowi (unit XXII)  karena masih memakai Pergub no 42 tahun 2011  padahal berdasarkan Permendagri no 61 dasar hukum KPH harus berbentuk Peraturan Daerah.
  2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah ideal personil untuk mengisi formasi-formasi penting dilapangan seperti tenaga KRPH dan Polhut yang notabene merupakan ujung tombak ditingkat tapak.
  3. Belum adanya alokasi Pendanaan dari APBD maupun APBN untuk membiayai gaji pegawai dan operasional KPHL unit XXII Laiwoi
  4. Belum adanya peraturan perundangan yang mengatur secara khusus tentang operasional/Kegiatan KPH
  5. Tidak adanya kelompok kerja/Tim khusus yang mengawal beroperasinya KPHL Laiwoi (unit XXII)
  6. Lemahnya  koordinasi antara penylenggara kehutanan : Kemenhut, Dishut Prov, Dishut Kab/Kota, BPKH Makasar dan UPT Pusat di Daerah serta stakeholder terkait Isu, Kendala dan Permasalahan kehutanan pada Wilayah kelola KPHL Laiwoi (unit XXII) :
  7. Minimnya data, informasi potensi pada wilayah kelola KPHL Laiwoi  (unit XXII)
  8. Minimnya Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan
  9. Belum adanya alokasi dana operasional Pengamanan Hutan
  10. Minimnya tenaga fungsinal Jagawana/Polhut, Penyuluh kehutanan dan Pengelola Ekosistem Hutan (PEH)
  11. Belum mantapnya prakondisi bagi berkembangnya usaha pemanfaatan hutan (kepastian areal kerja dan konflik dengan masyarakat)
  12. Semakin bertambahnya luas lahan kritis pada kawasan hutan akibat kegiatan perambahan, hutan dan  maraknya peredaran hasil hutan illegal
  13. Banyaknya aktifitas Perkebunan dalam kawasan hutan
  14. Kurangnya pemahaman para pihak diluar kehutanan terhadap multi fungsi hutan antara lain fungsi ekologis, (pemahaman terbatas pada hutan sebagai sumber kayu) sehingga laju deforestasi terus berlanjut  serta Konsep hutan masih berada ditatanan teknis
  15. Klaim lahan oleh masyarakat dalam kawasan
  16. Besarnya Potensi konflik antara pemangku kepentingan seperti masyarakat, private sector dan pemerintah.
  17. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan dalam sektor kehutanan yang telah ditetapkan dalam skema  HTR dan HKM.
  18. Belum adanya skema pemberdayaan masyarakat yang jelas didalam dan disekitar kawasan hutan.
  19. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap pelanggaran kehutanan sehingga menyebabkan semakin meningkatnya Gangguan keamanan hutan.

IV. Rencana Kegiatan

1. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu

Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga atau belum diminati oleh pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatanya. Wilayah kelola KPHL Laiwoi unit XXII yang belum diminati investor akan dikelola sendiri dengan fungsi hutan dan potensinya. Pemanfaatan pada wilayah tertentu akan dilaksanakan setelah KPHL Laiwoi menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan mendapatkan penunjukan dari menteri kehutanan.

Wilayah tertentu pada KPHL Laiwoi memliki luas ± 107.771,44 ha yang didalamnya setidaknya terdapat 8 Blok. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

 

Tabel Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu

No

Arahan Blok

Luas (Ha)

Presentase (%)

1

Blok Inti HL

6.054,68

5,62

2

Blok Khusus HL

724,11

0,67

3

Blok Pemanfaatan HL

88.276,98

81,91

4

Blok Pemanfataan HP

3.800,88

3,53

5

Blok Pemanfataan HPT

6.456,86

5,99

6

Blok Pemberdayaan HP

1.660,20

1,54

7

Blok Pemberdayaan HPT

714,86

0,66

8

Blok Perlindungan HPT

82,88

0,08

Total

107.771,44

100

Sumber : Hasil Analisis SIG, 2014

Wilayah tertentu pada KPHL Laiwoi direncanakan akan dikelola sendiri oleh KPHL baik dengan pola swakelola maupun dengan pola kemitraan. Pola kemitraan dengan investor, masyarakat atau dengan pihak lain yang berminat.

 

 

 
KPHL Malunda

I. ASPEK WILAYAH  :

A. Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Sulawesi Barat

Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Barat sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 799/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 dengan luas ± 1.099.827 ha dengan rincian KPHP 3 unit luas ± 379.153 ha dan KPHL 10 unit luas ± 720.627 ha.

