Profil KPH | K P H P | REGIONAL 3 | Kalimantan Timur

Publikasi KPH

Iklan
Iklan
Iklan

ADMIN KPH

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Kalimantan Timur
KPHP Kendilo (Unit XXXIV)

I. ASPEK WILAYAH  :

I.1 Penetapan Wilayah KPH dan KPHP tingkat Provinsi Kalimantan Timur

Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 224/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 meliputi area dengan luas ± 12.567.139 ha terdiri dari 30 unit KPHP dengan luas ± 11.832.454 ha dan 4 unit KPHL dengan luas ± 734.685 ha.

I.2 Penetapan wilayah KPHP Model Kendilo:

KPHP Kendilo adalah KPH Model Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan, SK.No.966/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 seluas 139.235 Ha, Yang terdiri dari :

-       Hutan Lindung (HL)                                    : ± 44.152 Ha

-       Hutan Produksi Terbatas (HPT)                   : ± 34.032 Ha

-       Hutan Produksi (HP)                                   : ± 61.051 Ha

 

PETA WILAYAH KPHP MODEL KENDILO & FUNGSI KAWASAN  HUTAN

BERDASARKAN SK PENETAPAN NOMOR Sk. 966/MENHUT-II/2013

TANGGAL 27 Desember 2013

I.3 Kondisi batas kawasan hutan

Letak geografis      :

115° 41' 52" - 116° 17' 41" BT

1° 42' 39" -   2° 23' 39" LU

Batas-batas           :

Timur           :     Kab. Pasir

Barat            :     Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan

Selatan         :     Kab. Kota Baru Prov. Kalimantan Selatan

Utara            :     KPHP Tabalong dan Kab. Pasir

I.4 Kondisi Penutupan Lahan

Penutupan lahan pada wilayah KPHP Kendilo berdasarkan citra landsat liputan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Penggunaan Lahan 2011

Luas

Hutan Lahan Kering Primer

1529,612

Hutan Lahan Kering Sekunder

102341,9

Hutan Tanaman

2738,699

Semak/Belukar

18038,91

Perkebunan

5825,31

Tanah Terbuka

747,1922

Danau

407,3423

Hutan Mangrove Sekunder

217,9085

Belukar Rawa

189,2773

Pertanian Lahan Kering

1148,58

Pertanian Lahan Kering Campur Semak

362,034

Pertambangan

5689,169

Sumber : Citra landsat tahun 2011

 

I.5 Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Ijin pemanfaatan dalam KPHP Model Kendilo :

Jenis Pemanfaatan

SK Menhut

Tanggal

Luas

IUPHHK-HA

IUPHHK-HTI

158/Kpts-II/1993

504/Menhut-II/2009

07/10/1993

 

7.578

13.555

 

II. ASPEK KELEMBAGAAN

II.1 Bentuk organisasi KPH Model dan landasan pemebntukan organisasi

Organisasi KPHP Model Kendilo dibentuk melalui Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2013 Tentang  Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Tanggal 7 Januari 2013.

 

II.2 Struktur organisasi

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kendilo Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Paser menurut Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2013

 

Personel KPHP Model Kendilo

Kepala KPH : Teguh Haryanto, SP, MSi

Ka Sub Bag Tata Usaha : Agus Wahono SP

Kepala KPHP Model Kendilo telah menyelesaikan diklat, belum adanya personel menjadi kendala beroperasinya KPHP Model Kendilo. Pak Teguh telah memohon tenaga SKMA yang ditujukan untuk bulungan agar ditempatkan di KPHP Kendilo

II.3 Sarana dan Prasarana KPHP Kendilo

Melalui BPKH VI Samarinda pada tahun anggaran 2014  KPHP Model Kendilo  mendapat fasilitasi sarana dan prasarana seperti kendaraan , alat survei dan alat kantor. Progres faslitasi sarana dan prasarana KPHP Model Kendilo adalah sebagai berikut :

Fasilitasi  Sarana

Unit

Pembangunan Gedung Kantor

1

Kendaraan Roda empat

1

Kendaraan Roda Dua

2

Alat Survey dan Alat kantor

1 Paket

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi calon kantor KPHP Kendilo terletak di Desa Saing Prupuk Kecamatan Batu Engau seluas 1500 m2. Jarak calon kantor KPHP Awota ini sekitar 31 km dari Ibukota Kabupaten Tanah Grogot dan merupakan tanah pemda yang telah dihibahkan. Tanah tersebut dipilih karena letaknya yang strategis. Proses pengadaan bangunan telah sampai pada tahap penyusunan HPS dan lelang akan diselenggarakan bulan Juni.

Untuk pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2  prosesnya telah sampai pada Persiapan dan bulan  Juni akan diselenggarakan lelang. Untuk pengadaan peralatan kantor dan alat survey  belum dilaksanakan karena menunggu KPH manakah yang akan diberi Alat kantor dan Survey.

 

III. ASPEK RENCANA dan AKTIVITAS/KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN

III.I Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPHP Kendilo

a.   Tata hutan dan Rencana Pengelolan

 

Inventarisasi Biogeografi telah dilaksanakan bulan April

 

Inventarisasi Sosial Ekonomi Budaya dilaksanakan bulan Februari - Maret

 

Kegiatan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan akan mulai dikerjakan bulan Juni

 

b.   Rencana Strategis Bisnis

Selain memanfaatkan hasil hutan kayu seperti Meranti, Keruing, Bankirai, KPHP Model kendilo juga mempunyai rencana untuk mengembangkan hasil hutan bukan kayu melalui Pemungutan Rotan, Madu Hutan serta Tengkawang yang berfungsi sebagai tanaman obat. Tengkawang bisa dijadikan potensi unggulan yang unik dari KPHP Model Kendilo dan bisa menjadi bisnis yang menguntungkan karena berfungsi sebagai obat darah tinggi dan malaria.

c.   Tahubja Dinas Kehutanan dan UPT

Dinas Kehutanan Kabupaten Paser sangat mendukung terbentuknya KPHP Kendilo, hal ini ditandai dengan sudah tersedianya tanah untuk calon kantor kph dan untuk sementara Kepala KHP Kendilo berkantor diruangan yang disediakan Dinas Kehutanan Kabupaten Paser. Selain tanah, Dinas Kabupaten Paser juga telah mengalokasikan APBD untuk operasional KPH

d.   Rencana Pemberdayaan Masyarakat

KPH akan bekerjasama dengan kemitraan dan perusahaan untuk memberdayakan masyarakat melalui tanaman karet di Kecamatan Batu Engau untuk menjawab permasalahan tenurial terkait aktivitas masyarakat yang telah menempati lahan IUPHHK-HA yang tidak ada aktivitasnya.

III.2 Alokasi Dana Bantuan Pembangunan/Operasional

No.

Kegiatan

Biaya (Rp.)

Sumber

1

Fasilitasi Sarana Prasarana

2.056.581.000

APBN

2


40.630.000

APBD

3

Pos Jaga, Resort KPH, Motor

1.795.560.000

DAK

 

IV. Permasalahan

Permasalahan dari KPH :

  • Kurangnya personel pelaksana di lapangan
  • Beban Dak yang harus segera terealisasi namun tidak adanya sarana dan personel yang mendukung
  • Ada lahan tebuka yang statusnya IUPHHK-HA namun tidak ada aktivitas sehingga dipergunakan masyarakat untuk menanam sawit.

Permasalahan dari BPKH :

Permasalahan KPHP Model Bulungan :

  • Area Penetapan KPHP Model Bulungan berada dalam Area UPTD  Dinas Kehutanan Bulungan yang telah terbentuk tahun 2009 , tupoksi UPTD tersebut sama dengan tupoksi KPHP Bulungan. Kepala BPKH telah menghadap bupati dan menyarankan agar UPTD tersebut merombak dan menyesuaikan wilayahnya dengan KPHP Model Bulungan
  • UPTD yang telah ada tersebut akan dijadikan KPHP Model Bulungan yang akan memanfaatkan wilayahnya untuk tambak yang ramah lingkungan
  • Bangunan Kantor Bulungan belum terealisasi karena lokasinya yang jauh menyebabkan harga bahan bangunan menjadi tinggi, ongkos tukang mahal, HPS tidak cocok. Lelang bangunan kantor gagal sehingga harus dilakukan lelang ulang

Permasalahan Hutan Lindung Sungai Wein

  • Hutan Lindung Sungai Wein yang berada di Balikpapan dikelola oleh Swasta sehingga menjadi pertanyaan apakah bisa Hutan Lindung Sungai Wein ini dibentuk KPH namun pengelolaannya dilakukan oleh pihak Swasta

Permasalah KPH Model di Kalimantan Timur

  • KPH belum sepenuhnya mengetahui tugas dan tanggung jawab terhadap wilayahnya
  • Data Spatial potensi belum ada sehingga belum bisa digunakan secara operasional

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KPHP Kayan

I.  ASPEK WILAYAH :

A. Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Kalimantan Timur

Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 224/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 meliputi area dengan luas ± 12.567.139 ha terdiri dari 30 unit KPHP dengan luas ± 11.832.454 ha dan 4 unit KPHL dengan luas ± 734.685 ha.

B. Penetapan wilayah KPHP Kayan

Penetapan KPHP Model Kayan, di Kabupaten Bulungan, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 223/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 dengan luas ± 487.842 ha terdiri dari HL ± 168.198 ha, HP ± 9.776 ha, HPT  ± 309.868 ha.

 

PETA KPHP MODEL KAYAN & FUNGSI KAWASAN HUTAN

BERDASARKAN SK NOMOR 223/MENHUT-II/2012

TANGGAL 4 MEI 2012

C. Batas Kawasan

Berdasarkan batas administrasi pemerintahan, wilayah kelola KPHP-Model Kayan berbatasan dengan :

  • Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas
  • Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Malinau
  • Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana KPHP II Bulungan
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana KPHP I Bulungan dan Kabupaten Berau

D. Aksesibilitas

Lokasi KPHP Kayan dapat ditempuh melalui jalur sungai dan hanya bagian tertentu di bagian Timur yang dapat ditempuh lewat darat dari kota Tanjung Selor ( ibu kota kabupaten ). Sedangkan tempat kantor KPHP Kayan direncanakan di Long Peso ibu kota Kecamatan Peso selain dapat ditempuh lewat sungai ±3,5 jam juga dapat ditempuh dengan pesawat udara ± 35 menit. Jalur sungai masih memegang peran utama bagi masyarakat yang tinggal disekitar wilayah KPHP Kayan dengan Sungai Kayan sebagai sarana transportasi utama menuju kedaerah lainnya. Prasarana jalan darat yang ada merupakan jalan yang menghubungkan antar dusun dalam satu desa dan jalan yang menghubungkan antar desa belum ada. Banyaknya riam sepanjang sungai Kayan dan sungai Bahau, membuat jalur transportasi sungai sepanjang sungai ini hanya dilewati oleh Long Boat atau Speedboat yang sudah terbiasa melaluinya. Pada umumnya masyarakat menggunakan Long Boat dengan mesin berkekuatan 40 – 60 PK atau yang bermesin ganda. Sulitnya medan dan banyaknya riam menuju wilayah KPHP Kayan membuat daerah di wilayah ini agak terisolir.

