Profil KPH | K P H P | REGIONAL 3 | Kalimantan Tengah

Publikasi KPH

Iklan
Iklan
Iklan

ADMIN KPH

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Kalimantan Tengah
KPHP Gunung Mas (Unit XVI)

I. ASPEK WILAYAH  :

I.1 Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Proses pembangunan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini baru pada tahapan arahan pencadangan berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan  No. S.207/VII-WP3H/2011 tanggal 11 Februari 2011 meliputi area dengan luas  ± 8.510.524 ha  terdiri dari 30 unit KPHP dan 4 unit KPHL.

I.2 Penetapan wilayah KPHP Gunung Mas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.965/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 ditetapkan Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Gunung Mas (Unit-XVI) yang terletak di Kabupaten Gunung Mas seluas ± 294.735 ha dengan rincian :

Hutan Lindung (HL) ± 57.337 ha,

Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 187.291 ha

Hutan Produksi Tetap (HP) ± 50.107 ha

 

PETA WILAYAH KPHP MODEL GUNUNG MAS & FUNGSI KAWASAN HUTAN

BERDASARKAN SK PENETAPAN MENHUT NOMOR SK. 965/MENHUT-II/2013

TANGGAL 27 DESEMBER 2013

1. Letak dan Luas

Secara geografis KPHP Model Gunung Mas (Unit XVI) berada pada posisi koordiinat 00 17' 04.6" - 10 01' 12.8' LS dan 1130 07' 32.1" - 1130 55' 23.2" BT dan secara administrasi pemerintahan berada di 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas.

KPHP Model Gunung Mas memiliki kawasan kelola seluas ± 294.735 Ha, yang terdiri dari Hutan Lindung seluas ±  57.337 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 187.291 Ha dan Hutan Produksi tetap seluas ±  50.107 Ha.

2. Aksesibilitas Kawasan

Ketersediaan infrastruktur merupakan masukan penting dalam operasional pengelolaan hutan di lapangan, hal ini berkaitan dengan tingkat aksesibilitas atau tingkat keterjangkauan kawasan hutan. Selanjutnya tingkat aksesibilitas akan mempengaruhi intensitas pengelolaan, utamanya fungsi pengawasan hutan di mana wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas yang cukup luas yaitu seluas ± 294.735 Ha. Sementara sebagian besar dari wilayah kelola tersebut sudah terdapat ijin-ijin pemanfaatan dalam bentuk IUPHHK-HA 5 (lima) unit.

Jaringan jalan di wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas masih terbatas.  Satu-satunya jaringan jalan yang sudah terbangun adalah jalan angkutan kayu bulat (logs) oleh pemegang IUPHHK-HA. Kondisi fisik jalan tersebut juga bukan jalan dengan pengerasan, sebagian besar berupa jalan tanah  yang hanya ditaburi dengan kerikil atau batu split, itupun juga pada tempat-tempat yang ekstrim (tanjakan). Dan ada juga sebagian besar jalan angkutan kayu bulat (logs) eks IUPHHK-HA yang sudah tidak beroperasi atau masa ijin pemanfaatannya berakhir atau habis yang sudah rusak parah hampir tidak bisa dilalui, sehingga untuk dapat melalui jalan tersebut harus menggunakan kendaraan roda empat double gardan.

Dengan kondisi jalan darat yang belum berkembang dengan baik sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka masyarakat masih juga menggunakan alat transportasi mengunakan transportasi sungai yaitu menggunakan perahu dan perahu motor (klotok). Hal ini juga dalam faktanya masyarakat pedalaman juga sebagian besar bertempat tinggal di tepi sungai, tanah pertanian juga sebagian besar berada di tepi sungai.

 

3. Batas-batas

Wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas memiliki batas-batas sebagai berikut :

  1. Bagian Utara       :    Berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Barat.
  2. Bagian Timur       :    Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.
  3. Bagian Selatan   :    Berbatasan dengan dengan Kawasan HPK Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara.
  4. Bagian Barat       :    Berbatasan dengan Kabupaten Katingan

 

I.3  Potensi Wilayah

1. Penutupan Vegetasi

Wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas sebagian besar merupakan Kawasan  Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi tetap (HP) sehingga sebagian besar wilayah memiliki aksesibilitas rendah dan sebagian besar masih merupakan areal hutan primer, diikuti hutan sekunder bekas tebangan (logged-over areas) dan juga semak belukar bekas perladangan berpindah masyarakat (terutama disekitar pemukiman penduduk).

2. Potensi Kayu

Sebagaimana telah dikemukan bahwa wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas merupakan areal berhutan yang terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder. Ini menggambarkan bahwa potensi kayu yang ada di wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas masih relatif tinggi. Hutan primer pada umum berada pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan sekunder sebagian besar berada pada Kawasan Hutan Produksi yang 80 % merupakan areal yang telah dibebani ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA). Dan kawasan hutan wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas didominasi oleh  pepohonan jenis Dipterocarpaceae.

3. Potensi Non kayu

Secara historis sosiologis keberadaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  sangat erat hubungannya dengan hidup dan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan. Sehingga keberadaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat sekitar hutan, baik dalam aspek ekonomi, sosial dan budayanya.

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dilakukan oleh masyarakat di di dalam dan disekitar kawasan hutan telah dilakukan secara turun temurun, yang meliputi : rotan, madu, getah gaharu, getah karet, buah-buahan, tanaman obat-obatan, sarang semut, hewan buruan (babi, pelanduk/kancil, burung, dll).

Sampai saat ini belum ada pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam rangka tujuan komersiil yang dikemas dalam bentuk usaha kerajinan seperti industri rumah tangga (Home Industry) ataupun bentuk usaha lainnya.