B. Penetapan wilayah KPHL Malunda

KPHL Model Malunda adalah KPHL Model Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.753/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 seluas ± 52.071 ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas ± 45.109 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 6.962 ha

PETA KPHP MODEL MALUNDA & FUNGSI KAWASAN HUTAN

BERDASARKAN SK NOMOR 753/MENHUT-II/2012

TANGGAL 26 DESEMBER 2012

 

Kondisi batas kawasan hutan

Letak geografis       :

118°46'59,2" - 119°4'24,4" BT

2°54'52" - 3°28'18,7" LS

Batas-batas   :

Utara

:

Kab.Mamuju

Timur

:

Kab. Mamasa, Kab. Polewali Mandar

Selatan

:

Teluk Mejene

Barat

:

Selat Makasar

 

 

 

C.  Kondisi Penutupan Lahan

No

Penutupan Lahan

Luas  ± (ha)

1.

Danau

1,13

2.

Hutan Lahan Kering Primer

111,45

3.

Hutan Lahan Kering Sekunder

27.139,32

4.

Pertanian Lahan Kering

835,01

5.

Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak

8.169,42

6.

Savana

3.464,23

7.

Semak / Belukar

11.464,76

8.

Tanah Terbuka

885,68

 

52.071,00

Sumber : Citra landsat tahun 2011

 

D.  Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pemanfaatan Kawasan Hutan yang masuk ke dalam areal KPHL Malunda

No

Nama Perusahaan

Jenis Pemanfaatan

SK Penetapan

Nomor

Tanggal

1.

Majene

HTR

686/Menhut-II/2010

13/12/2010

 

II. ASPEK KELEMBAGAAN

A. Bentuk organisasi KPH Model

Bentuk organisasi KPHL Malunda  adalah UPTD yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

 

B. Landasan pembentukan organisasi

UPTD KPHL Malunda terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Majene  No.1 tahun 2012 Tanggal 25 Januari 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene.

C. Struktur organisasi

Susunan organisasi kesatuan pengelolaan hutan malunda terdiri dari :

  1. Kepala KPH
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  3. Kepala Bagian KPH
  4. Staf
  5. Mantra Tapak

 

D. Personil pengelola KPH Model

Berdasarkan keputusan Bupati Majene Nomor 820/BK-AD/120/11/2013 Kepegawaian No.800/I/2013 menunjuk personil KPHL Malunda sebanyak 22 orang yang terdiri dari satu orang Kepala KPH, satu orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 20 orang staf.

 

III. Rencana Kegiatan

A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutan

Inventarisasi berkala wilayah kelola KPHL Malunda perlu dilakukan untuk mengetahui dengan tepat potensi areal sebagai dasar dalam menyusun perencanaan jangka pendek pada setiap blok pengelolaan hutan.  Blok yang perlu mendapat perhatian utama dalam inventarisasi berkala, yaitu blok pemanfaatan HPT untuk melihat potensi kayu dan potensi non kayu yang terdapat dalam blok tersebut, dan blok pemanfaatan HL dan blok jasa lingkungan HHBK untuk melihat potensi hasil hutan non kayu seperti rotan, gaharu, dan damar.

Blok pemanfaatan HPT seluas 4.027,59 ha  yang diharapkan menjadi wilayah tertentu yang dikelola sendiri oleh KPHL Malunda untuk produksi kayu hutan alam nantinya, perlu  diinventarisasi secara detail untuk  pengaturan hasil, sehingga pengusahaan hutan pada blok tersebut dapat dicapai kelestarian hasil. Inventarisasi potensi yang perlu dilakukan, melipuit : (a) inventarisasi berkala lokasi mana dalam blok tersebut yang penutupan hutannya tinggi, sedang dan rendah, (2) inventarisasi potensi jenis dan potensi kayu (m³/ha) pada berbagai potensi tutupan lahan yang sekaligus mengetahui penyebaran kelas diameter berbagai jenis tegakan komersil dan non komersil.

B.  Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu

Kawasan hutan yang terdapat dalam wilayah KPHL Malunda yang direncanakan sendiri untuk dikelola oleh KPHL Malunda, terdapat pada Blok Pemanfaatan HPT meliputi ; (a)  pengusahaan hutan alam untuk produksi kayu (HHK), (b) pengusahaan hutan hasil hutan non kayu berupa getah pohon damar, gaharu dan rotan. Sedang pada Blok Pemanfaatan HL

 

Program dan Kegiatan Strategis pada Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu di KPHL Malunda

No.

Jenis Blok

Lokal administrasi kecamatan/Desa

Luas

Program kegiatan

Model pelaksanaan

Kelas perusahaan




 




1.