E. Pembagian Blok

Berdasarkan kondisi bio-geo fisik dan sosial budaya masyarakat dalam wilayah kelola KPKH-Model Kayan, penataan hutan menghasilkan blok-blok pengelolaan hutan sebagaimana tercantum dalam Tabel II-3 berikut :

Tabel II-3.Hasil penataan hutan wilayah kelola KPKH-Model Kayan

No.

Jenis Blok Hasil Penataan Hutan

Luas (ha)

%-tase

1

Hutan Lindung Inti

145.484

29,82

2

Hutan Lindung Pemanfaatan

23.406

4,80

3

Hutan Produksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan

409

0,08

4

Hutan Produksi Pemberdayaan

1.308

0,27

5

Hutan Produksi Perlindungan

51.178

10,49

6

Hutan Produksi Pemanfaatan HHK-Ha

266.057

54,54

 

Jumlah

487.842

100,00

Sumber : BPKH-IV Samarinda, 2012

Selanjutnya secara umum Blok pemanfaatan di Hutan Produksi (IUPHHK-Ha), dibagi kedalam 2 sub-blok yaitu : a). kawasan lindung (sempadan sungai, kelerengan ≥ 40%, mata air, dll) dan b). areal produksi efektif (luas HP dan HPT dikurangi dengan luas kawasan lindung).

F. Penutupan Lahan

Tutupan lahan wilayah kelola KPHP-Model Kayan

No

Penutupan Lahan

Luas (Ha)

Luas (%)

1

2

3

4

5

6

Hutan Lahan Kering Primer

Hutan Lahan Kering Sekunder

Semak Belukar

Pertanian Lahan Kering Campur

Pemukiman

Lahan Terbuka

272.486,22

185.199,48

11.379,29

2.414,57

73,49

995,79

57,663

39,192

2,408

0,511

0,016

0,211

J u m l a h

472.548,84

100,00

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan

G. Potensi Kawasan

1. Potensi Kayu dan Non Kayu

Vegetasi hutan alam di wilayah KPHP Kayan tergolong hutan alam primer, dengan kerapatan sedang sampai tinggi.adapun tipe hutan merupakan hutan hujan tropis dataran rendah sampai dataran tinggi dengan jenis dominan Shorea spp, dipterocarpus dan berbagai jenis hutan hujan tropis lainnya. Berdasarkan data hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang ada di wilayah KPHP Kayan, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin ke barat potensi tegakan semakin tinggi dan ke arah timur potensi tegakan semakin rendah. Hasil IHMB Tahun 2010 PT. Inhutani 1 Unit Managemen Hutan (UMH) Pangean yang berlokasi di wilayah Barat KPHP Kayan untuk potansi tegakan rata – rata per hektar untuk jenis yang diperdagangkan (komersil) diameter >50 cm sebesar 99,66 m3/ha dengan kerapatan rata – rata 21,67 batang/ha, hasil IHMB Tahun 2010 PT. Inhutani 1 UMH Pimping yang berlokasi di wilayah Timur KPHP Kayan untuk potensi tegakan rata – rata per hektar jenis yang  dapat diperdagangkan (komersil) diameter >50 cm sebesar 46,31 m3/ha dengan kerapatan rata – rata 11,12 batang/ha.

2. Potensi Flora dan Fauna

Flora yang dilindungi di kawasan KPHP Kayan

No

Nama Flora

Bahasa Latin

Penyebaran

1

2

3

4

5

Anggrek

Tengkawang

Bangris

Jelutung

Ulin

Orchidae

Shorea Sp

Koompasia Sp

Dyera Sp

Eusideroxylon zwageri

Merata

Merata

Merata

Merata

Merata

Sumber : Perusahaan IUPHHK-HA di wilayah KPHP Kayan

Disamping flora yang dilindungi dalam wiyalah kelola KPHP-Model Kayan terdapat berbagai jenis tumbuhan obat. Tabel berikut menyajikan hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Tim BPKH-IV Samarinda.

Beberapa jenis tumbuhan obat di hutan alam dalam wilayah kelola KPHP-Model

No.

Jenis tumbuhan obat

Kegunaan

Keterangan

1

Pasak Bumi

Malaria

Jenis tumbuhan obat

2

Akar penawar racun

Hampir semua penyakit

tersebut masih terse

3

Akar kuning

Ginjal dan malaria

dia cukup melimpah

4

Daun bekai

Penyedap rasa

di hutan

5

Long adak

Penurun panas

Hampir semua masya

6

Kayu belengla

Penurun panas

rakat memanfaatkan

7

Kulit kayu kadeng

Pewarna dan pengawet ingan

nya

8

Kumis kucing

Ginjal dan diabetes

 

9

Kulit kayu benung

Sakit perut/ disentri

 

Sumber : Hasil inventarisasi BPKH-IV, Samarinda (2012)

Jenis Fauna yang dilindungi di wilayah KPHP Kayan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Fauna yang dilindungi di kawasan KPHP Kayan

No

Nama Fauna

Bahasa Latin

Penyebaran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Orang Utan

Beruang Madu

Harimau Dahan

Rusa

Kucing Dampak

Kijang

Lutung jirangan

Pelanduk Napu

Kancil

Bajing Tanah

Enggang

Kuau Kalimantan

Landak

Trenggiling

Owa – Owa

Elang Gunung

Pongo pygmaeus

Helarctos malayanus

Neofelis nebulosa

Cervus arnicolor

Felis palniceps

Muntiacus Muntjak

Presbytis frontata

Tragulus napu

Tragulus javanicus

Lariscus insignis

Buchatkan eros rhinoceros

Polyplecton schleimacheri

Hystrix brachyura

Manis javanica

Hylobates moloch

Spizaetus alboninger

 

Bagian Barat

Merata

Merata

Merata

Merata

Merata

Merata

Merata

Merata

Merata

Merata

Merata

Merata

Merata

Bagian Barat

Bagian Barat

Sumber : Perusahaan IUPHHK-HA di wilayah KPHP Kayan

Disamping flora dan fauna, KPHP Kayan juga menyimpan potensi untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang masih belum terpetakan dengan baik.

H. Izin-izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan

1. Izin Pemanfaatan Kawasan

Perizinan pemanfaatan sumber daya hutan yang masih berjalan di wilayah KPHP Kayan sampai saat ini sebanyak 9 perizinan yaitu 8 IUPHHK-HA dan 1 Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dengan rincian seperti disajikan pada tabel di bawah ini:

Daftar Izin Pemanfaatan Hutan Dalam KPHP Kayan

No.

Nama Perusahaan

No.SK dan Tgl Izin

Luas (Ha) yang masuk wilayah KPHP Kayan

Luas Keseluruhan (Ha)

1

PT. Inhutani 1 UMH Pangean

SK.45/Menhut-II/2006 Tgl.2 Maret 2006

50.230,00

50.230,00

2

PT. HKAB

 

SK.323/Menhut-II/2009 Tgl.29 Mei 2009

35.400,00

35.400,00

3

PT. ITCI Kayan Hutani

SK. 160/Menhut-II/2005 Tgl. 07 Juni 2005

101.282,39

218.375,00

4

PT. intracawood

SK.355/Menhut-II/2004 Tgl. 31 Agust 2004

34.465,90

53.250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

PT. Inhutani 1 UMH Pimping

SK.200/Menhut-II/2006 Tgl. 02 Juni 2006

20.873,41

45.480,00

6

PT. Civika Wana Lestari

SK.843/Menhut/1999Tgl. 07 Oktober 1999

4.696,00

53.000,00

7

PT. Sumalindo

 

9.723,68

100.000,00

8

PT. Aquila Silva

 

2.068,26

58.181,00

9

PT. Inhutani 1 UMH Segah Hulu

 

68,44

54.230,00

10

Hutan Tanaman Rakyat

SK.398/Menhut-II/2010 Tgl. 06 Juli 2010

415,00

2.090,00

Jumlah

 

259.231,92

670,236.00

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan

 

 

2. Izin Penggunaan Kawasan

 

Pembangunan berbasis lahan (land based) merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Saat ini pelaksanaan pembangunan berbasis lahan yang sedang dikembangkan adalah pembangunan perkebunan dan pertambangan, yang membawa konsekuansi perubahan dan alih fungsi kawasan hutan. Berdasarkan hasil penataan hutan, dalam wilayah kelola KPHP-Model Kayan tidak terdapat ijin penggunaan kawasan hutan untuk sektor pembangunan non-kehutanan sebagaimana disebutkan di atas.

I. Isu Strategis

Sebagai lembaga yang akan di bentuk dalam rangka melaksanakan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat didalam dan disekitar hutan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional maka isu strategis yang muncul adalah sebagai berikut:

  • Lemahnya Dasar Hukum rencana Pembentukan Kelembagaan KPHP Kayan karena akan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan padahal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 dasar pembetukan KPH harus berbentuk Peraturan Daerah.
  • Minimnya data, informasi potensi pada wilayah kelola KPHP Kayan.
  • Belum adanya Sarana dan Prasarana untuk KPHP Kayan.
  • Lemahnya koordinasi antara penyelenggara kehutanan : Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, BPKH Wilayah IV Samarinda dan UPT Kementerian Kehutanan di Kalimantan Timur serta stakeholder terkait.
  • Tidak adanya kelompok kerja / tim khusus yang mengawal beroperasinya KPHP Kayan.
  • Kurangnya pemahaman para pihak diluar kehutanan terhadap multi fungsi hutan antara lain fungsi ekologi, ( pemahaman terbatas pada hutan sebagai sumber penyedia kayu ).

Masih adanya pemukiman dan ladang masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.

 

II. Rencana Pengelolaan

1. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu

Dari hasil penataan hutan yang dilakukan oleh BPKH-IV Samarinda, dalam wilayah kelola KPHP-Model Kayan terdapat zona pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan produksi seluas 1.308 hektar dan zona pemanfaatan pada hutan lindung seluas 23.406 hektar. Secara lebih rinci disajikan berikut :

Hasil penataan hutan wilayah kelola KPHP Model Kayan

No.

Jenis Pemanfaatan kawasan

Luas (Ha)

A.

Hutan Lindung (HL):

 

 

1. Zona inti Hutan Lindung

145.484

 

2. Zona pemanfaatan Hutan Lindung

23.406

B.

Hutan Produksi (HP) :

 

 

1. Zona pemanfaatan jasa lingkungan HP

409

 

2. Zona pemberdayaan HP

1.308

 

3. Zona perlindungan HP

51.178

 

4. Zona pemanfaatan HHK-HA

266.057

 

Jumlah

487.842

 

 

 

Sumber : BPKH Wil. IV Samarinda, 2012

Dari Tabel diatas terdapat dua pola pendekatan pengelolaan yang sudah dan dapat direncanakan, yaitu : a. bagi kawasan hutan yang telah terdapat ijin pemanfaatan (IUPHHK-HA) dan b. kawasan hutan yang belum terdapat ijin pemanfaatan. Peran KPH terhadap pola-pendekatan yang pertama lebih kepada kegiatan Wasdal dan Monev serta pembinaan terhadap kinerja pemegang IUPHHK-HA. Tetapi untuk pola-pendekatan kedua, maka perencanaan pengelolaan dapat dikembangkan pola-pola sebagaimana tercantum berikut :

Pola rencana pengelolaan kawasan tertentu dan hutan lindung.