4. Flora

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh KPHP Model Gunung Mas pada awal tahun 2014 di salah satu wilayah kelolanya, yaitu pada wilayah admistrasi Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas bekerja sama dengan WWF Kalimantan Tengah, terdapat beberapa jenis flora yang ditemui, antara lain :

  1. Ulin (Euxyderoxilon zwageri)
  2. Ramin (Gonystylus bancanus)
  3. Tengkawang (Shorea stenoptera)
  4. Durian (Durio zibethinus)
  5. Anggrek

5. Fauna

Berdasarkan hasil survei Keanekaragaman Hayati yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Nasional (UNAS), bekerja sama dengan WWF Kalimantan Tengah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 di Hulu Sungai Kahayan, Pegunungan Muller Kabupaten Gunung Mas yang merupakan salah satu wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas tercatat ada beberapa jenis mamalia, burung, reptil, ampibi dan ikan yang berhasil diidentifikasi, yaitu :

  1. Mamalia Kecil : 9 (sembilan) jenis rodentia
  2. Reptil terdiri dari dua bangsa yaitu; Bangsa Testudines (kura-kura) 2 jenis dan Bangsa Squamata terdiri 17 jenis, anak bangsa Lacertilia 12 jenis, dari 5 famili, anak bangsa Ophidia atau ular diperoleh 5 jenis, dari 3 famili.
  3. Ampibi : 25 Jenis dari 6 famili

Dan berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh KPHP Model Gunung Mas pada awal tahun 2014 di salah satu wilayah kelolanya, yaitu pada wilayah admistrasi Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas bekerja sama dengan WWF Kalimantan Tengah,  terdapat beberapa jenis fauna yang ditemui, antara lain :

  1. Owa-owa (Hylobates muellen)
  2. Pelanduk  atau Kancil (Tragullus kanchil)
  3. Ular Sanca (Python reticulatus)
  4. Kuau Melayu atau Merak Kerdil (Polyplectron malacense)
  5. Burung Enggang (Buceros spp)
  6. Babi Hutan (Sus vitatus).

6. Potensi Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung  maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan dalam rangka membantu, memelihara dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.

Potensi Jasa lingkungan hutan di wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas merupakan potensi sumber daya hutan yang perlu digali dan dimanfaatkan ke depan. Sumber daya hutan sebagai gabungan produk proses biologis berupa berbagai jenis vegetasi dan kondisi tapak yang bervariasi,  dalam kondisi tertentu-spesifik dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai estetika panorama yang menarik. Keberadaan kekayaan keaneka ragaman hayati juga merupakan potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan ke depan.

7. Wisata Alam

Pada wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas, data dan informasi tentang potensi wisata alam belum terungkap, tetapi berdasarkan survei biogeofisik ada beberapa potensi wisata alam yang dapat dikembangkan, antara lain : menyelusuri sungai, arung jeram, air terjun dan lain-lain.

I.4  Ijin-ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

1. Izin-izin pemanfaatan hutan yang berada di wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas adalah sebagai berikut :

Tabel 1. :   Daftar IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT di Wilayah Kelola KPHP Model Gunung Mas

No.

Nama Perusahaan

Luas Areal Ijin

(Ha)

Luas areal di KPH (Ha)

1.

IUPHHK-HA PT. Hutan Domas Raya

99.870

99.870

2.

IUPHHK-HA PT. Carus Indonesia

72.170

38.099

3.

IUPHHK-HA PT Bumimas Permata Abadi

47.700

12.488,70

4.

IUPHHK-HA PT. Sikatan Wana Raya

49.400

40.668,01

5.

IUPHHK-HT PT. Puspa Wana Cemerlang

12.920

12.920

 

2. Ijin-ijin penggunaan kawasan hutan yang berada di wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas adalah sebagai berikut :

Tabel 2. :   Daftar Ijin-ijin Penggunaan Kawasan di Wilayah Kelola KPHP Model Gunung Mas

No.

Nama Perusahaan

Luas Areal Ijin

(Ha)

Luas areal di KPH (Ha)

1.

PT. Kalimantan Surya Kencana

7.422

7.422

2.

PT. Gandang Garantung Mining

10.000

5.851,80

Keterangan :

Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi oleh Kementerian Kehutanan.

I.5  Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan

1. Isu Strategis

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan, pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang untuk melakukan aktivitas, serta sumber daya hutan juga mengalami tekanan yang cukup besar, sehingga menjadi perhatian berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri.

Isu-isu strategis tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Degradasi dan deforestasi yang terus meningkat.

Degradasi dan deforestasi merupakan salah satu isu disektor kehutanan yang akhir-akhir ini menjadi  perhatian  berbagai  pihak  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri.  Degradasi  dan deforestasi  selalu  dikaitkan  dengan  kegiatan  perambahan  hutan,  illegal  logging,  konversi kawasan  hutan  untuk  penggunaan  di  luar  sektor  kehutanan  serta  pengelolaan  hutan  yang tidak  menjaga  keseimbangan  lingkungan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pengurusan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah/Pemerintah  Daerah  saat  ini  masih    banyak  bersifat  pelayanan administrasi perijinan  dan  tanggungjawab pada pengelolaan di  tingkat tapak sangat lemah. Pengelolaan lebih banyak diserahkan kepada pihak ketiga selaku Pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan sementara pengawasan dan pengendalian tidak dilakukan dengan baik.

b. Pengelolaan kawasan hutan yang belum optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada  kenyataannya  kondisi  kesejahteraan  masyarakat  yang  ada  di  sekitar  dan  di  dalam kawasan hutan masih relatif rendah hal ini disebabkan pengelolaan hutan selama ini belum memberikan  akses  kepada  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  pengelolaan  hutan  baik keterlibatan dalam ijin pemanfaatan yang sudah ada maupun pengelolaan secara langsung melalui  skema-skema  berbasis  masyarakat  seperti :  Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR),  Hutan Kemasyarakatan  (HKM),  Hutan  Desa,  serta  belum  optimalnya  pemanfaatan  Hasil  Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan jasa lingkungan dan pengembangan wisata alam.  Sampai saat  ini  di  Kabupaten  Gunung Mas belum  ada  kawasan  hutan  yang  dialokasikan  untuk  skema-skema pengelolaan hutan bersama masyarakat.

c. Pemantapan kawasan hutan dan penyelesaian tenurial masyarakat yang belum optimal.