Areal Tertentu HL

Kec. Tubo

 

Pengusahaan hutan non kayu

Kemitraan

Dengan

investor

Skala besar dan skala kecil

Desa onang utara

621,61

Desa onang

1651,18

Desa tubo selatan

1526,25

Desa tubo

918,27

Kec. Sendana

 

Desa pundau

535,88

Desa puttada

1270,10

Desa sendana

744,28

Desa mosso

601,16

Desa mosso dua

539,96

Desa tallum banua

895,71

Kec. Tammerodo

 

Desa ulidang

1107,21

Desa seppong

576,60

Desa tallambalao

788,02

Kec. Ulumanda

 

Desa sambabo

1649,83

Desa tandeallo

3040,5

Desa ulumanda

6814,97

Kec. Banggae Timur

 

Desa baruga dua

13,74

Kec. Malunda

 

Desa mekkatta

614,19

Desa bambangan

1700,92

Desa lombang

1496,75

Kec. Pamboang

 

Desa betteng

188,84

Desa adolang

454,56

Kec. Tammerodo

 

Desa tallambalao

788,02

2.

Areal Tertentu HPT

Kec. Ulumanda

 

Hasil hutan kayu dan non kayu


Hasil Hutan Kayu  (HHK)

Desa kabiraan

683,98

Desa sambabo

437,03

Desa tandeallo

296,88

Kec. tubo

 

Desa tubo

28,46

Kec. Malunda

 

Desa malunda

70,14

Desa mekkatta

757,38

Desa bambangan

821,58

Desa lombang

932,13

 

Lokasi yang direncanakan menjadi wilayah tertentu pengusahaan hutan kayu dan non kayu

No

Lokal administrasi kecamatan/Desa

Luas

JENIS BLOK

Potensi untuk pemanfaatan kayu dan non kayu pada blok pemanfaatan HHK-HA



 

 

hutan primer (HP

hutan sekunder (HS)

1.

Kec. Ulumanda

 

Blok areal tertentu HPT




Desa kabiraan

683,98




Desa sambabo

437,03




Desa tandeallo

296,88



2.

Kec. Tubo

 




Desa tubo

28,46



3.

Kec. Malunda

 




Desa malunda

70,14




Desa mekkatta

757,38




Desa bambangan

821,58




Desa lombang

932,13



 

Kegiatan Pokok dalam Wilayah tertentu pada Blok Pemanfaatan HPT untuk hasil hutan non kayu

Kegiatan pokok yang perlu dilakukan dalam pengelolaan wilayah tertentu untuk pengusahaan HHBk, antara lain :

a. Mencari investor yang tertarik pada pengusahaan hasil hutan non kayu

b. Mengembangkan sistem kerjasama kemitraan bagi hasil hutan non kayu

c. Inventarisasi dan pemetaan secara partisipatif lokasi-lokasi potensi hasil hutan non kayu

d. Pembentukan kelompok tani pemanenan hasil hutan non kayu secara sistem afdeling, dimana satu afdeling  dikelola oleh satu kelompok tani dan diawasi oleh seorang mandor dan berada dibawah resort pengembangan wilayah tertentu dalam struktur organisasi KPHL Malunda.  Luas  setiap afdelig berkisar antara 100 -150 ha dan luas kelola setiap rumah tangga kelompok tani pemanenan hasil hutan non kayu berkisar antara 4 sampai 8 hektar .

e. Mengembangkan aturan internal kelompok tani pemanenan hasil hutan non kayu dan mekanisme bagi hasil atau sistem upah dalam pemanenan tersebut.

 

Kegiatan Pokok dalam Wilayah tertentu untuk Pengusahaan  Jasa Lingkungan

 

Potensi jasa lingkungan yang terdapat dalam blok wilayah tertentu meliputi: air terjun, aliran sungai, dan atau mata air yang kesemuanya mempunyai potensi  untuk dikembangkan menjadi areal pemandian alam, areal untuk petani, areal untuk bahan baku air mineral. Kegiatan pokok yang perlu dilakukan untuk pengembangan wisata tersebut, antara lain:

1.  Mencari investor yang tertarik pada pengusahaan jasa lingkungan, atau SKPD lingkup Kabupaten Majene (seperti Dinas pariwisata) untuk sumber pendanaan pembangunan jasa lingkungan.

2. Menyusun desain atau rancangan bangunan serta tata letak prasarana dan sarana pendukung  pengusahaan jasa lingkungan.

3.  Mengembangkan mekanisme pengusahaan hasil hutan non kayu secara kemitraan antara lembaga KPHL Malunda, SKPD terkait, atau inverstor (apabila kerjasama kemitraan bagi hasil dengan investor dan masyarakat lokal setempat).

4.  Mengembangkan sistem promosi pariwisata lokasi bersangkutan melalui media  oline ( melalui internet), atau melalui pamplet.

 

Pemberdayaan Masyarakat

Letak dan Luas Blok pemberdayaan KPHL Malunda Kabupaten Majene

 

No

Uraian Rencana  program/kegiatan

Kondisi areal  Blok pelaksanaan program

Skala pegusahaan

Hutan

Model/metode pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan program/kegiatan

1

Pengembangan pola agroforestry penghasil kayu (kemiri, jabon , sengon , dlll)   dan non kayu (coklat , lada, dll)

Kebun masyarakat dan telah  ada isin HTR

Skala kecil

(15 ha/petani)

Pola HTR

Kecamatan Malunda :

  • Desa Mekkatta
  • Desa Bambangan
  • Desa Lombang

Kecamatan Ulumanda :

  • Desa Kabiraan
  • Desa  Sambabo

2.