No.

Lokasi

Fungsi Kawasan

Kegiatan pemanfaatan  yang dapat direncanakan

(1)

(2)

(3)

1

Zona Pemberdayaan pada Hutan Produksi (1.308 ha)

 

1)  IUPHHK-HA Sekala Kecil dengan  penerapan pembalakan ramah lingkungan

2)  Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

3)  Skema-Skema  Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (Hutan  Desa, HKM, HTR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Zona pemanfaatan Hutan Lindung (23.406 ha)

 

1)  Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan

2)  Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan  Kayu

3)  Pengembangan Skema-Skema Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat  (Hutan  Desa, HKM,)

4)  Ijin Pemanfaatan kawasan (Budidaya Kehutanan)

 

Dalam rangka untuk mewujudkan rencana pemanfaatan tersebut maka perlu dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

  1. Melakukan Studi kelayakan (FS) Pemanfaatan pada masing-masing wilayah tertentu
  2. Menyusun rencana bisnis terhadap pemanfataan yang telah ditetapkan
  3. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan
  4. Melakukan pengeleolaan Kesehatan dan keselamatan kerja

 

Berkaitan dengan hasil Wasdal dan Monev terhadap kinerja pemegang IUPHHK-HA terdapat beberapa kemungkinan pendekatannya sebagai berikut :

(a)      Bagi IUPHHK-HA yang tidak aktif direncanakan untuk dilakukan `evaluasi` sebagai masukan dalam rangka kemungkinan peninjauan ulang perizinannya oleh pihak Dinas dan Kementrian Kehutanan. KPHP berprinsip harus tidak ada areal dalam KPHP yang bersifat `idle` (tidak produktif), terlebih status KPH adalah KPH Produksi.

(b)      Khusus bagi kawasan  hutan eks IUPHHK-HA dalam kondisi rusak (berat atau cukup berat) maka substitusi pemanfaatannya akan diusulkan dalam bentuk restorasi ekosistem (IUP-RE).  Hal ini diupayakan dalam rangka agar produktivitas areal KPHP-Model Kayan tetap bisa dipertahankan. Alternatif lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah untuk areal hutan alam yang terdegradasi untuk dikonversi menjadi hutan tanaman, baik untuk pembangunan IUPHHK-HTI ataupun pengembangan pola IUPHHK-HTR.

(c)       Untuk kawasan hutan yang memiliki konflik sosial yang tinggi dengan masyarakat maka akan diupayakan untuk pengembangan pola-pola pemanfaatan kolaboratif  atau kemitraan, baik untuk pemanfaatan hasil hutan kayu, non-kayu, jasa lingkungan dan kawasan.

Dalam mengimplementasikan alternatif-alternatif  rencana pengelolaan yang akan dilakukan tersebut di atas akan dilaksanakan dengan menerapkan pola kolaboratif dengan pemegang izin pemanfaatan, para pihak terkait dan dengan masyarakat lokal

 

 


 
KPHP Malinau

I.  ASPEK WILAYAH  :

A. Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Kalimantan Timur

Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 224/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 meliputi area dengan luas ± 12.567.139 ha terdiri dari 30 unit KPHP dengan luas ± 11.832.454 ha dan 4 unit KPHL dengan luas ± 734.685 ha.

B. Penetapan wilayah KPHP Malinau

Penetapan KPHP Model Malinau, di Kabupaten Malinau, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 224/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 dengan luas ± 715.512 ha terdiri dari HL ± 220.723 ha, HP ± 110.518 ha, HPT  ± 384.271 ha.

 

PETA KPHP MODEL MALINAU & FUNGSI KAWASAN HUTAN

BERDASARKAN SK NOMOR 224/MENHUT-II/2012

TANGGAL 4 MEI 2012

C. Batas Kawasan

Batas kawasan merupakan bagian penting dari kelola kawasan bagi terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari. Pada dasarnya batas kawasan dapat berupa batas alam dan batas buatan. Dalam kasus wilayah kelola KPHP-Model Malinau batas wilayah kelola berupa batas alam lebih sesuai dipergunakan daripada batas buatan.  Hal ini didasarkan alasan utama selain lebih permanen, juga dalam wilayah kelola KPHP-Model Malinau terdapat  cukup banyak sungai dan anak sungai yang membentuk DAS (dan Sub-DAS) akan sangat bermanfaat bagi ditetapkannya batas wilayah.  Sedangkan sebagai batas buatan berupa jalan – infrastruktur dan fasilitas fisik lainnya masih relatif belum cukup tersedia di Malinau sebagai kabupaten baru. Secara rinci batas wilayah kelola KPHP-Model Malinau disajikan dalam Tabel :

Tabel Batas-Batas Luar Wilayah KPHL Malinau

No.

Arah

Batas

Keterangan

1.

Timur

Batas Wilayah Administrasi Kabupaten

Dengan Kab. Tana Tidung

2.

Selatan

Sungai Bahau dan Sungai Tubu

 

3.

Barat

Batas Kawasan TNKM

> 50 Kilometer

4.

Utara

Sungai Malinau dan Sungai Tubu

 

Sumber: Hasil Dileniasi

Penggunaan batas-batas alam dan buatan di atas dipertimbangkan memberikan kepastian kelola, baik kelola kawasan, kelola kelembagaan, kelola usaha maupun kelola sosial.  Dalam kaitannya dengan kelola usaha, disadari bahwa penetapan batas-batas KPH Malinau tersebut akan memberikan konsekwensi adanya wilayah IUPHHK yang terpotong ke dalam dua atau lebih wilayah KPH.

D. Aksesibilitas

Sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan, infrastruktur di Kabupaten Malinau relatif masih terbatas. Akan tetapi keberadaan IUPHHK memungkinkan pemanfaatan jalan-jalan logging sebagai alternatif dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah guna mendukung pengelolaan yang efektif.  Disamping itu keberadaan sungai dan anak sungai yang cukup banyak juga membantu aspek transportasi air.

E. Pembagian Blok

Berdasarkan kondisi bio-geo fisik dan sosial budaya masyarakat dalam wilayah kelola KPKH-Model Malinau, penataan hutan menghasilkan blok-blok pengelolaan hutan sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel Hasil penataan hutan wilayah kelola KPKH-Model Malinau

No.

Jenis Blok Hasil Penataan Hutan

Luas (ha)

%-tase

1

HL. Blok Inti

209.312

29.25

2

HL. Blok Khusus

1.677

0.23

3

HL. Blok Pemanfaatan

9.734

1.36

4

HP. Blok Khusus

29.193

4.08

5

HP. Blok Pemanfaatan HHK-Hutan Alam

364.550

50.92

6

HP. Blok Pemanfaatan HHK-Hutan Tanaman

33.359

4.66

7

HP. Blok Perlindungan

67.687

9.50

 

Jumlah

715.512

100.00

Sumber : BPKH-IV Samarinda, 2012

F. Penutupan Lahan

No.

Jenis Tutupan Lahan

HL

HP

HPT

Total

1.

Air

234

102

260

596

2.

Belukar

285

537

3.930

4.752

3.

Belukar rawa

 

4.228

 

4.228

4.

Hutan Mangrove Sekunder

 

510

 

510

5.

Hutan primer

206.241

468

281.573

488.461

6.

Hutan rawa sekunder

 

16.654

 

16.654

7.

Hutan Sekunder

13.693

1.157

82.242

97.362

8.

Lahan pertanian campur semak

 

77.307

11.142

88.449

9.

Pemukiman

 

8.580

2.482

11.062

10.

Lahan terbuka

 

493

2.462

2.955

11.

Tambang

 

483

 

483

 

Jumlah

220.723

110.518

384.271

715.512

Sumber : BPKH-Wil.IV- Samarinda, 2012

Distribusi spasial tutupan lahan tersebut disajikan dalam Gambar berikut:

G. Potensi Kawasan

1. Potensi Kayu dan Non Kayu

a. Potensi Kayu

Dengan adanya dan masih beroperasinya IUPHHK-HA dalam wilayah kelola KPH-Model Kayan (Malinau) mengindikasikan bahwa sumberdaya hutan alam produksi dalam kawasan hutan tersebut masih cukup potensial. Disisi lain, masih tersedianya hutan alam primer pada kawasan lindung memberikan peluang bagi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan hutan.

Berdasarkan hasil inventarisasi hutan yang dilaksanakan oleh 5 pemegang IUPHHK-HA dalam wilayah kelola KPHP-Model Kayan, menunjukkan bahwa potensi HHK dari kelompok jenis komersiil  didominasi  oleh  kelompok  Dipterokarpa, yaitu :  Meranti  (Shorea spp);  Kapur (Dryolanops sp.) ;  Keruing (Dipterocarpus spp.) dan Mersawa (Anisoptera sp.). .).  Potensi kayu niagawi di atas diameter 60 cm saja masih cukup besar, yaitu lebih dari 90 M3/ha. Dengan adanya perubahan kebijakan tentang limit diameter pohon tebang dari 60 Cm (HPT) menjadi 50 Cm dan dari 50 Cm (HP) menjadi 40 Cm, maka potensi HHK tersebut akan lebih besar lagi.

b. Potensi Non Kayu

Telah di singgung sebelumnya bahwa hampir keseluruhan masyarakat lokal di wilayah KPH Malinau memiliki tradisi dan ketergantungan hidup dari sumberdaya hutan di sekitarnya, tidak terkecuali HHNK, baik nabati, hewani (dan turunannya) ataupun juga jasa lingkungan

hutan.  Produk HHNK yang bersifat nabati dan turunannya terutama berbagai jenis rotan,

buah-buahan, tanaman obat obat, gaharu, damar dan lain-lainnya.

Sedangkan HHNK yang bersifat hewani dan turunannya disamping berbagai satwa buru juga madu dan sarang buru.

Pada umumnya HHNK tersebut selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri juga diperdagangkan, meskipun dilakukan dengan cara-cara yang masih konvensional. Untuk jasa hutan terutama air, penahan erosi dan  iklim mikro.  Baru pada beberapa tahun terakhir ini perhatian beralih ke kandungan karbon.  Meskipun masyarakat lokal tidak merasakan secara langsung manfaat dari karbon, tetapi ketertarikan tersebut lebih disebabkan karena isu kompensasi yang akan diperoleh dari negara-negara maju dengan upaya penyerapan dan penyimpanan karbon.  Jasa wisata (a.l. air terjun, keanekara-gaman hayati) juga mulai digali dalam satu dasawarsa terakhir ini.

2.