Fungsi kawasan hutan di wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas atau Kabupaten Gunung Mas pada umumnya masih pada tahap penunjukan kawasan (berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK. 529/Menhut-II/2012  tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu) Hektar Sebagai Kawasan Hutan, belum ada tata batas dan pengukuhan baik batas fungsi maupun batas luar KPHP Model Gunung Mas.   Sehingga di lapangan masih terdapat ketidak pastian status dan fungsi kawasan hutan yang menyebabkan masih terdapat overlap/ketidak cocokan antara fungsi kawasan dengan izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan seperti keberadaan perkampungan/desa/pemukiman, perkebunan dan pertanian di dalam kawasan hutan produksi dan wilayah IUPHHK-HA.

d. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang belum optimal.

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu Kabupaten penghasil Dana Reboisasi dan PSDH. Sampai dengan Tahun 2013 ini jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Kehutanan yang ada di rekening Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mencapai sekitar ± 20 Milyar. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sangat kesulitan dalam menggunakan dana tersebut dikarenakan data dan informasi yang tidak akurat sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang tidak dapat dilaksanakan. Selain itu keadaan lokasi juga dibatasi oleh keberadaan konsesi izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

2. Kendala dan Permasalahan

Dalam mengelola kawasan hutan, KPHP Model Gunung Mas menghadapi beberapa kendala dan permasalahan, antara lain :

  1. Belum tersedianya/diketahuinya data dan informasi detail kawasan hutan, meliputi potensi hutan, kondisi dan permasalahan sosial, ekonomi, budaya masyarakat sekitar hutan wilayah kelola KPHP Model Gunung Mas ;
  2. Masih banyaknya kawasan hutan yang kondisinya kritis ;
  3. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan ;
  4. Tingginya gangguan keamanan dalam bentuk perambahan hutan, perladangan berpindah, illegal logging dan penguasaan lahan oleh masyarakat ;
  5. Rendahnya pemahaman dan keperdulian masyarakat terhadap fungsi hutan ;
  6. Kapasitas kelembagaan KPHP Gunung Mas masih sangat terbatas baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan.

II. Rencana Kegiatan

II.1 Inventarisasi Berkala dan Penataan Hutan

  1. Inventarisasi  Biofisik;
  2. Inventarisasi sosial ekonomi dan budaya;
  3. Inventarisasi ijin Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
  4. Inventarisasi  Potensi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
  5. Inventarisasi flora dan fauna;
  6. Inventarisasi   Jasa lingkungan;
  7. Inventarisasi objek wisata;
  8. Inventarisasi  dan  Pemetaan  Kawasan  Lindung  dan  Kawasan  yang  mempunyai  Nilai Konservasi Tinggi (HCVF);
  9. Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Rawan Keamanan Hutan.

II.2 Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu

1. Pemanfataan hutan pada kawasan Hutan Lindung

a. Pemanfaatan Kawasan Hutan, berupa kegiatan :

  • Budidaya lebah

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan, berupa kegiatan :

  • Pemanfaatan jasa aliran air
  • Pemanfaatan air
  • Wisata alam
  • Perlindungan keanekaragaman hayati
  • Penyerapan dan atau penyimpanan karbon

c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, berupa kegiatan :

  • Pemungutan rotan, madu, getah karet, gaharu dan buah-buahan

2. Pemanfaatan hutan pada kawasan Hutan Produksi

a. Pemanfaatan Kawasan Hutan, berupa kegiatan :

  • Budidaya lebah

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan, berupa kegiatan :

  • Pemanfaatan jasa aliran air
  • Pemanfaatan air
  • Wisata alam
  • Penyerapan dan atau penyimpanan karbon

c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, berupa kegiatan :

  • Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam
  • Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman
  • Usaha Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam
  • Usaha Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman

d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu, berupa :

  • Usaha pemungutan hasil hutan kayu pada hutan alam

e. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, berupa :

  • Usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam
  • Usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman

 

 

 

 

 

 


 
KPHP Murung Raya (Unit II)

I. ASPEK WILAYAH  :

I.1 Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Proses pembangunan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini baru pada tahapan arahan pencadangan berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan  No. S.207/VII-WP3H/2011 tanggal 11 Februari 2011 meliputi area dengan luas  ± 8.510.524 ha  terdiri dari 30 unit KPHP dan 4 unit KPHL.