Pengembangan  pola agroforestry penghasil non kayu   (Kemiri Pala dengan coklat, kopi ,  Nilam, dll)

Kebun masyarakat yang belum ada  isin skim hak kelola

Skala kecil

Pola HKM atau hutan desa

Kecamatan Malunda

  • Desa Lombang
  • Desa Bambangan
  • Desa Mekkatta

Kecamatan Ulumanda

  • Desa Tandeallo
  • Desa Kabiraan
  • Desa Sambabo

 

Jenis Kegiatan dan Bentuk Koordinasi Instansi Terkait dengan KPHL Malunda


Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

 

Intansi Terkait

Bentuk Koordinasi

Produksi HHK dan HHBK

-    Kehutanan kab.

-    Perindustrian,

-    Perdagangan

-    Kadin

-    Perkebunan

-Rekomendasi perijinan

- penataausahaan HHK dan HHBK

- Kapasitas Produksi kayu alam

-  Perizinan pemanfaatan hasil hutan   kayu dan non kayu (biji, getah, jasa lingkungan)

-    Badan Revitasliasi Industri kehutanan

Perizinan dan kapasitas jatah tebangan

Jasa Lingkungan

-    Pariwisata

-     Pengembangan Potensi areal wisata alam

Akses Jalan

-    PU Cipta Karya

 

Tata Guna Lahan

-    BPN

-    Bappeda

-    Pemda

Kawasan Hutan

RTRWP / TGHK

Dampak Lingkungan

-    Kantor Lingkungan Hidup

 

Pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan  pengelolaan kawasan hutan

 

 

 

 

 

 

Untuk melihat profil Selengkapnya dapat didownload disini.

 
KPHL Ganda Dewata

1.  Kelembagaan KPH Model Ganda Dewata

  1. Organisasi KPH Model Ganda Dewata berbentuk UPTD Tipe A yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 27 Tanggal 30 Desember 2011 Tanggal tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ganda Dewata Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
  2. Susunan Organisasi KPHL Ganda Dewata

 

2.  Personel KPHL Ganda Dewata  totalnya berjumlah 7 orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No.

Nama/NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

1

Ir.H.Fakhrudin HD

Pembina TK.I/IV b

Kepala KPH

2

Allokarua S, S.Hut

Penata TK.I/III.d

Kasi Rehabilitasi, Penyuluhan dan Perlindungan

3

Sadly, S.Hut

Penata Muda Tk.I/III.b

PJ.Kasi Perencanaan, Produksi & Pemasaran Hasil

4

Nardi Ridwan, S.Sos

Penata Muda TK.I/III.b

PJ.Kasubag Tata Usaha

5

Yohannis Rande, S.Sos

Penata Muda/III.a

Staf

6

Abdul Azis, S.Hut

Penata Muda/III.a

Staf

7

Muh Hamka

Penata Muda/III.a

Staf

 

3.  Sarana dan Prasarana KPH Ganda Dewata

Melalui BPKH VII Makasar pada tahun anggaran 2013 KPH Ganda Dewata mendapat fasilitasi sarana dan prasarana seperti Gedung Kantor, Kendaraan dan peralatan kantor. Progres faslitasi sarana dan prasarana KPHL Ganda Dewata adalah sebagai berikut :

 

Falitasi Sarana

Rencana Pelaksanaan

Pembangunan Gedung Kantor

Sedang proses lelang

Kendaraan Kantor (roda 2 dan roda 4)

Roda 4 : sudah diserahkan pada KPH

Roda 2 : sedang proses lelang

Peralatan Kantor

Sedang proses lelang

 

Kantor KPH Ganda Dewata direncanakan akan dibangun di Dusun Hinua, Desa Hinua, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju sekitar 2 jam perjalanan dari Mamuju. Luas tanah yang diperuntukan untuk Kantor KPH adalah 900 m2 . Tanah tersebut adalah tanah Hibah dari personel KPH sendiri Yaitu Yohanis Rande yang awalnya dipergunakan untuk kebun lalu sekarang dihibahkan menjadi tanah untuk kantor KPH yang direncanakan akan dibangun seluas 235m2

 

Untuk Roda 4 KPHL Ganda Dewata mendapatkan kendaraan roda 4 berupa ford ranger putih dan dimintakan kendaraan roda adalah kawasaki trail namun dari BKPH kurang menyetujui karena kawasaki trail ini sulit untuk mendapatkan plat merahnya

 

4.   Aksesibilitas Kawasan Hutan

Wilayah KPHL Ganda Dewata dapat diakses dari dua arah, yakni melalui jalur Bonehau di Kabupaten Mamuju dan melalui jalur Mamasa di Kabupaten Mamasa. Dengan demikian pengelolaan KPHL Ganda Dewata diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan di kedua wilayah kabupaten tersebut.