Keberadaan Flora dan Fauna Langka

Dari hasil inventarisasi yang dilakukan oleh beberapa pemegang IUPHHK-HA terdapat beberapa jenis pohon yang tergolong kedalam kelompok yang dilindungi, yaitu antara lain :

a).         Banggeris (Koompassia exellsa), sebagai pohon penghasil madu alami,

b).        Durian (Durio zibethinus), jenis buah yang banyak terdapat dalam hutan alam,

c).         Jelutung (Diera costulat a), jenis getah alami

d).        Tengkawang (Shorea pinanga), jenis bijian yang mempunyai manfaat ekonomi tinggi

Disamping jenis-2 pohon di atas di hutan alam primer dapat dijumpai berbagai jenis tanaman obat lokal, antara lain akar kunyit, pasak bumi dan lain-2nya.

Wilayah kelola KPHP-Model Kayan terletak berbatasan dengan kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang dihuni oleh berbagai jenis fauna yang dilindungi – langka, antara lain Orang utan.

3.

Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Kabupaten Malinau yang posisi geografisnya terletak berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan terletak dalam jantung pulau Kalimantan (dalam kawasan The Heart Of Borneo = HOB) merupakan hulu dari sungai-sungai besar yang mangalir di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karenanya posisi wilayah kelola KPHP-Model Kayan mempunyai fungsi perlindungan Tata Air dan Tanah, utamanya sumber air bersih (jasa lingkungan air) bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai-2 besar tersebut, termasuk anak-anak sungainya (Sub-2 DAS). Dalam kaitannya dengan isu-perubahan iklim, potensi hutan alam baik primer dan yang sekunder (logged over forest) mempunyai potensi penyerapan (pengurangan emisi) dan penyimpanan karbon (carbon stock) sebagai hasil pengelolaan hutan produksi lestari. Taman Nasional Kayan Mentarang mempunyai potensi wisata alam yang beragam, mulai dari arum jeram di Sungai Bahau, keanekaragaman hayati dan situs budaya berupa makam adat lokal suku Bahau.

H. Izin-izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan

1.

Ijin Pemanfaatan Kawasan

Sebagai daerah yang secara ekonomi barusaha bangkit terutama memasuki era otonomi, maka sebagai upaya percepatannya terdapat kebijakan  untuk menghadirkan investor sebanyak mungkin guna menggarap/memanfaatkan sumberdaya alam yang ada termasuk sumberdaya hutan.  Dalam sektor Kehutanan, dapat dikatakan secara Keseluruhan HP dan HPT sudah terbagi habis ke dalam IUPHHK. Sampai dengan tahun 2010 di Kabupten Malinau terdapat kegiatan ijin usaha kehutanan berupa : IUPHHK-Ha sebanyak  13 unit dengan areal kerja (FMU) seluas 1.149.185 ha dan IUPHHK-Ht sebanyak  2 unit dengan areal kerja seluas 243.871 ha. Di dalam KPH Malinau sendiri terdapat tidak kurang dari 8 IUPHHK yang secara rinci disajikan dalam Tabel II-6 berikut :

 

Tabel II-6. Daftar Nama dan Luas Areal IUPHHK yang Tercakup dalam KPH Malinau

No.

Nama IUPHHK

Luas Areal (HA)

% - tase

Areal IUPHHK

Di dalam KPH

1.

PT. Intrawood Industries

82.810,00

55.061,65

66,49

2.

PT. Inhutani II Sub Sungai Malinau

46.231,00

46.201,62

99,93

3.

PT. Meranti Sakti Indonesia

50.604,71

45.445,37

89,90

4.

PT. Gunung Sidi Makmur

34.947,95

34.947,95

100,00

5.

PT. Rimba Makmur Sentosa

43.530,00

40.225,90

92,41

6.

PT. Civica Wahana Lestari

53.000,00

37.753,61

71,23

7.

PT.Sarana Tri Rasabhakti

35.090,00

34.223,00

97,53

8.

PT. Batu Karang Sakti

47.540,00

24.775,33

52,11

 

Total 8 (delapan) IUPHHK

318.634,43

Sumber: Hasil Perhitungan Staf Dinas Kehutanan Malinau (2010);

Selanjutnya Gambar II-3 berikut menyajikan sebarab spasial  IUPHHK-HA dalam wilayah kelola KPHP-Model Malinau

 

Gambar II-3.Sebaran spasial areal IUPHHK-HA/HT dalam wilayah kelola KPHP-Model

2.

Ijin Penggunaan Kawasan

Disamping IUPHHK di dalam wilayah KPH (model) Malinau juga dijumpai 2 (dua) perusahaan pertambangan batu bara, yaitu: PT. Bara Dinamika Malinau Sukses (BDMS) dan PT. Kaltim Prima Utama Coal (KPUC).  Sangat disayangkan luasan masing-masing belum teridentifikasi secara jelas. Salah satu penggunaan kawasan hutan yang ada adalah berupa ijin IPK pembangunan 1 unit perkebunan seluas 4.200 Ha.

 

3.

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Lainnya

Sebagai Kabupaten konservasi Kabupaten Malinau juga telah mengembangkan pemanfaatan jasa hutan, berupa pembangunan hutan wisata alam, antara lain dengan telah melaksanakan penataan batas sbg :

  • Wisata air panas Semolon desa Paking, Kec. Metrarang seluas 420 ha (HPT)
  • Air terjun tanjung Nanga di Desa Tanjung Nanga, Kec.Malinau Selatan seluas 640 ha Potensi wisata alam juga terdapat di TNKM, antara lain : keaneka ragaman hayati hutan alam primer, situs budaya, ait terjun dan pengembangan wisata air berupa “arum jeram Sungai Bahau”.

  1. I. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan

1.

Isu Strategis

  • Adanya kecenderungan terjadinya perubahan-alih fungsi dan penggunaan kawasan hutan sebagai konsekuensi dari pembangunan dan pengembangan sektor non kehutanan berbasis lahan (land based development programm);
  • Terjadinya konflik penggunaan lahan dan kawasan hutan antara masyarakat lokal dengan usaha ekonomi skala besar (kehutanan, perkebunan dan pertambangan);
  • Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi non-kayu, antara lain hasil hutan non kayu (HHNK), misalnya rotan - gaharu dan jasa lingkungan yang potensial di Kabupaten Malinau;
  • Belum terbangun dan dikembangkannya “benefit sharing system” antara daerah hulu dan hilir dalam wilayah DAS berkaitan dengan multifungsi sumberdaya hutan;v
  • Belum dapat diselesaikannya – disyahkannya RTRW-Propinsi Kalimantan Timur, termasuk RTRW-Kabupaten Malinau sebagai dasar dan pijakan bagi perencanaan pembangunan daerah;

2.

Permasalahan

  • Kebutuhan akan lahan bagi pembangunan dan pengembangan usaha skala besar berbasis lahan (land based) cenderung terus meningkat, antara lain oleh sektor perkebunan (sawit) dan pertambangan;
  • Tidak adanya kejelasan akses masyarakat terhadap sumberdaya lahan dan hutan sebagai satu-satunya tumpuhan – sumber hidup dan kehidupan masyarakat lokal secara turun temurun;
  • Belum tersedianya data dan informasi yang memadai tentang keberadaan dan potensi serta sebaran spasialnya sumberdaya ekonomi non-kayu tersebut di Kabupaten Malinau, khususnya dalam wilayah kelola KPHP-Model Kayan;
  • Belum dikembangkannya hubungan timbal-balik antara daerah hulu dan hilir dalam wilayah DAS berkaitan dengan fungsi hidrologi dari hutan dalam bentuk pembayaran nilai jasa lingkungan (payment for environment services = PES)
  • Belum di adopsinya aspirasi dan hak-hak masyarakat lokal yang telah mengenal dan menerapkan tata guna lahan secara mikro wilayahnya dalam proses perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) Propinsi dan Kabupaten.

3.

Kendala

  • Dengan kondisi geo-fisik yang didominasi perbukitan dan pegunungan, maka luas areal penggunaan lain (APL) sebagai areal yang dimungkinkan penggunaannya untuk pengembangan dan pembangunan sektor non-kehutanan berbasis lahan di Kabupaten Malinau sangat terbatas ketersediannya;
  • Belum dikembangkan dan di-implementasikanyan sistem tenurial sebagai salah satu instrumen yang harus diterapkan untuk mangatasi konflik penggunaan dan hak-hak masyarakat lokal terhadap lahan – kawasan hutan;
  • Tingkat aksesibilitas yang rendah terhadap potensi sumberdaya ekonomi non-kayu tersebut yang disebabkan belum tersedianya infrastruktur yang memadai, khususnya di wilayah kelola KPHP-Model Kayan;
  • Belum dikembangkan dan dipertimbangkannya nilai ekonomi dari fungsi sumberdaya hutan yang tidak terukur (non-tangible value), terutama nilai jasa lingkungan hutan;
  • Masih rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di era otonomi yang harus mengedepankan keterbukaan dan transparansi

II. Rencana Kegiatan

1.Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu

Tujuan umum pemanfaatan hutan adalah untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pemanfaatan hutan pada KPHP Malinau adalah :

a. pemanfaatan kawasan.

b. pemanfaatan jasa lingkungan.

c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan/atau

d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pada areal KPHP yang kawasan hutannya berfungsi sebagai hutan lindung, kegiatan yang direncanakan terbatas pada :

a. Pemanfaatan kawasan;

b. Pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau

c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Dalam semua kegiatan pemanfaatan hutan di atas, KPHP mengajukan permohonan izin pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Kehutanan.

KPHP juga akan menginventarisir semua perizinan pemanfaatan hutan yang masuk dalam kawasannya. Bagi Izin-izin yang belum habis masa berlakunya, maka pemegang izin diwajibkan tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi izin-izin pemanfaatan hutan yang telah habis masa berlakunya, maka KPHP bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan hutan di bekas areal kerja yang bersangkutan.

Indikator kelayakan pengembangan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

a. Mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan potensi sumber daya hutan;

b. Merupakan areal yang kompak atau memiliki tingkat fragmentasi areal yang rendah; dan

c. Memiliki tingkat aksesibilitas yang memadai.

KPHP Malinau bersama dengan Pemerintah Daerah juga akan melakukan enclave kawasan, mengingat keberadaan masyarakat yang telah ada sebelum batas-batas ditetapkan. Di sisi lain, kegiatan ini penting untuk mencegah kegiatan pemukiman melalui pembukaan lahan yang meluas. Dengan adanya enclave, Pemerintah mempunyai gambaran yang jelas tentang wilayah  yang dapat diberikan sertifikasi tanah. Dalam kegiatan enclave , Pemerintah juga akan memperhitungkan kawasan kelola masyarakat untuk kehidupan subsisten mereka.

 

 
KPHP Meratus

PROFIL KPHP MODEL MERATUS (PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)

I. ASPEK WILAYAH:

I.1 Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Kalimantan Timur

Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 674/Menhut-II/2011 tanggal 1 Desember 2011 meliputi area dengan luas ± 12.567.139.000 ha terdiri dari 30 unit  KPHP dengan luas  ± 11.832.454.000 ha dan 4 unit KPHL dengan luas ± 734.685.000 ha.