I.2 Penetapan wilayah KPHP Murung Raya

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.964/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 ditetapkan Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Murung Raya (Unit-II) yang terletak di Kabupaten Murung Raya (Unit-II) seluas ± 908.255 ha dengan rincian :

Hutan Lindung (HL) ± 103.578 ha,

Hutan Produksi Terbatas (HPT) ±598.948 ha

Hutan Produksi Tetap (HP) ±205.729 ha

PETA WILAYAH KPHP MODEL MURUNG RAYA & FUNGSI KAWASAN HUTAN

BERDASARKAN SK PENETAPAN MENHUT NOMOR SK. 964/MENHUT-II/2013

TANGGAL 27 DESEMBER 2013

 

I.3 Kondisi batas kawasan hutan

Letak geografis     :

113° 53’  23’’- 115°3’ 91’’ BT

0° 18’ 6’’- 0°54’20’’   BT

Batas-batas:

Utara    :   Provinsi Kalimantan Timur

Selatan :   Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara

Barat    :   Provinsi Kalimantan Timur

Timur   :   Provinsi Kalimantan Barat

 

I.4 Kondisi Penutupan Lahan

No

Penutupan Lahan

Luas (Ha)

1

Hutan Lahan Kering Primer

83.999

2

Hutan Lahan Kering Sekunder

711.184

`3

Hutan Rawa Sekunder

113

4

Hutan Tanaman

4.770

5

Semak/Belukar

42.748

6

Pertanian Lahan Kering Campur

56.867

7

Perkebunan

50

8

Permukiman

1.742

9

Tanah Terbuka

1.377

10

Tubuh Air

5

11

Belukar Rawa

699

12

Pertambangan

2.050




Sumber : Citra landsat tahun 2009

 

I.5 Kondisi Geofisik Wilayah KPH

Topografi

Pada umumnya keadaan topografi wilayah KPHP Model Murung Raya Kabupaten Murung Raya dari wilayah bagian selatan hingga bagian timur merupakan dataran agak rendah, sedangkan ke arah utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dikelilingi oleh hamparan pegunungan Muller/Schwaner.

Apabila dilihat dari tingkat ketinggiannya, maka sebagian besar dari luas wilayah KPHP Murung Raya terletak pada ketinggian 500-1000 meter dari permukaan laut, terutama di daerah kecamatan Sumber Barito

Geologi dan Tanah

Wilayah Kabupaten Murung Raya sebagian terdiri dari formasi geologi yang tergolong tua, kecuali daerah endapan aluvium (kwater) di bagian selatan dan 80 5 bertekstur halus, yakni di Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Laung Tuhup. Sedang sebagian kecil di sebelah Barat Kecamatan Sumber Barito terdapat tanah bertekstur sedang

Secara garis besar jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Murung Raya yaitu :

  • Oksisol (Laterik)

Jenis tanah oksilik (lateritik) memiliki wilayah paling luas, dan hampir meliputi seluruh wilayah bagian atas (hulu)

  • Podsolik

Tanah Podsolik merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai

  • Litosol

Jenis tanah ini membentang di puncak Pegunungan Muller dengan ketinggian lebih dari 500 meter sampai 1000 meter di atas permukaan laut

Hidrologi

Wilayah KPHP Model Murung Raya dilintasi oleh sungai Barito dan beberapa cabang anak sungainya dengan panjang dan kedalaman dasar sungai sangat bervariasi . Sungai-sungai tersebut befungsi sebagai urat nadi transportasi untuk angkutan barang dan penumpang di sebagian besar wilayah Kabupaten Murung raya.

 

Beberapa cabang atau anak sungai yang dapat dilayani yaitu Sungai Laung sepanjang 35,75 km, Sungai Babuat sepanjang 29,25 km, Sungai Joli sepanjang 40,75 km dan Sungai Busang sepanjang 75,25 km. Kedalaman dasar berkisar 3-8 m dan lebar badan sungai lebih dari 25 m.

KPHP Murung Raya berada pada 1 (satu) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Barito. Sedangkan sedikitnya terdapat 10 (sepuluh) sungai yang mengalir pada KPHP Murung Raya yaitu S.Malu, S.Murung, S. Landaun, S.Laung, S.Maruwei, S. Bumban, S.Tuhup, S.Tapanuh, S.Burak dan S.Djulai

 

Iklim

Wilayah KPHP Murung Raya terletak pada daerah beriklim panas dan lembab, karena secara geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi. Suhu berkisar 22°C-35°C. Jumlah curah hujan>4.000.mm/tahun meliputi sebagian kecil Kecamatan Sumber Barito (243.675 ha), curah hujan 3.000-4.000 mm/tahun meliputi kecamatan Tanah Siang, sebagian Kecamatan Sumber barito dan Kecamatan Laung Tuhup, curah hujan antara 3.000-3.500 mm/tahun meliputi Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Laung Tuhup, Permata Intan dan sebagian kecil Kecamatan Sumber Barito, curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun sebagian Kecamatan Murung, Kecamatan Laung Tuhup dan Kecamatan Permata Intan. Jumlah hari hujan rata-rata adalah 228 hari/tahun

I.6 Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

 

Ijin-ijin pemanfaatan yang terdapat  dalam KPHP Model Murung Raya:

No

Nama

Jenis

Sk Definitif

Luas

1

PT. AKATHES PLYWOOD

IUPHHK-HA

68/Menhut-II/2008

21.239

2

PT. AUSTRAL BINA

IUPHHK-HA

312/Menhut-II/2012

5.609

3

PT. BARITO PUTERA

IUPHHK-HA

27/Kpts-II/2001

26.757

4

PT. BINA MULTI ALAM

IUPHHK-HA

137/Menhut-II/2006

2.211

5

PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA

IUPHHK-HA

132/Menhut-II/2006

29.997

6

PT. GUNUNG MERANTI

IUPHHK-HA

941/Kpts-VI/1999

18.611

7

PT. KARYA DELTA PERMAI

IUPHHK-HA

429/Menhut-II/2004

77.276

8

PT. MENORAH LOGGINGINDO

IUPHHK-HA

516/Menhut-II/2005

56.677

9

PT.NUSANTARA PLYWOOD UNIT IX(Puruk Cahu Jaya)

IUPHHK-HA

145/Kpts-IV/88

9.026

10

PT. PANDU JAYA GEMILANG

IUPHHK-HA

111/Kpts-II/2000

21.780

11

PT. PEMANTANG ABADITAMA

IUPHHK-HA

942/Kpts-VI/1999

50.817

12

PT. POLA INTI RIMBA

IUPHHK-HA

220/Kpts-V/1992

7.615

13

PT. RANGGAU ABDINUSA

IUPHHK-HA

 