 

Perjalanan menuju wilayah KPHL Ganda Dewata         dari  Ibu Kota Propinsi Sulawesi Barat dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi seperti mini bus, truck dan sepeda motor,  dengan waktu tempuh sekitar 3 jam sampai ke batas desa terluar sebelum mencapai kawasan hutan. Melalui Kecamatan Bonehau untuk masuk ke wilayah desa terluar sebelum berjalan kaki menuju wilayah KPHL Ganda Dewata harus menyebrangi sungai yang dapat ditempuh menggunakan perahu motor sekitar 30 menit. Melalui desa terluar inilah kita harus berjalan kaki sekitar 4 jam dengan melalui sekitar 2 (dua) sungai besar dan 5 (lima) anak sungai untuk sampai di areal KPHL Ganda Dewata. Hal ini menggambarkan tingkat aksesibilitas yang relatif rendah untuk mencapai areal KPHL Ganda Dewata.

 

 

5. Potensi Wilayah KPHL Ganda Dewata

  1. Potensi Jasa Lingkungan
  2. Potensi Perdagangan Karbon (CarbonTrade)
  3. Potensi Wisata Alam

Unit usaha jasa wisata alam yang berpotensi dikembangkan di wilayah KPHL Ganda Dewata adalah, (1) wisata air terjun di Hulu Sungai Kinatang, (2) wisata alam pendakian di Desa Tabulahan, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa. Desa ini merupakan pintu masuk ke wilayah Taman Nasional Ganda Dewata, dan (3) wisata religi dan wisata budaya pada situs Situs Budaya Tabulahan, di Kabupaten Mamasa, Situs Kamasi di Kalumpang dan Situs Palemba di Kalumpang. Situs-situs tersebut berada pada desa-desa di dalam wilayah KPHL Ganda Dewata.

1. Potensi Pemanfaatan air dan aliran air

Unit usaha pemanfaatan air yang berpotensi dikembangkan di wilayah KPHL Ganda Dewata adalah pemanfaatan air untuk produksi air kemasan di Desa Kinatang. Potensi air di desa ini cukup besar untuk dapat dikelola sebagai unit usaha air kemasan.

 

2. Potensi HHBK

Hasil hutan bukan kayu yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah KPHL Ganda Dewata adalah, rotan, damar, madu, getah, dan nilam.  Hasil diskusi parapihak yang terkait telah ditentukan desa-desa yang telah diketahui memiliki potensi untuk dikelola sebagai unit usaha pengembangan hasil hutan bukan kayu adalah sebagai berikut:

  1. Pengembangan pengusahaan hasil hutan bukan kayu berupa rotan, dammar, madu di Desa Karataun, Desa Kinatang, Desa Putua Ada, Desa Banuada dan Desa Kondobulo.
  2. Pengembangan pengusahaan hasil hutan bukan kayu berupa buah (MPTS),   karet, dan nilam di Desa Kinatang, Desa Putua Ada, Desa Banuada, dan Desa Tabulahan
  3. Pengembangan pengusahaan hasil hutan bukan kayu berupa buah seperti kemiri melalui kegiatan pengayaan tanaman di Desa Kinatang, Hinua, Buttuada, dan Banuada.

 

3. Potensi Pengembangan Agroforestry

Pembangunan agroforestry pada areal eks transmigrasi di Desa Salutiwo, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Pola agroforestry yang berpotensi dikembangkan di desa tersebut adalah agroforestry karet, durian, rambutan, dan sukun. Pada tahun 2013, manajemen KPHL Ganda Dewata telah melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dengan menanam tanaman MPTS seluas 20 ha, terdiri atas jenis karet sebanyak 10.000 batang, durian sebanyak 5.000 batang, rambutan sebanyak 2.500 batang, dan sukun sebanyak 2.500 batang.

 

Pembangunan agroforestry melalui kegiatan rehabilitasi hutan pola hutan tanaman di Desa Kalumpang, Kecamatan Kalumpang. Pada tahun 2013, manajemen KPHL Ganda Dewata telah merehabilitasi kawasan hutan lindung seluas  120 ha dengan menanam jenis tanaman gmelina.

6. Alokasi Dana Bantuan Pembangunan/Operasional

DAK = 1.314.160.000

APDB Pendamping = 131.411.000

APBD Pendukung = 142.047.500

Total  = 1.587.568.500

 

Alokasi dana ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan operasionalisasi KPHL Ganda Dewata

 

7. Rencana Kegiatan

a. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, kegiatan inventarisasi berkala wajib dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Tujuan inventarisasi hutan menyeluruh berkala antara lain: (1) untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock) secara berkala, (2) sebagai bahan pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan hutan di areal KPH dan/atau IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT.