 

I.2 Penetapan wilayah KPHP Model Meratus

Penetapan wilayah KPHP Model Meratus di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam, Paser Utara dan Kota Balikpapan, ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 768/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan luas ± 387.488 ha, terdiri dari:

-      Hutan Produksi                             : ± 274.159 ha

-      Hutan Produksi Terbatas (HPT)        : ± 113.329 ha.

PETA WILAYAH KPHP MODEL MERATUS  & FUNGSI KAWASAN  HUTAN

BERDASARKAN SK PENETAPAN NOMOR SK. 768/MENHUT-II/2012

TANGGAL 26 Desember 2012

I.3 Kondisi batas kawasan hutan

Letak geografis :

116°15'4"- 117°2'32"BT

0°14'34" - 1°7'51"LU

Batas-batas      :

Timur       :   Kab. Kutai

Barat        :   Kab. Kutai

Selatan     :   Kab. Penajam Paser Utara

Utara        :   Kab. Kutai

I.4 Kondisi Penutupan Lahan

No.

Penutupan lahan

Luas (Ha)

Luas (%)

1

Belukar

167.175

43,14

2

Belukar rawa

135

0,03

3

Hutan mangrove primer

1.353

0,35

4

Hutan mangrove sekunder

3.992

1,03

5

Hutan lahan kering sekunder

73.263

18,91

6

Hutan tanaman

84.828

21,89

7

Pertanian lahan kering campur semak

43.273

11,17

8

Perkebunan

7.724

1,99

9

Pemukiman

797

0,21

10

Pertanian

1

0,00

11

Sawah

77,71

0,02

12

Tanah terbuka

455

0,12

13

Tambang

3.590

0,93

14

Tambak

178

0,05

15

Transmigrasi

634

0,16

16

Tubuh Air

11

0,00

Jumlah

387.488,00

100

Sumber data : Hasil penafsiran Citra Resolusi Tinggi Rapieye dan Citra Landsat ETM 7+ Th 2013.

 

I.5 Infrastruktur/ Aksesibilitas

Ketersediaan infrastruktur merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pengelolaan hutan di lapangan karena berkaitan erat dengan tingkat aksesibilitas ke kawasan hutan dan berpengaruh pada intensitas pengolaaan kawasan hutan terutama dalam fungsi pengawasan.Fungsi pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Kepala KPHP Model Meratus dalam pengelolaan wilayah yang cukup luas yaitu 387.488 Ha, sementara sebagian besar dari wilayah kelola tersebut sudah terdapat ijin pemanfaatandan ijin pinjam pakai kawasan hutan dan pengelolaanya dalam bentuk IUPHHK-HA sebanyak 2 unit, IUPHHK-HT sebanyak 3 unit dan IPPKH sebanyak 10 unit.

Jaringan jalan di KPHP Model Meratus pada umumnya bisa ditempuh melalui jalan darat, hanya di desa tertentu yang hanya bisa dilalui jalan sungai. Jalan negara penghubung antara Samarinda-Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Barat dalam kondisi memprihatinkan. Satu-satunya infrastruktur yang sudah terbangun adalah hanya pembangunan dan pengembangan jalan angkutan kayu bulat (logs) yang disebutkan sebagai Logging Road oleh para pemegang IUPHHK-HA/HT. Kondisi fisik jalan tersebut juga bukan jalan dengan pengerasan (all weather road). Sebagian besar berupa jalan tanah yang hanya ditaburi dengan kerikil, itupun juga pada tempat-tempat yang ekstrim (misalnya tanjakan).

Dengan kondisi jalan darat yang belum berkembang dengan baik sebagaimana dikemukakan di atas sehingga masyarakat masih menggunakan transportasi sungai sebagai alternatif.Hal ini terkait dengan kondisi riil di lapangan bahwa masyarakat yang berada di dalam KPHP Model Meratus sebagian masih ada yang bertempat tinggal di tepi sungai karena tanah pertanian mereka sebagian besar berada di tepi sungai.

I.6 Potensi Kawasan

1. Potensi Kayu

Hutan primer pada umumnya berada pada kawasan Hutan Lindung sedangkan Hutan Sekunder sebagian besar berada pada Kawasan Hutan produksi yang 70% merupakan areal yang telah dibebani ijin Pemanfataan Hasil Hutan kayu (IUPHHK-HA).

Vegetasi hutan alam di wilayah KPHP Model Meratus termasuk kedalam golongan hutan alam sekunder dengan kerapatan sedang dan jarang. Tipe hutan KPHP Model Meratus termasuk dalam tipe hutan Hutan hujan tropis dataran rendah sampai sedang dengan jenis dominan berupa kayu rimba campuran seperti Medang (Litsea sp ), Mahang (Macaranga sp) dan Laban (Vitex pubescen) dan jenis meranti antara lain jelutung (Dyera sp), Kapur (Dryobalanops sp), Meranti (Shorea, sp) dan lain sebagainya.

2. Potensi Non Kayu

Diwilayah KPHP Model Meratus saat ini belum dilakukan inventarisasi potensi secara menyeluruh terhadap HHBK. Akan tetapi berdasarkan hasil inventarisasi kehadiran yang dilakukan oleh IUPHHK-HA yang ada di wilayah KPHP Model Meratus dan pemanfaatan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat, maka dapat digambarkan keberadaan HHBK meliputi : rotan, bambu, damar, madu, buah tengkawang, getah gaharu, buah-buahan, tanaman obat-obatan, buah kapul, sarang semut, hewan buruan (babi, rusa, burung dll), sarang burung walet.

Keberadaan HHBK dan Pemanfaatannya oleh Masyarakat

No.

Nama HHBK

Pemanfaatan

1.

Buah-buahan hutan antara lain: durian, cempedak, mata kucing, langsat, dan lain-lain.

dikonsumsi dan dijual

2.

Pohon/Tumbuhan Obat, antara lain: pasak bumi, akar kuning, getah pohon upas, pohon yus

pengobatan tradisional, obat kuat, anti racun dan racun

3.

Rotan antara lain: sega, semambu, dan lain-lain.

kerajinan, dijual, tali-temali/ gelang-gelang

4.

Bambu/rebung bambu.

kontruksi pondok, tikar, peralatan rumah tangga, anyaman,kandang, lemang, dan lain-lain

5.

Gaharu

di jual

6.

Getah Damar yaitu damar pohon meranti

dempul perahu

7.

Madu dan pada  Pohon Madu (Banggeris, Kapur dan Meranti) .

dikonsumsi dan dijual

8.

Hewan Buruan, antara lain: babi, payau, pelanduk, landak, dan lain sebagainya.

dikonsumsi dan dijual

9.

Tanaman Sayur antara lain: tanaman Paku, Umbut Palma. Daun Sang/Nius untuk Kerajinan rumah tangga (seraung, tikar) dijual.

dikonsumsi

10.

Sarang burung wallet

dijual

11.

Anggrek

hiasan

Sumber : Analisis beberapa Hasil penelitian

 

Sampai saat ini belum ada pengelolaan HHBK dalam rangka  tujuan komersial yang dikemas dalam bentuk usaha kerajianan  seperti  indutri rumah tangga (home industry). Dengan demikian masih diperlukan inventarisasi potensi HHBK dan pengembangan usaha kerajianan pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah KPHP Model Meratus.

3. Potensi Jasa Lingkungan

Sebagaimana dikemukakan bahwa jasa lingkungan hutan (forest environmental services) juga merupakan potensi SDH yang perlu digali dan dimanfaatkan ke depan. SDH sebagai gabungan produk proses biologis berupa berbagai jenis vegetasi dan kondisi tapak yang bervariasi, dalam kondisi tertentu-spesifik dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai “estetika-panorama” yang menarik. Keberadaan kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversitas) juga merupakan potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan ke depan.

Misalnya keberadaan Hutan Lindung dalam wilayah kelola KPHP Model Meratus juga merupakan potensi jasa lingkungan “keilmu-pengetahuan”.

Keberadaan KPH yang terletak dalam DAS juga menyimpan potensi jasa lingkungan berupa konservasi terhadap tanah dan air (KTNA). Hal ini berkaitan dengan kebutuhan penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat di wilayah Sub-DAS tersebut.

Dan beberapa potensi air terjun/mata air dimanfaatkan untuk sumber air minum yang dialirkan kerumah-rumah dengan pipa dengan teknologi sederhana memanfaatkan air yang mengalir dari tempat ketinggian ke tempat yang rendah.

Di sadari, dalam upaya peningkatan dan pengembangan jasa lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur secara umum, belum gencar dikembangkan khususnya pada landskap hutan dan keberadaannya masih diperlukan perencanaan yang baik dan terarah. Dimana pemanfaatan jasa lingkungan, seperti wisata alam di Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih terfokus pada wisata bahari yang menjadi andalan seperti Kepulauan Derawan dengan eksotisme ekosistemnya, sementara jasa lingkungan dengan landskap hutan yang juga menyimpan potensi besar masih jauh tertinggal.

4. Potensi Wisata Alam

Wisata alam merupakan potensi jasa lingkungan hutan yang ke depan mempunyai nilai ekonomi yang perlu dikembangkan. Dengan demikian pendataan terhadap potensi jasa lingkungan ini dan sebaran spasialnya perlu mendapatkan perhatian dalam kegiatan inventarisasi hutan. Namun demikian sampai saat ini belum banyak mendapatkan perhatian. Fungsi estetika dari sumberdaya hutan merupakan salah satu potensi ekowisata yang perlu di-identifikasi dan di-inventarisir dalam pelaksanaan inventarisasi hutan ke depan.

Di kawasan perbatasan banyak terdapat beberapa potensi wisata yang belum dikembangkan dan dapat dijadikan salah satu sumber dana bagi daerah. Potensi wisata di kawasan perbatasan ini antara lain berupa wisata alam (ecotourism) yaitu berupa wisata hutan, sungai, jeram dan wisata bahari yang dipadukan dengan wisata budaya yang berupa kekayaan nilai-nilai tradisional yang masih melekat secara kuat dalam kehidupan sehari-hari.

5. Potensi Flora dan Fauna

Berdasarkan dokumen RKU dan ITSP IUPHHK-HA dalam KPHP Model Meratus dan beberapa studi literature KEHATI khususnya tumbuhan di Kalimantan Timur, yang dapat dijadikan rujukan. beberapa Spesies flora yang dilindungi yang dapat diidentifikasi antara lain banggeris (Compasia excels); tengkawang (Shorea stenoptera), pohon ulin (Eusideroxylon zwageri) dan durian (Durio zibethinus). Hutan tropika basah yang didominasi jenis meranti merah, meranti kuning, meranti putih, keruing, bengkirai, nyatoh, jenis-jenis tersebut tersebar di KPHP Model Meratus ini. Adapun untuk jenis semak belukar yang mendominasi adalah kiriyuh (Eupathorium odoratum), alang-alang (Imperata cylindrical), gelagah (Saccaharum sp) dan paku resam (Gleicheria linearis)

Jenis flora dan fauna yang dilindungi di wilayah KPHP Model Meratus dapat dilihat pada Tabel II-11. berikut ini.