 

170/Menhut-II/2009

14.124

14

PT. RIMBA BERLIAN HIJAU

IUPHHK-HA

251/Kpts-II/1998

5.853

15

PT. SARANG SAPTA PUTRA

IUPHHK-HA

398/Menhut-II/2006

13.810

16

PT. TAMAN RAJA PERSADA

IUPHHK-HA

262/Menhut-II/2008

57.625

17

PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA

IUPHHK-HA

393/Menhut-II/2005

28.145

 

1.7 Aspek Potensi

  1. Kondisi penutupan lahan pada areal KPHP Murung Raya didominasi oleh hutan lahan kering sekunder yaitu seluas ± 711.979 ha(79%) dan hutan lahan kering primer adalah ± 226,23/ha, hutan lahan kering sekunder adalah ±187,63 m3/ha
  2. Formasi tegakan yang mendominasi kawasan hutan KPHP Murung Raya antara lain adalah  : Jenis Meranti (Shorea spp), Jambuan (Euginia spp), Bangkirai, Keruing, Rotang dan jenis kayu rimba lainnya. Jenis-jenis tumbuhan bawah yang dijumpai antara lain jenis-jenis rotan, paku pakuan dan tumbuhan bawah lainnya

 

II. ASPEK KELEMBAGAAN

II.1 Bentuk organisasi KPH Model Murung Raya

 

Organisasi KPHP Model Murung Raya dibentuk melalui melalui Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya

 

II.2 Personel KPHP Murung raya

KPHP Murung raya memiliki 8 personil yang terdiri dari

KKPH : Kasdari, S.Hut

Ka Sub Bag Tata Usaha : 1 orang

Ka Sub Bag Program : 1 orang

Kepala Resort : 1 Orang

Staf : 4 orang yang terdiri dari 2 orang skma dan 2 orang honor

 

II. 3 Struktur Organisasi KPHP Murung Raya

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Murung Raya Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya

II.4 Kelengkapan Sarpras

Melalui BPKH XXI Palangkaraya pada tahun anggaran 2014 KPHP Model Murung Raya mendapat fasilitasi sarana dan prasarana seperti bangunan kantor, kendaraan , alat survei dan alat kantor. Progres faslitasi sarana dan prasarana KPHP Murung Raya  adalah sebagai berikut :

Fasilitasi  Sarana

Unit

Rencana Pelaksanaan

Nilai Kontrak

Keterangan

Bangunan

1

Selesai 100 % Oktober

Rp.689.568.000,-

Penyerahan Basto direncanakan dilakukan setelah selesai pemeriksaan oleh Itjen

Kendaraan Roda empat

1

selesai Juni

Rp.350.000.000,-

Kendaraan Roda Dua

3

selesai  September

Harga satuan

Rp. 29.832.000,-

Alat Survey

1 set

Selesai Oktober

 

Alat Kantor

1 set

Selesai Oktober

 

 

Untuk sarana dan prasarana seperti kendaraan yang telah selesai proses lelangnya belum dapat diserahkan oleh BPKH Wilayah XXI kepada KPHP Murung Raya karena masih menunggu pemeriksaan oleh Itjen

Kantor KPHP Model Murung Raya berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Bangunan sudah siap huni karena telah selesai 100% dan telah dipasangkan instalasi listrik

RPHJP KPHP Murung Raya

Inventarisasi Sosial Budaya telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2014

 

Inventarisasi Biogeografi telah dilaksanakan pada Bulan Maret 2014

 

Tata Hutan direncanakan dilakukan pada Bulan September 2014

 

Konsultasi Publik RPHJP KPHP Murung Raya telah dilaksanakan pada Bulan November 2014

 

 


 
KPHP Kota Waringin Barat

 

I. Pembentukan Wilayah KPH Model Kalimantan Tengah

a.  Pembentukan Wilayah KPHL dan KPHP

Di Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk KPHP-KPHL Provinsi  Kalimantan Tengah dengan Nomer Sk. 02/Menhut-II/2012 tanggal 9 Januari 2012 dengan luas total 8.501.524 Ha, terbagi menjadi 33 Unit KPH yang terdiri dari 29 Unit KPH Produksi seluas   ± 8.056.081 ha dan 4 Unit KPH Lindung seluas ± 454.443 ha. KPHP-KPHL Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari HL seluas 1.330.325 Ha, HPT= 3.324.601 Ha, HP = 3.855.600 Ha

 

b.  Pembentukan Wilayah KPHL dan KPHP Model

KPHP Kotawaringin Barat  adalah KPH Model Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan, SK.No.749/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 seluas 316.135 Ha yang terdiri dari HL = 9.672 Ha, HP = 257.160 Ha, HPT = 49.303 Ha

 

II. Kelembagaan KPH Model Kotawaringin Barat

A. Organisasi KPHP Model Kotawaringin Barat dibentuk melalui melalui Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kotawaringin Barat Pada Dinas Kehutanan

B. Personel KPHP Model Kotawaringin Barat

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat telah membuat surat Nomor : 522.1/312/1.1/VII/2013 yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Barat perihal Daftar Usulan Pegawai untuk Jabatan pada UPT KPHP pada Tanggal 29 Juli 2013 namun belum ada tanggapan.