Mengacu kepada hasil tata hutan, sekitar 63,90% wilayah KPHL Model Ganda Dewata ditata sebagai blok wilayah tertentu di dalam blok pemanfaatan. KPHL Model Ganda Dewata akan dikelola oleh manajemen KPHL bersama masyarakat sebagai blok wilayah tertentu, sisanya ditata sebagai blok inti. Blok inti dikelola untuk tujuan perlindungan tata air dan perlindungan lainnya, sedangkan blok wilayah tertentu selain dikelola untuk tujuan perlindungan tata air juga dikelola untuk tujuan pemberdayaan masyarakat.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan KPHL Ganda Dewata dengan strategi pengelolaan multimanfaat (Multiple Use Management) seperti yang telah diuraikan sebelumnya harus didukung dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi ini mencakup program-program, (1) pengembangan sistem produksi, (2) pengembangan sistem kelembagaan usaha, dan (3) pengembangan sistem pendukung.

 

8. Isu Strategis dan Permasalahan

A. Isu Strategis yang terkait dengan pembangunan KPHL Ganda Dewata

No.

Isu Pokok Nasional

Isu Pokok Provinsi Sulawesi Barat

1

2

3

1.

Inventarisasi SDH dan Tata Guna Lahan

a.  Tata batas kawasan hutan di wilayah KPHL Ganda Dewata belum tuntas.

b. Batas-batas kawasan hutan di lapangan tidak jelas, dan belum tersosialisasi dengan baik.

c.  Data potensi hutan pada setiap blok KPHL Ganda Dewata belum tersedia

2.

Pengelolaan Hutan Produksi

a. Sebagian besar kawasan hutan produksi telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan telah terdegradasi

b. Terdapat potensi konflik pemanfaatan kawasan hutan produksi antara manajemen KPHL Model dengan masyarakat  di sekitar hutan

c. Terdapat potensi terjadinya illegal logging dan perambahan pada kawasan hutan produksi yang bervegetasi hutan sekunder

3.

Pengembangan Skema Pemberdayaan Masyarakat

a.  Klaim lahan kawasan hutan oleh masyarakat

b. Masyarakat belum memiliki dasar legalitas hak mengelola dan/atau memanfaatkan kawasan hutan

c.  Masyarakat belum memahami kebijakan skema pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan

d. Belum efektifnya sosialisasi kebijakan skema pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan

e.  Kapasitas SDM pada level masyarakat dan level pemerintah daerah untuk membangun skema pemberdayaan masyarakat belum memadai

4.

Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Lahan

a.  Kawasan hutan di wilayah KPHL Ganda Dewata sebagian besar telah terdegradasi.

b. Masyarakat di sekitar hutan telah melakukan aktivitas pemanfaatan hutan yang tidak mendukung fungsi kawasan hutan

c.  Masyarakat di sekitar hutan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan hutan

5.

Pengelolaan Hutan Lindung

a.  Belum terbangun mekanisme kompensasi atas produk jasa lingkungan dari hutan lindung

b. Potensi usaha jasa lingkungan belum terkelola

c.  Rendahnya komitmen dan dukungan dari PEMDA untuk melakukan pengelolaan hutan lindung

6.

Peningkatan Kemampuan dan Penguatan Kelembagaan

a.  Stakeholder yang terkait dengan pembangunan KPHL belum paham konsep KPHL

b. Belum adanya sinergitas program, kegiatan, peran dan kewenangan antara institusi KPHL dengan institusi yang terkait di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat

c.  Belum adanya kelembagaan dan pelayanan kehutanan sampai di tingkat desa.

d. SDM kehutanan terbatas

e.  Sarana dan prasarana terbatas

7.

Pendanaan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

a. Keterlibatan lembaga donor dan swasta di dalam mendukung pengelolaan KPHL belum jelas

b. Sinkronisasi pendanaan dan tanggung jawab dari berbagai sumber dalam kegiatan pengelolaan hutan belum terbangun.

c. Pendanaan mengikuti pola keproyekan tahunan, tidak bersifat program yang multi years.

d. Dana CSR dari perusahaan yang terkait dengan lingkungan belum dialokasikan untuk pengelolaan hutan

8.