Tabel Flora yang dilindungi di kawasan hutan KPHP Model Meratus

No.

Nama Flora

Bahasa Latin

Penyebaran

1

Anggrek

Orchidae

Merata

2

Tengkawang

Shorea sp

Merata

3

Banggeris

Koompasia sp

Merata

4

Jelutung

Dyera sp.

Merata

5

Ulin

Eusideroxylon zwageri

Merata

Disamping flora yang dilindungi dalam wilayah kelola KPHP Model Meratus terdapat berbagai jenis tumbuhan obat.

Tabel .    Beberapa jenis tumbuhan obat di hutan alam dalam wilayah KPHP Model Meratus

No.

Jenis tumbuhan obat

Kegunaan

Keterangan

1

Pasak bumi

Malaria

Jenis tumbuhan obat tersebut masih tersedia cukup melimpah di hutan dan hampir semua masyarakat memanfaatkanya

2

Akar penawar racun

Hampir semua penyakit

3

Akar kuning

Ginjal dan malaria

4

Daun bekai

Penyedap rasa

5

6

7

Long Adak

Kulit kayu benung

Kumis kucing

Penurun panas

Sakit perut/ disentri

Ginjal dan diabetes

Sumber : Hasil Inventarisasi Sosial Budaya, BPKH IV, 2013

 

a. Fauna

Sebagaimana halnya dengan kekayaan flora, ekosistem hutan lembab tropis juga menyimpan berbagai jenis fauna yang meliputi klas : Mamalia, Reptilia dan Aves. Berdasarkan konvensi internasional (IUCN–CITES), beberapa jenis di antaranya telah termasuk kedalam jenis yang dilindungi dan terancam punah. Berbeda dengan flora, data dan informasi tentang fauna masih sangat terbatas. Dalam kegiatan inventarisasi hutan yang dilaksanakan oleh pemegang IUPHHK-HA, data dan informasi tentang potensi fauna belum merupakan kebutuhan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan. Dengan diterapkannya standar (kriteria dan indikator) pengelolaan hutan alam produksi, terutama standar dari Forest Stewardship Council (FSC), ketersediaan data dan informasi tentang keanekaragaman hayati (biodiversity-Flora dan fauna) menjadi keharusan.

 

 

Tabel  Fauna di KPH Model Meratus

No.

Nama Fauna

Bahasa Latin

Penyebaranya

1

Orang Utan

Pongo pygmaeus

Merata

2

Beruang madu

Helarctos malayanus

Merata

3

Rusa

Cervus arnicator

Merata

4

Kijang

Muntiacus muntjak

Merata

5

Lutung jirangan

Presbytis frontata

Merata

6

Pelanduk napu

Tragulus napu

Merata

7

Kancil

Tragulus javanicus

Merata

8

Enggang

Buchatkan eros rhinoceros

Merata

9

Landak

Hystrix brachyura

Merata

10

Trenggiling

Manis javanica

Merata

Sumber : Hasil Inventarisasi Hutan, BPKH IV, 2013

I.7 Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Izin pemanfaatan dalam KPHP Model Meratus:

NAMA IZIN

JENIS IZIN

NO SK

TANGGAL

PT. Balikpapan Forest Industry

HA

529/Menhut-II/2009

10/09/2009

PT. ITCI Kayan Hutani

HA

160/Menhut-II/2005

07/06/2005

PT. ITCI Hutani Manunggal

HTI

184/Kpts-II/1996

23/04/1996

PT. Inhutani I Batu Ampar

HTI

239/Kpts-II/1998

07/02/1998

PT. Belantara Subur

HTI

784/Kpts-II/1996

19/12/1996

 

II. ASPEK KELEMBAGAAN

II.1 Bentuk organisasi KPH Model

Belum ada penetapan organisasii KPHP Model Meratus.

II.2 Kelengkapan Sarpras

Pemerintah daerah sudah menyiapkan tanah untuk bangunan kantor KPH Meratus. Fasilitasi sarana dan prasarana dari Kementerian Kehutanan berupa 1 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda empat dan alat kantor/survey.

III. Rencana Kegiatan

  1. Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Wilayah Tertentu

Wilayah tertentu merupakan areal yang belum dibebani hak/ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Luas Wilayah tertentu pada Wilayah KPHP Model Meratus.

Untuk mewujudkan rencana pemanfaatan tersebut maka perlu dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a.  Melakukan studi kelayakan (FS) pemanfaatan pada masing-masing Wilayah Tertentu.

b.  Menyusun rencana pengelolaan pada masing-masing Wilayah Tertentu.

c.  Menyusun rencana bisnis terhadap pemanfataan yang telah ditetapkan.

d.  Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan

e.  Melakukan pengelolaan Kesehatan dan keselamatan kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk melihat profil Selengkapnya dapat didownload disini.

 
PROFIL KPHP MODEL BERAU BARAT (PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)

I.  ASPEK WILAYAH  :

A. Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Kalimantan Timur

Pembangunan KPH di Provinsi Kalimantan Timur prosesnya baru pada tahapan arahan Pencadangan berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.208/VII-WP3H/2011 tanggal 11 Februari 2011 meliputi area dengan luas ± 12.606.670 ha  terdiri dari 32 unit KPHP dan 2 unit KPHL.

B. Penetapan wilayah KPHP Berau Barat

Penetapan KPHP Model Berau Barat, di Kabupaten Berau, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 649/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010 dengan luas ± 775.359 ha terdiri dari HL ± 247.025 ha, HP ± 118.261 ha, HPT  ± 410.253 ha.

PETA KPHP MODEL BERAU BARAT & FUNGSI KAWASAN HUTAN
BERDASARKAN SK NOMOR 649/MENHUT-II/2010
TANGGAL 22 NOVEMBER 2010

 

C. Kondisi batas kawasan hutan

Letak geografis      :

116° 10' 08" - 117° 21' 18" BT

1° 20' 46" - 2° 31' 56" LU

 

Batas-batas :

Utara     :        Kab. Bulungan

Timur    :        Kab. Bulungan

Selatan  :        Kab. Kutai Timur

Barat     :        Kab. Malinau

 

D.  Kondisi Penutupan Lahan

No

Penutupan Lahan

Luas  ± (ha)

1

Danau

0,03440

2

Hutan Lahan Kering Primer

442.716,38469

3

Hutan Lahan Kering Sekunder

308.299,64996

4

Pemukiman

18,49533

5

Perkebunan

210,18666

6

Pertanian Lahan Kering

460,84572

7

Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak

6.732,83736

8

Semak / Belukar

20.102,63907

9

Tanah Terbuka

1.358,52376

10

Transmigrasi

450,31758

Jumlah

780.349,91452

Sumber : Citra landsat tahun 2009

E. Aksesibilitas Kawasan

Ketersediaan infrastruktur merupakan masukan penting dalam operasional pengelolaan hutan di lapangan, hal ini berkaitan dengan “tingkat aksesibilitas” (tingkat keterjangkauan kawasan hutan). Selanjutnya tingkat aksesibilitas akan mempengaruhi intensitas pengelolaan, utamanya fungsi “pengawasan”. Fungsi ini yang nantinya akan menjadi fungsi penting yang harus diperankan oleh Kepala KPHP-Model dalam pengelolaan wilayah kelola yang mempunyai luasan yang cukup luas, 786.021,00 Ha. Sementara sebagian besar dari wilayah kelola tersebut sudah terdapat ijin pemanfaatan-pengelolaanya dalam bentuk IUPHHK-HA (11 unit) dan IUPHHK-HT (1 unit).

Jaringan jalan di KPH Berau pada umumnya dan khususnya di KPHP-Model Berau Barat  masih terbatas. Jalan negara penghubung antara Samarinda-Sangatta-Berau juga dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Satu-satunya infrastruktur yang sudah terbangun adalah hanya pembangunan dan pengembangan jalan angkutan kayu bulat (logs) yang disebutkan sebagai Logging Road oleh para pemegang ijin IUPHHK-HA/HT. Kondisi fisik jalan tersebut juga bukan jalan dengan pengerasan (all weather road). Sebagian besar berupa jalan tanah yang hanya ditaburi dengan kerikil, itupun juga pada tempat-tempat yang ekstrim (misalnya tanjakan).

Dengan kondisi jalan darat yang belum berkembang dengan baik sebagaimana dikemukakan di atas, maka masyarakat juga masih menggunakan alat transportasi dengan menggunakan sungai. Hal ini juga dalam faktanya masyarakat pedalaman juga sebagian besar bertempat tinggal di tepi sungai, Tanah pertanian juga sebagian besar berada di tepi sungai (tanah alluvial).

Seluruh kondisi  di atas harus menjadi bahan pertimbangan  dalam pembentukan-pembangunan dan pengembangan KPH, termasuk KPHP-Model Berau Barat. Hal ini disebabkan salah satu fungsi penting dari dibangun dan dikembangkannya KPH adalah fungsi “monitoring dan evaluasi (Monev)”, juga bagian dari manajemen (POAC).

F.  Potensi Kawasan KPHP Berau Barat

1. Potensi Kayu dan Non Kayu

a. Potensi Kayu

Sebagaimana dikemukakan bahwa  97% Wilayah KPHP Model Berau Barat merupakan areal berhutan yang terdiri dari 57% hutan primer dan 40%  hutan sekunder. Ini menggambarkan potensi kayu yang ada di wilayah KPHP Model Berau Barat masih relatif tinggi. Hutan primer pada umumnya berada pada kawasan hutan Lindung  sedangkan Hutan Sekunder  sebagian besar berada pada Kawasan Hutan produksi yang 80% merupakan areal yang telah dibebani ijin Pemanfataan Hasil Hutan kayu (IUPHHK-HA/HT.

Wilayah KPHP Model Berau Barat  didominasi oleh ekosistem hutan lembab tropis (tropical rain forest ecosystem). Komposisi vegetasi penyusun tegakan hutan dalam ekosistem lembab tropis didominasi oleh famili Dipterocarpaceae.

b. Potensi Non Kayu

Pemanfaatan SDH, khususnya hutan alam lembab tropis (Tropical Rain Forest = TRF) yang telah berlangsung sejak tahun 1970, pada dasarnya berfokus pada pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK). Fakta juga memberikan pelajaran bahwa sampai saat inipun pengelolaan SDH dalam skala besar dengan sistem “kontrak-konsesi” juga belum berhasil mewujudkan pengelolaan SDH secara lestari (Sustainable Forest Management = SFM).

Belajar dari pengalaman pengelolaan SDH dan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) tersebut maka telah dirumuskan kembali paradigma pembangunan kehutanan. Salah satu perubahan yang sedang  dan akan dikembangkan adalah perubahan dari “ timber based oriented “ menjadi “resources based oriented“. Dengan demikian SDH tidak hanya dipandang sebagai “hanya penghasil kayu, tetapi mampu menghasilkan berbagai fungsi dan manfaat yang lain”, antara lain Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), juga jasa lingkungan hutan.