Daftar pegawai yang diusulkan untuk menduduki jabatan UPT KPHP Kotawaringin Barat sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan sebagai berikut :

NO

Nama/NIP/GOL

Jabatan Lama

Jabatan Baru

1

Riza Pahlevi, S.Hut

NIP.19730803 200003 1 002

Gol III.d

Kasi Inventarisasi Potensi Pada Dinas kehutanan

Kepala UPT KPHP

2

Ahmad Rafi’I S.Hut

NIP.19820221 200501 1 005

Pelaksanaa pada Dinas Kehutanan

Kepala Subbag Tata Usaha

Tidak adanya tanggapan dari Bupati Kotawaringin Barat untuk segera melantik KKPH dan Ka.Subag Tata Usaha maka Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat maka Pada 16 Agustus 2013 mengirimkan kembali surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 522/336/VIII/2013 .  Surat tersebut berisi permohonan penunjukan pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada KPHP Kotawaringin Barat dengan nama sesuai pada usulan sebelumnya. Permohonan Plt pun belum ada tanggapan dari Badan Kepegawaian Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kotawaringin Barat Pada Dinas Kehutanan

 

C.  Sarana dan Prasarana KPHP Kotawaringin Barat

Melalui BPKH V Banjar Baru pada tahun anggaran 2013 KPHP Model mendapat fasilitasi sarana dan prasarana seperti kendaraan , alat survei dan alat kantor. Progres faslitasi sarana dan prasarana KPHP Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Fasilitasi  Sarana

Unit

Rencana Pelaksanaan

Nilai Kontrak

Keterangan

Pembangunan Gedung Kantor

Tidak difasilitasi tahun 2013

Kendaraan Roda empat

1

selesai Maret

Rp.331.800.000

Penyerahan Basto direncanakan dilakukan Bulan Nopember

Kendaraan Roda Dua

2

selesai Maret

Rp.22.950.000

Alat Survey

14

pengumuman Kontrak

Rp.86.570.000

Alat Kantor

19

pengumuman Kontrak

Rp.81.725.475

Untuk sarana dan prasarana seperti kendaraan yang telah selesai proses lelangnya belum dapat diserahkan oleh BPKH Wilayah V kepada KPHP Kotawaringin Barat karena belum ada personil yang nantinya akan bertanggung jawab dalam menerima kendaraan tersebut

Kantor KPHP Model Kotawaringin Barat berada di Pangkalan Bun, kantor ini merupakan eks kantor sdk yang merupakan aset Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah selesai direnovasi atap dan pagarnya . Tahun 2013 KPHP Kotawaringin Barat tidak difasilitasi untuk pembangunan kantor, karena telah mempunyai kantor, maka tahun 2014 mereka mempunyai rencana untuk mengajukan perluasan bangunan, renovasi dan jika memungkinkan membuat kantor RPH di tiga lokasi

D. Alokasi Dana Bantuan Pembangunan/Operasional

 

No.

Kegiatan

Biaya (Rp.)

Sumber

1

Fasilitasi Sarana Prasarana

Rp.523.045.475

APBN

2

-

-

APBD

 

 

III. Rencana KPHP Kotawaringin Barat

a.  Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan

Inventarisasi Sosial Budaya telah dilaksanakan tanggal 11 Juli sampai 31 2013.

 

Inventarisasi Biogeografi telah dilaksanakan tanggal 11 Juli sampai 24 Juli

 

Tata Hutan direncanakan dilakukan pada Bulan September 2013

 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang direncanakan pada Bulan September – Nopember 2013

 

 

 

b.  Rencana Strategis Bisnis

KPHP Kotawaringin Barat juga berinisiatif menanam Sengon, Jabon dan Akasia melalui HTR Kotawaringin Barat yang dibantu oleh IUPHHK-HTI PT.Korintiga Hutani dan berhasil tumbuh dengan baik. KPHP Kotawaringin Barat juga banyak berpotensi menghasilkan getah Jelutung yang merupakan bahan baku untuk permen karet. Bersama PT.Korintiga Hutani HTR Kotawiringin Barat juga menghasilkan chip untuk Industri Pulp.

 

IV.  Tahubja Dinas Kehutanan dan UPT

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung terbentuknya KPHP Waropen, hal ini ditandai dengan sudah tersedianya kantor kph, kantor ini merupakan eks kantor sdk yang merupakan aset Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah selesai direnovasi atap dan pagarnya. Dalam hal pengangkatan personil KPH dan penganggaran  Dinas Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat mengambil peranan besar karena keputusan sepenuhnya ada di tangan Bupati

 

V.   Rencana Pemberdayaan Masyarakat

Rencana pemberdayaan masyarakat yang paling cocok diterapkan untuk KPHP Kotawaringin Barat adalah HTR dan Hkm. Kenyataan dilapangan telah banyak masyarakay yang membuat blok-blok kebun di dalam kawasan hutan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dinas Kehutanan Kabupaten bersama KPHP Kotawaringin Barat mempunyai rencana untuk mengajak masyarakat tersebut membentuk kelompok tani untuk menggarap tanah mereka yang telah mereka akui secara sepihak tersebut untuk ditanami Jabon/Sengon/Akasia/Jelutung dalam bentuk HTR. Dinas Kehutanan bersama KPHP Kotawaringin Barat akan meminjamkan 2 Ha kepada setiap kepala keluarga, dan akan terus dievaluasi, jika hasilnya baik maka lahan yang akan dipinjamkan semakin luas

 

VI.  Data Izin Pemanfaatan di KPHP Kotawaringin Barat

Nama Pemanfaatan

Jenis Pemanfaatan

No SK

PT.Korintiga Hutani

HTI

201/Menhut-II/2011

Kotawaringin Barat

HTR

114/Menhut-II/2008

PT.Intrado Jaya Intiga

HA

398/Menhut-II/2005

PT.Trisetia Intiga (sedikit sekali)