Pengembangan Pengetahuan tradisional Kehutanan

Kearifan lokal masyarakat mengelola hutan belum diintegrasikan di dalam pengelolaan lestari KPH






 

B. Kendala

Beberapa Hal berikut berpotensi menjadi kendala dalam pembangunan KPHL Ganda Dewata:

a. Kesepahaman Konsep

Parapihak yang terkait di kabupaten belum sepenuhnya paham dan sepaham tentang konsep KPH, sehinga konsep pembangunan KPHL Ganda Dewata perlu disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan baik.

b. Biaya dan Pendapatan

Idealnya, sebuah KPH dikelola sebagai suatu unit pengelolaan yang mandiri. Untuk jangka waktu pendek, hal ini dapat dicapai apabila pada kawasan hutan yang dikelola KPH terdapat potensi hasil hutan kayu yang dapat dikelola secara berotasi. Namun demikian, kondisi kawasan hutan di wilayah KPHL Ganda Dewata yang seluruhnya adalah hutan lindung serta sebagian dalam kondisi telah terdegradasi, menyebabkan orientasi pengelolaan KPHL Ganda Dewata, pada tahap awal, lebih banyak diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dibanding produksi. Hal ini menimbulkan konsekwensi  investasi/pembiayaan yang tinggi pada tahap awal pembangunan KPH yang biasanya tidak dapat disediakan oleh pemerintah daerah.

c. Komitmen Pemda

Pembangunan KPH memerlukan komitmen dari Pemerintah Daerah, karena mereka yang akan terlibat langsung sebagai pemrakarsa pada sebagian besar tahapan pembangunan KPH dimulai pada tahap pembentukan, strukturisasi, dan penyusunan rencana pengelolaan, sampai KPH tersebut betul-betul eksis dalam wujud yang riil di lapangan. Oleh karena itu, Pembangunan KPH harus menjadi agenda pembangunan kehutanan bagi pemerintah daerah. Tanpa komitmen pemerintah daerah, pembangunan KPHL Ganda Dewata tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

d. Sumberdaya Manusia

Dalam mengoperasionalkan UPTD KPHL Ganda Dewata dibutuhkan tidak sedikit sumberdaya, yaitu sumberdaya  manusia (SDM),  modal (anggaran)  dan  sarana-prasarana (infra struktur). Jika merujuk pada struktur organisasi KPH berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka dibutuhkan  setidaknya 1 orang  Kepala KPH, 1 orang Kepala Sub Tata Usaha, 2 orang Kepala Seksi, ditambah dengan beberapa orang staf administrasi serta tenaga fungsional di lapangan. Sumberdaya manusia pada UPTD KPHL Ganda Dewata yang ada pada saat ini jumlah dan kompetensinya masih terbatas untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan KPHL Ganda Dewata. Oleh karena itu, ketersediaan sumberdaya manusia akan berpotensi menjadi kendala apabila tidak ada upaya bertahap dan sistematis peningkatan kapasitas dan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk beroperasinya KPHL Ganda Dewata.

e. Koordinasi

Pembangunan KPHL Ganda Dewata masih terpisah dari program pembangunan kehutanan lainnya seperti Gerhan serta masih cenderung bersifat sektoral. Pembangunan KPH seyogyanya dapat mengkonvergensikan kegiatan dan pendanaan sektor-sektor yang terkait (lintas sektor) dan mengkonvergensikan kegiatan dan pendanaan antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat. Pembangunan KPHL Ganda Dewata yang hanya mengandalkan pendanaan dari sektor kehutanan berpotensi menjadi kendala karena terbatasnya alokasi dana APBD untuk sektor kehutanan, sebagai akibat rendahnya kontribusi nyata (tangible benefit) pengelolaan KPHL Ganda Dewata (pada tahap awal operasioalisasi KPH) terhadap APBD Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, serta APBD Provinsi Sulawsi Barat.

f. Paradigma Aparat Kehutanan

Paradigma aparat kehutanan selama ini adalah berorientasi pada pelayanan pemberian izin dan pelayanan administrasi kegiatan keproyekan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi KPH, paradigma tersebut perlu diubah menjadi paradigma perencanaan dan pengelolaan wilayah sumberdaya hutan. Institusi KPHL Ganda Dewata harus berada di wilayah KPHL untuk memberikan pelayanan publik kehutanan dan melakukan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan. Perubahan paradigma tersebut memerlukan dukungan kapasitas sumberdaya manusia yang kuat baik kualitas maupun kuantitasnya.

g. Sarana Prasarana

KPH sebagai organisasi tingkat tapak, sudah semestinya berkedudukan di dalam wilayah pengelolaannya yang dekat dengan kawasan hutan.  Untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung operasional lapangan seperti  bangunan kantor,  meubeler,  kendaraan operasional  dan  sar-pras lainnya.

C. Permasalahan

Pengelolaan hutan yang cenderung eksploitatif pada masa lalu telah menyisakan banyak masalah, baik masalah ekonomi, sosial maupun lingkungan.  Masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar hutan sampai saat ini masih tetap dalam kondisi miskin struktural secara turun-temurun.  Dan dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti sekarang ini, ketergantungan dan tekanan terhadap sumberdaya hutan melalui pemanfaatan hasil hutan dan penggarapan lahan kawasan hutan untuk aktivitas pertanian dan perkebunan oleh  masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan,  sangat  sulit  untuk  dihindari. Kawasan hutan di wilayah KPHL Ganda Dewata,  secara de facto sudah banyak yang diokupasi dan beralih fungsi menjadi areal pertanian lahan kering.  Komoditas petanian dan perkebunan yang diyakini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat petani, telah mendominasi modus okupan lahan kawasan hutan di wilayah KPHL Ganda Dewata.