Keberadaan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam kawasan hutan justru memiliki nilai yang penting bagi masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Karena itu dengan pelaksanaan IHMB yang dilakukan oleh para pemegang IUPHHK-HA, diharapkan pendataan tentang potensi HHBK akan tersedia lebih baik.

Diwilayah KPHP Model Berau saat ini belum dilakukan inventarisasi potensi secara menyeluruh terhadap HHBK. Akan tetepi berdasarkan hasil inventarisasi kehadiran yang dilakukan oleh IUPHHK-HA yang ada di wilayah KPHP Model Berau Barat dan pemanfaatan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat, maka dapat di gambarkan keberadaan HHBK meliputi : Rotan, bambu,  Damar, Madu, Buah tengkawang, Getah Gaharu, Buah-buahan, tanaman obat-obatan, Buah kapul, sarang semut, hewan buruan (babi, rusa, burung dll), sarang burung walet.

Secara historis sosiologis keberadaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sangat erat dengan hidup dan kehidupan masyarakat yang tinggal didalam dan disekitar hutan. Sehingga keberadaan HHBK berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat sekitar hutan, baik dalam aspek ekonomi, sosial dan budayanya.

Jikad dilihat dari kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini, HHBK yang ditemukan dimanfaatkan masyarakat adalah sebagi berkut :

Tabel II. 23  Keberadaan HHBK dan Pemanfaatannya oleh Masyarakat

No

Nama HHBK

Pemanfaatan

1

Buah-buahan hutan antara lain: durian, cempedak, mata kucing, langsat, dan lain-lain

Dikonsumsi dan dijual

2

Pohon/Tumbuhan Obat, antara lain: pasak bumi, akar kuning, getah pohon upas, pohon yus

pengobatan tradisional, obat kuat, anti

racundan racun

3

Rotan untuk antara lain: sega, semambu, dan lain-lain.

kerajinan, dijual, tali-temali/ gulang-gulang

4

Bambu/rebung bambu.

kontruksi pondok, tikar, peralatan rumah tangga, anyaman,kandang, lemang, dan lain-lain

5

Gaharu

Di jual

6

Getah Damar yaitu damar pohon meranti

Dempul perahu

7

Madu dan pada  Pohon Madu (Banggeris, Kapur dan Meranti) .

Dikonsumsi dan dijual

8

Hewan Buruan, antara lain: babi, payau, pelanduk, landak, dan lain sebagainya.

Dikonsumsi dan dijual

9

Tanaman Sayur antara lain: tanaman Paku, Umbut Palma. Daun Sang/Nius untuk Kerajinan rumah tangga (seraung, tikar) dijual.

Dikonsumsi

10

Sarang burung walet

Dijual

11

Anggrek

Pehiasan

Sumber : Analisis beberapa Hasil penilitian

Samapi saat ini belum ada pengeloaan HHBK dalam rangka  tujuan komersial yang dikemas dalam bentuk usaha kerajianan  seperti  indutri rumah tangga (home industry). Dengan demikian masih diperluan Inventarisasi potensi HHBK dan pengebangan usaha kerajianan pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah KPHP Model Berau Barat.

2. Potensi Flora dan Fauna

a. Potensi Flora

Berdasarkan Dokumen RKU dan ITSP IUPHHK-HA dalam KPHP Model berau Berau beberapa Spesies flora yang dilindungi yang dapat diidentifikasi dari beberapa IUPHHK-HA di KPHP-Model Berau Barat adalah Bangeris (Compasia excels); tengkawang (Shorea stenoptera), pohon ulin (Eusideroxylon zwageri) dan Duruan (Durio zibethinus). Hutan tropika basah yang didominasi jenis meranti merah, meranti kuning, meranti putih, keruing, bengkirai, nyatoh, jenis-jenis tersebut tersebar di KPHP-Model Berau Barat ini. Adapun untuk jenis semak belukar yang mendominasi adalah kiriyuh (Eupathorium odoratum), alang-alang (Imperata cylindrical), gelagah (Saccaharum sp) dan paku resam (Gleicheria linearis)

b. Potensi Fauna

Sebagaimana halnya dengan kekayaan flora, ekosistem hutan lembab tropis juga menyimpan berbagai jenis fauna yang meliputi klas : Mamalia, Reptilia dan Aves. Berdasarkan konvensi internasional (IUCN –CITES), beberapa jenis di antaranya telah termasuk kedalam jenis yang dilindungi dan terancam punah. Berbeda dengan flora, data dan informasi tentang fauna masih sangat terbatas. Dalam kegiatan inventarisasi hutan yang dilaksanakan oleh pemegang IUPHHK-HA, data dan informasi tentang potensi fauna belum merupakan kebutuhan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan. Dengan diterapkannya standar (kriteria dan indikator) pengelolaan hutan alam produksi, terutama standar dari Forest Stewardship Council (FSC), ketersediaan data dan informasi tentang keanekaragaman hayati (biodiversity-Flora dan fauna) menjadi keharusan.

3. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

a. Potensi Jasa Lingkungan

Sebagaimana dikemukakan bahwa jasa lingkungan hutan (forest environmental services) juga merupakan potensi SDH yang perlu digali dan dimanfaatkan ke depan. SDH sebagai gabungan produk proses biologis berupa berbagai jenis vegetasi dan kondisi tapak yang bervariasi, dalam kondisi tertentu-spesifik dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai “estetika-panorama” yang menarik. Keberadaan kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversitas) juga merupakan potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan ke depan.

Misalnya keberadaan KHDTK dalam wilayah kelola KPHP-Model Berau Barat juga merupakan potensi jasa lingkungan “keilmu-pengetahuan”. Kabupaten Berau terkenal dengan potensi ekowisata yang cukup potensial (keberadaan Pulau Derawan; dll) apabila disinergikan dengan potensi “jasa lingkungan” yang lain dapat dikembangkan wisata-wisata : wisata alam (eco-tourism), wisata pendidikan dan penelitian (keilmu-pengetahuan) dan lain sebagainya.

Keberadaan Hutan Lindung (HL) yang terletak dalam 2 Sub-DAS besar di wilayah kelola KPHP-Model Berau Barat (Sub-DAS Kelay dan Segah) juga menyimpan potensi jasa lingkungan berupa konservasi terhadap tanah dan air (KTNA). Hal ini berkaitan dengan kebutuhan penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat di wilayah Sub-DAS tersebut.

Wisata alam merupakan potensi jasa lingkungan hutan yang ke depan mempunyai nilai ekonomi yang perlu dikembangkan. Dengan demikian pendataan terhadap potensi jasa lingkungan ini dan sebaran spasialnya perlu mendapatkan perhatian dalam kegiatan inventarisasi hutan. Namun demikian sampai saat ini belum banyak mendapatkan perhatian. Fungsi estetika dari sumberdaya hutan merupakan salah satu potensi ekowisata yang perlu di-identifikasi dan di-inventarisir dalam pelaksanaan inventarisasi hutan ke depan.

b. Potensi Wisata Alam

Pada  wilayah kelola KPHP-Model Berau Barat, data dan informasi tentang potensi wisata alam belum banyak terungkap, akan tetapi berdasarkan Studi kelayakan pengembangan Wisata pada Kawasan hutan Lindung Sungai Lesan yang juga termasuk wilayah KPHP Model Berau Barat yang dilakukan The Nature Conservancy (TNC) bekerjasama dengan Lembaga Bina Swadaya, sukup memberikan gambaran bahwa potensi pengembangan wisata di kawasan KPHP Model Berau Barat cukup tinggi. Berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan adalah :

Wisata alam

1)    Kondisi hutan Dioterocarpaceae yang  relatif sehat dan baik kondisinya, baik berupa hutan primer maupun sekunder, menyimpan kekayaan pohon-pohon  berbagai jenis dengan diameter yang besar (> 1 m) merupakan salah satu pemandangan yang mulai langka.

2)    Wisata sungai dengan  pemandangan alam asri dan indah dengan berbagai jenis primata seperti bekantan, monyet dan lutung serta berbagai jenis burung

3)    Disekitar kawasan terdapat wisata petualangan menyelusuri sungai, memasuki goa-goa pegunungan karst, gua-gua burung walit, air telaga dari gua dan air terjun.

Wisata budaya

Keberadaan masyarakat asli berau/banua dan dayak, dalam bentuk seni  seperti tari-tarian, kerajinan dan budaya kehidupan sehari-hari merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagi bagian dari wisata, antara lain :

4)      Seni tari-tarian  seperti : Tari Ngelayang (tari tunggal yang dilakukan oleh satu orang), Jeak (nyanyi berkeliling dan dilakukan oleh banyak orang),  Pantun Dayak dan Balas Pantun, Tari Nguai (tari menyambut tamu dan dilakukan oleh banyak orang), Mangamping (pesta saat padi mulai berbuah), Jepin yakni kesenian berupa menyanyi dengah diiringi oleh musik Gambus. Musik Gambus adalah jenis musik yang dimainkan dengan menggunakan alat tiup, gesek, dan gendang.

5)    Kerajinan tangan seperti beledak, seraung (topi bundar), kebo (ransel dari rotan), ganggang parang, lap (penggantipayung),locong (pisau raut), tombak dibuat masih untuk memenuhi kebutuhansendiri.

6)    Budaya kehidupan sehari-hari seperti Budaya gotong royong, memanen madu, perladangan berpinda, menanan, acara perkawinan dan kelahiran anak.

Wisata pendidikan,

Keberadaan hutan yang masih relatif baik, kearifan lokal   serta  KHDTK merupakan peluang untuk pengembangan wisata berbasis ke ilmuan/pendidikan.

Dalam rangka pengembangan wisata di Wilayah KPHP Model Berau Barat, masih diperlukan informasi dan data yang cukup banyak meliputi keberadaan potensi, aksesibilitas, imfrastruktur, sarana dan prasarana yang ada. Serta diperlukan integrasi dengan potensi-potensi wisata yang sudah berkembang seperti yang berada dikepulawan Derawan dan Maratua sebagi bagian paket bersama.