HA

113/Menhut-II/2006

PT.Erythrina Nugraha Mega

HA

72/Kpts-II/2001

PT.Karda Trades

HA

76/Kpts-II/2000

PT. Hutanindo Lestari Raya Timber

HA

15/Kpts-II/2001

PT.Central Kalimantan Abadai

HA

10/Kpts-II/2000

 

VII.  Data penutupan lahan.

Penutupan lahan pada wilayah KPHP Kotawaringin Barat berdasarkan citra landsat liputan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Penutupan Lahan 2011

Luas (Ha)

Belukar Rawa

18.755,50

Belum terdefinisi

0,00

Danau

2,03

Hutan Lahan Kering Primer

15.103,67

Hutan Lahan Kering Sekunder

113.995,00

Hutan Mangrove Primer

278,40

Hutan Mangrove Sekunder

42,54

Hutan Rawa Primer

54,38

Hutan Rawa Sekunder

47.461,86

Hutan Tanaman

2.234,19

Pemukiman

785,87

Perkebunan

35.648,31

Pertambangan

192,04

Pertanian Lahan Kering

5.337,93

Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak

12.450,33

Rawa

17.741,42

Semak / Belukar

39.739,19

Tambak

498,54

Tanah Terbuka

5.141,67

Transmigrasi

672,16

 

VIII.  Permasalahan

Tata batas belum ada maka terjadi penguasaan lahan secara sepihak oleh masyarakat dalam kawasan hutan, karena batas yang belum jelas ini maka penegakan hukum masih lemah.Tidak adanya dukungan Bupati kepada KPHP Kotawaringin Barat sehingga menyulitkan operasionalisasi KPH dalam hal ini sulit dilantiknya Kepala KPHP Kotawaringin Barat, dan sulit mendapatkan APBD untuk kegiatan KPHP Kotawaringin Barat

 

IX.  Kesimpulan

Terhambatnya fasilitasi sarana prasarana KPHP Kotawaringin Barat dikarenakan belum terlantiknya KKPH Kotawaringin Barat, BPKH Wilayah V Banjar Baru belum dapat menyerakan fasilitasi karena belum ada personil yang nantinya akan bertanggung jawab dalam menerima kendaraan tersebut.

 

 

 

 

 

 
KPHP Lamandau

I. ASPEK WILAYAH  :

I.1 Penetapan Wilayah KPH dan KPHP tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Pembangunan KPH di Provinsi Kalimantan Tengah prosesnya baru pada tahapan arahan Pencadangan berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.207/VII-WP3H/2011 tanggal 11 Februari 2011 meliputi area dengan luas ± 8.510.524 ha  terdiri dari 30 unit KPHP dan 4 unit KPHL.

I.2 Penetapan wilayah KPHP Lamandau Unit XXIII

KPHP Model Lamandau di Kabupaten Lamandau. Satelah ditetapkan sebagai KPHP Model Lamandau sesuai SK Menhut Nomor SK.717/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan luas ± 226.283 ha, terdiri dari :

  • Hutan Lindung            ±   25.432 ha
  • Hutan Produksi Tetap   ±  180.951 ha
  • Hutan Produksi            ± 19.906 ha

PETA WILAYAH KPHP MODEL  LAMANDAU & FUNGSI KAWASAN HUTAN 
BERDASARKAN SK PENETAPAN MENHUT  NOMOR  SK. 717/MENHUT-II/2011 
TANGGAL 19 DESEMBER 2011

 

 

I.3 Kondisi batas kawasan hutan

Letak geografis         :

110°47’- 111°38’ BT

2° 13’- 1°16’ LS

Batas-batas               :

Utara              : Provinsi Kalimantan Barat

Selatan           :  Kabupaten Sukamara

Barat              :  Provinsi Kalimantan Barat

Timur             :  Kabupaten Seruyan, Kota Waringini Barat

 

I.4 Kondisi Penutupan Lahan

NO.

TIPE PENUTUPAN LAHAN

LUAS (Ha)

1

Hutan lahan kering primer

11.389,19

2

Hutan lahan kering sekunder

168.978,58

3

Hutan tanaman

3.637,30

4

Perkebunan

7.762,06

5

Permukiman

676,64

6

Pertambangan

2.572,07

7

Pertanian Lahan Kering campuran

18.553,96

8

Semak/Belukar

10.676,55

9

Tanah terbuka

2.036,17

10

Tubuh air

6,48

Jumlah

226.289,00

 

Kondisi Penutupan lahan (Baplan, Kemenhut, 2011)

I.5 Aksesibilitas Kawasan

Akses menuju wilayah KPHP Model Lamandau dapat dikategorikan sedang. Kata sedang disini dapat diartikan bahwa semua daerah KPH dapat dijangkau baik dengan menggunakan jalan sungai maupun darat. Bila melewati Sungai maka dapat menggunakan tiga Sub DAS yaitu: Belantikan, Bulik dan Lamandau. Jalan darat terdiri atas dua jenis jalan yaitu: Jalan Nasional dan Jalan Kecil. Jalan nasional dapat dipergunakan untuk mencapai wilayah barat dari KPH, sedangkan jalan kecil (jalan setapak, HPH dan kebun) digunakan untuk mencapai wilayah tengah dan timur KPH. Peta aksisibilitas kawasan KPHL Model Lamandau, secara ringkas disajikan pada Gambar.