Iklim investasi dan usaha sektor kehutanan untuk tujuan produksi kayu masih mendominasi manajemen hutan pada saat ini. Sedangkan, investasi dan pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan belum menarik bagi investor. Padahal, unit bisnis utama dan potensial yang dikelola dan dikembangkan oleh manajemen KPHL Ganda Dewata adalah bisnis pemanfaatan jasa lingkungan, karena bisnis inilah yang memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan pengelolaan hutan lindung. Selain permasalahan pokok di atas, permasalahan umum pembangunan KPHL Ganda Dewata adalah sebagai berikut:

  1. Tingkat aksesibilitas relatif rendah
  2. Ketergantungan ekonomi pada kawasan hutan masih besar, baik oleh masyarakat yang bermukim di sekitar hutan yang pada umumnya adalah masyarakat agraris (resources based), maupun oleh sektor-sektor  ekonomi lainnya.
  3. Status kawasan hutan yang belum mantap sebagai akibat dari penataan batas kawasan hutan yang belum tuntas, pal batas yang tidak jelas, serta adanya pemukiman/kampung/desa di dalam  kawasan hutan
  4. Lemahnya supremasi hukum di bidang kehutanan, menyebabkan kegiatan illegal logging dan perambahan hutan masih terus berlangsung
  5. Masih luasnya lahan kritis di dalam kawasan hutan

9. Konvergensi Kegiatan Pembangunan Kehutanan pada KPHL Ganda Dewata

No.

Institusi

Kegiatan

Baplan

Dirjen BPDAS-PS

Dirjen PH

Dishut Prov.

Dishut  Kab.

Masy

PT

KPHL Ganda Dewata

Dunia Usaha

LSM

Membangun infrastruktur pengelolaan hutan

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

Fasilitasi Penerbitan izin-izin

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Penataan unit-unit usaha kehutanan

X

 

 

X

X

X

X

X

 

X

Melaksanakan kegiatan pengelolaan

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

Membangun wilayah aglomerasi

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

Membangun sistem PWH yang efisien

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

7.

Pengembangan HTR, HKm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.

Membangun kelembagaan kelompok usaha kehutanan mikro seperti koperasi, KUB, dll.

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

9.

Membangun sistem kelembagaan keuangan mikro seperti BLU

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

10.

Membangun sistem kemitraan antara petani, pedagang, dan industri pengolahan hasil hutan

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

10. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 Tahun Sekali)

Mengacu kepada tujuan pengelolaan KPHL Ganda Dewata yaitu memproduksi jasa lingkungan dan memproduksi hasil hutan bukan kayu yang kompatibel dengan aktivitas memproduksi jasa lingkungan serta mengacu kepada konsep pengelolaan multimanfaat hutan (multiple use forest management) yang direkomendasikan pada pembahasan Sub Bagian B, maka kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan pada wilayah KPHL Ganda Dewata untuk jangka waktu pengelolaan 10 Tahun (2014 – 2024)

No.

Strategi

Program

Kegiatan/Aksi

1.

Pengembangan Sistem Pengelolaan

  • Membangun Sistem pengelolaan  Multiple Use Forest Management
  • Pemetaan secara partisipatif batas-batas wilayah pengelolaan KPHL
  • Menata wilayah KPHL menjadi blok-blok pengelolaan
  • Menata wilayah KPHL menjadi petak-petak pengelolaan
  • Menetapkan produk sampingan (secondary product) setiap blok pengelolaan KPHL
  • Inventarisasi menyeluruh secara berkala potensi kawasan hutan di wilayah KPHL
  • Menetapkan preskripsi pengelolaan pada setiap blok pengelolaan KPHL
  • Penerapan preskripsi pengelolaan pada blok inti dan blok pemanfaatan/wilayah tertentu

2.

Pengembangan Unit  Usaha KPHL

  • Pengembangan sistem produksi
  • Mengidentifikasi potensi jasa lingkungan dari wilayah KPHL Ganda Dewata
  • Pembangunan usaha jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada blok inti dan blok pemanfaatan/wilayah tertentu

3.

Pengembangan Sistem Pendukung

  • Pengembangan sistem kelembagaan usaha
  • Membangun sistem kelembagaan usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu
  • Membangun kelompok usaha bersama
  • Pengembangan kapasitas para pihak
  • Pendampingan
  • Pelatihan
  • Memperkuat kapasitas staf KPHL dan petani mengelola usaha hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan
  • Membangun kemitraan dengan lembaga usaha lain yang terkait

 

 
<< Mulai < Kembali 1 2 Berikut > Akhir >>

Halaman 1 dari 2