G.  Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Ijin pemanfaatan dalam KPH Berau Barat:

 

Pemanfaatan Kawasan Hutan yang masuk ke dalam areal KPHP Berau Barat

No

Nama Perusahaan

Jenis Pemanfaatan

SK Penetapan

Luas Pemanfaatan yang masuk dalam KPH (ha)

 

Nomor

Tanggal

 

1

Pt. Inhutani I (Unit Segah Hulu)

IUPHHK-HA

44/Menhut-II/2006

02/03/2006

9.372

 

2

PT.Sumalindo Jaya IV

IUPHHK-HA

582/Menhut-II/2009

02/10/2009

62.145

 

3

PT. Inhutani I (Unit Labanan)

IUPHHK-HA

484/Menhut-II/2006

19/10/2006

134.820

 

4

PT.Hutani Kalimantan Abadi Permai

IUPHHK-HA

323/Menhut-II/2009

29/05/2009

4

 

4

PT.Aquila Silva

IUPHHK-HA

548/Menhut-II/2009

15/09/2009

55.087

 

5

PT. Amindo Wana Persada

IUPHHK-HA

940/Kpts-VI/1999

14/10/1999

48.787

 

6

PT. Aditya Kirana Mandiri

IUPHHK-HA

862/Kpts-VI/1999

12/10/1999

37.593

 

7

PT.Wana Bakti Persada

IUPHHK-HA

864/Kpts-VI/1999

13/10/1999

47.157

 

8

PT. Mardika Insan Mulia

IUPHHK-HA

1003/Kpts-VI/1999

14/10/1999

38.117

 

9

PT.Karya Lestari

IUPHHK-HA

846/Kpts-VI/1999

09/10/1999

47.667

 

10

PT.Utami Damai Indah

IUPHHK-HA

52/Menhut-II/2005

23/02/2005

6.372

 

11

PT.Gunung Gajah Abadi

IUPHHK-HA

261/Kpts-II/1997

19/05/1997

7.265

 

12

PT. Belantara Pusaka

IUPHHK-HTI

20/Kpts-II/1998

07/01/1998

13.198

 

Total Pemanfaatan yang Masuk dalam Areal KPHP Berau Barat

507.582

 

 

Penggunaan Kawasan Hutan yang masuk ke dalam areal KPHP Berau Barat

No

Nama Perusahaan

Jenis Penggunaan

SK Penetapan

Luas Penggunaan yang masuk dalam KPH (ha)

Nomor

Tanggal

1

PT.Berau Coal (area Kelaybio)

Persetujuan Prinsip

SK.526/Menhut-II/2011

14/09/2011

4.518

2.

PT.Telekomunikasi

IPPKH

S.1253/Kwl-3.3/2000

18/04/2000

0,5

Total Penggunaan yang Masuk dalam Areal KPHP Berau Barat

4.518,5

 

Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Status Khusus (KHDTK)

KHDTK  yang dimaksudkan untuk penelitian masuk ke dalam areal KPHP Model Berau Barat seluas 7. 900  Ha yang dikelola oleh Balai Besar Dipterocarpacea Samarinda

Jumlah seluruh Pemanfaatan, Penggunaan, KHDTK yang ada dalam Hutan produksi  KPHP Model Berau adalah 520.000,5 Ha

Sisa KPHP Model Berau Barat  yang masih dapat dikelola  adalah 255.358,5 Ha

 

D. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) belum disahkan, sementara Tata Ruang yang sebelumnya sudah berakhir Tahun 2011.

 

II. ASPEK KELEMBAGAAN

A. Bentuk organisasi KPH Model

Bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat adalah UPTD yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

B. Landasan pembentukan organisasi

UPTD KPHP Model Berau Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatua Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

C. Struktur organisasi

Organisasi KPHP Model Berau Barat terdiri dari seorang Kepala KPH, Ka Sub Bag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional

D. Personil pengelola KPH Model

KPHP Model Berau Barat hanya baru mempunyai seorang Kepala KPH yang telah mengikuti Diklat KKPH yang berasal dari disiplin Ilmu Kehutanan. Untuk posisi Ka Sub Bag Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional belum ada personilnya.

 

KPH Model Berau Barat memohon bantuan sumberdaya manusia sebanyak 6-8 orang untuk membantu kegiatan KPH, jumlah ini dapat bertambah seiring dengan berjalannya waktu

E. Rencana menuju SKPD

Belum ada rencana pasti UPTD KPH Model Berau Barat untuk menuju SKPD

F. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kantor KPH

Kantor KPH Berau Barat rencananya akan dibangun dibelakang Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Berau lokasinya masih berada dalam Kota Tanjung Redep , rencananya kantor KPH akan seluas 150 m2 . Pemilihan lokasi tersebut dimaksudkan agar KPH Model Berau Barat dapat dengan mudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten.  Waktu tempuh dari calon kantor KPH menuju batas kawasan terdekat adalah 30 menit dan untuk menuju batas kawasan terjauh ditempuh selama 4 jam

Sarana Prasana

Tahun 2012 KPH Model Berau Barat mendapatkan fasillitasi sarana dan prasarana dari BPKH IV Samarinda berupa :

  1. Bangunan Kantor (1 Unit)
  2. Kendaraan Roda Empat (1 Unit)
  3. Kendaraan Roda Dua (1 Unit)

Sedangkan untuk tahun 2013 BPKH IV Samrinda memberikan fasilitasi sarana prasarana berupa :

  1. Kendaraan Roda Dua (2 Unit)
  2. GPS (5 Unit)
  3. Filing Cabinet (4 Unit)
  4. Komputer (1 Unit)
  5. Komputer untuk GIS (2 Unit)
  6. Ploter (1 Unit)
  7. Laptop (2 Unit)
  8. Printer Warna (1 Unit)
  9. Printer Hitan (3 Unit)

10. Scaner (1 Unit)

11. Meja Pimpinan (2 Unit)

12. Kursi Pimpinan (2 Unit)

13. Meja Kerja (20 Unit)

14. Kursi Kerja (20 Unit)

15. Meja Kursi Tamu ( 1 Unit)

III. ASPEK RENCANA dan AKTIVITAS/KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN

A. Tata Hutan ,Inventarisasi Sosial Budaya, Inventarisasi Lokasi dan  Identifikasi Lokasi

Tahun 2012 KPH Model Berau Barat mendapatkan kegiatan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan hutan oleh BPKH IV Samarinda yang terdiri dari Inventarisasi Hutan, Inventarisasi Sosial Budaya, Penataan Hutan namun kegiatan ini belum jelas kapan akan diselanggarakan oleh karena ini KPH Model Berau Barat berinisiatif mengadakan kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya, Inventarisasi Lokasi dan Identifikasi Lokasi secara mandiri dengan tujuan untuk mengetahui potensi apa saja yang menjadi unggulan KPH Model Berau. Hasil dari Inventarisasi Sosial Budaya didapatkan bahwa ada 10 (sepuluh) kampung yang masuk dalam Kawasan Hutan yang belum dienclave.

B. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Dokumen Arahan Umum Rancang Bangun Pengelolaan   Wilayah KPHP Model Berau Barat  telah disusun sebagai hasil kerjasama dengan GIZ

Tata Hutan (Inventarisasi dan zonasi)  dan perencanaan pengelolaan 10 tahun dalam proses  pelaksanaan  kegiatan  dan penyusunan dokumen

 

C. Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan Hutan di KPH Berau Barat terbagi dalam Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pemanfaatan Hutan Lindung

 

Pemanfaatan Hutan Produksi :

Pemanfaatan Hutan Produksi pada KPH Model Berau Barat terdiri dari IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

 

Pemanfaatan Hutan Lindung :

  • Hutan Lindung  dalam KPHP Model Berau Barat berpotensi untuk dikelola  secara Kolabaoratif dengan masyarakat  melalui skema-skema seperti Hutan Desa, Hkm, Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu, Jasa Lingkungan, Pendidikan, Konservasi Orang Utan

 

  • Sudah ada Pengelolaan  Kawasan Lindung  Sungai Lesan (HLSL)kecamatan Kelay Seluas 10.000 Ha, Merupakan  Kolaborasi Antara  Pemerintah Daerah , Bksda,  Lsm (Tnc, Menapak) Dan Masyarakat  Kecamatan Kelay (Muara Lesan, Lesan Dayak, Merapun Dan  Sidobangen) melalui BP Lesan.

 

D. Pengolahan Hasil Hutan

Selain dari hasil hutan kayu seperti Jati dan Meranti, KPH Model Berau Barat juga diharapkan dapat mengolah hasil hutan non kayu yang potensinya cukup menjanjikan seperi Rotan dan Sarang Burung Walet

 

E. Pemberdayaan Masyarakat

KPH Model Berau Barat telah mengadakan sosialisasi dengan  mengajak BPDAS, BP2HP ke kampung-kampung untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya KPH. Sosialisasi ini mengajak masyarakat untuk tidak lagi merambah kawasan hutan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Hkm dan HDesa .

 

F. Dana Bantuan Pembangunan/Operasional

Alokasi Dana Tahun 2012

 

KPH Model Berau Barat tahun 2012 mendapat dana sebesar

Rp. 2.067.287.200 dari APBN (BPKH Wilayah IV Samarinda) yang ditujukan untuk :

  1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana
  2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
  3. Koordinasi Pembangunan KPH

 

Selain mendapatkan dana dari BPKH IV Samarinda tahun 2012 KPH Model Berau Barat juga mendapatkan dana APBD Tk.II (Dinas Kehutanan Kabupaten Berau) sebesar Rp. 250.000.000 dari untuk :

1.  Fasilitas Pembentukan KPHP Model (Pembentukan Kelembagaan dan Sosialisasi)

2.  Pembangunan KPHP Model Berau Barat (Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring)

 

Alokasi dana Tahun 2013

KPH Model Berau Barat tahun 2013 mendapat dana sebesar Rp. 347.717.000 dari APBN (BPKH Wilayah IV Samarinda) yang ditujukan untuk Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Selain dana APBN Tahun 2013 KPHP Berau Barat menerima dana Rp.300.000.00 dari APBD Tk.II untuk Pembangunan KPH Model Berau Barat (Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring)

 

G. Konvergensi Kegiatan

  • Demonstration  Aciivity  (Da)  Redd+ Melaui Forclime  Programe  Yang Merupakan Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Jerman  Pada IUPHHK-HA PT. Sumalindo Lestari Jaya IV Dan PT. Inhutani I  Labanan dilakukan oleh Biro Perencanaan, Bappenas
  • Management Pengelolaan  Hutan  Produksi  Secara Lestari  Pada Areal PT. Sumalindo Lestari Jaya Iv Kecamatan Segah.  Kolaborasi Pengelolaan Antara Pemerintah Daerah , Lsm (Tnc, Kanopi) , PT. Sumalindo Lestari Jaya IV  Dan Masyarakat  5 Kampung Kecamatan Segah (Long Pay, Long Laai, Long Ayan, Long Oking, Punan Malinau) dilaksanakan oleh BUK, BP2HP

 

H. Kegiatan Pengelolan Hutan Lainnya

  • Mengadakan Sosialisasi  KPHP Model Berau Barat ke IUPHHK-HA/HT dan masyrakat serta  Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan  KPHP Moel Berau Barat.

 

  • Mendorong  dan mendukung Inisiasi dan Program-program kegiatan yang sudah berjalan , melalui sinkronisasi rencana kegiatan  yang ada di wilayah KPHP Model Berau Barat. (Kegiatan Forclime (GIZ, GFA, DPMU),  TFCA Program, PKHB (SC dan Pokja REDD),  Inisiasi-inisiasi dan pendampingan  pengelolaan hutan bersama masyarakat (TNC, LSM Lokal, lembaga masyarakat)

Membangun Sistim Data  Base KPHP Model Berau Barat (bekerjasama dengan GIZ Forclime)