Peta Aksesibilitas kawasan pada wilayah KPHP lamandau


I.6 Potensi Wilayah Kawasan

a. Potensi Kayu dan Non Kayu

Potensi kayu pada wilayah KPHP Model Lamandau, jika dilihat dari tutupan hutannya, masih memiliki potensi yang tinggi, dimana kerapatan tegakannya masih relatif tinggi terutama pada daerah-daerah yang dibebani IUPHHK dan pada wilayah hutan lindungnya. Sedangkan potensi non kayu masih cukup tinggi hampir pada seluruh wilayahnya.

b. Potensi Keberadaan Flora dan Fauna

Flora dan fauna langka pada wilayah KPHP Model Lamandau masih dapat ditemukan, meskipun keberadaan habitatnya mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup tinggi. Sehingga ancaman kepunahan satwa tertentu saat ini semakin tinggi. Kawasan didalam dan sekitar KPHP Model Lamandau merupakan habitat penting bagi orangutan. Oleh karena itu, dalam menjaga keberlanjutan kehidupan flora fauna langka tersebut, maka pengelolaan kawasannya berdasarkan kesatuan DAS Mikro menjadi prasarat utama.

c. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Karena sebagian dari Wilayah KPHP Model Lamandau adalah hutan lindung, maka ijin pemanfaatan yang diperbolehkan di Hutan lindung adalah Hutan Kemasyarakatan, Jasa Lingkungan dan Hutan Desa. Untuk saat ini, belum ada ijin pemanfaatan yang sudah terbit SK definitifnya maupun yang sedang dalam proses permohonan ijin. Potensi jasa lingkungan terbesar diperkirakan berasal dari perdagangan karbon dan jasa air, serta kegiatan ekowisata.

 

1.7 Para pihak yang melakukan kerjasama dengan KPHP Lamandau

Dalam mendukung pembangunan KPHP Model Lamandau, Pengelola KPHP membutuhkan dukungan parapihak yang maksimal, pembangunan KPHP Model Lamandau menjadi KPHP yang utuh membutuhkan banyak sumberdaya manusia, informasi dan teknologi, serta dana yang besar. Pembangunan KPHP Model Lamandau tidak dapat/tidak mampu hanya dibebankan kepada sektor publik (Pemerintah) saja. Sehingga, akses kepada parapihak menjadi sangat penting. Dipihak lain, sejak Kalimantan Tengah menjadi Provinsi Percontohan Pelaksanaan REDD+ tahun 2010, maka banyak pihak yang telah, sedang dan akan melakukan kajian tentang seluruh aspek kegiatan tersebut. Oleh karena itu, peluang bagi pengelola KPHP Model Lamandau untuk mendapatkan mitra dan akses cukup terbuka luas dengan memanfaatakan kehadiran dan keberadaan parapihak tersebut. Parapihak yang potensial sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan KPHP Model Lamandau, secara ringkas disajikan pada Gambar.

Gambar. Parapihak yang Potensial Sebagai Pendukung Pendukung Pelaksanaan Pembangunan KPHP Model Lamandau


I.8 Data-data Informasi Ijin-ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Dalam Wilayah Kelola

Ijin-ijin yang terkait dengan: IUPHHK-HA, IUPHHK-HT pada wilayah KPHP Model Lamandau sudah berjumlah 6 IUPHHK dan 3 Ijin untuk penggunaan diluar kegiatan kehutanan

 

Tabel I. Ijin-ijin Pemanfaatan yang Terdapat  dalam KPHP Model Lamandau.

NO.

NAMA

JENIS

LUAS ± HA (DALAM KPHP)

1

PT. Pancaran Wana Nusa

IUPHHK-HTI

971,88

2

PT. Korintiga Hutani

IUPHHK-HTI

8352,11

3

PT. Amprah Mitra Jaya

IUPHHK-HA

53664,76

4

PT. Karda Trades

IUPHHK-HA

73712,49

5

PT. Sari Bumi Kusuma (Unit I Dan II)

IUPHHK-HA

19472,86

6

PT. Trisetia Intiga

IUPHHK-HA

26292,47

JUMLAH

182.466,57

 

 

Tabel II. Penggunaan Kawasan untuk Kepentingan Lainnya.

NO.

NAMA

JENIS

LUAS ± HA

(DALAM KPHP)

1

PT.Kapuas Prima Coal

IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)

390,88

2

PT.Alam Persada Nusantara

IKE (Ijin Kegiatan Eksplorasi

5928,16

3

PT.Kuba Mining

IKE (Ijin Kegiatan Eksplorasi

1512,78

JUMLAH

7831,827

 

I.9 Kondisi Posisi KPHP Dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah

Rencana Tata Ruang Provinsi, Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, Rencana Kehutanan, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi, Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten masih belum ada/belum ditetapkan. Penyesuaian tata hutan wilayah KPHP Model Lamandau, pada masa mendatang masih memerlukan rasionalisasi.

 

I.10 Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan

ASPEK

ISU STRATEGIS

PERMASALAHAN

KENDALA

KAWASAN

Inventarisasi dan Tata Hutan

Belum Terlaksananya Tata Hutan

Belum Kuatnya Lembaga/Institusi yang Bekerja Ditingkat Tapak

Hutan Lindung Dianggap Masih Membatasi Kesempatan Masyarakat untuk Mendapatkan Kesempatan Dalam Memanfaatkan Hutan

Model Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung dan Jasa-jasa Lingkungan Belum Berkembang

SOSIAL

Hak Kelola dan Hak Pemanfaatan Lahan Masyarakat

Konflik Lahan Masyarakat dengan Pemagang Izin-izin Usaha

Masyarakat Ingin Menguasai Lahan Seluas Mungkin

Konflik Lahan Masyarakat terhadap Rencana Tata Ruang

Belum Teridentifikasinya secara Baik Wilayah Kelola dan Wilayah Pemanfaatan Masyarakat, terutama wilyah-wilayah yang dinayatakan sebagai wilayah kelola adat.

Belum Dimanfaatkanya Lahan Secara Optimal

Kurang Dipahaminya Kegiatan Penggunaan Lahan Intensif

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Masih Dilakukan Masyarakat

Masi Terbatasnya Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dimanfaatkan

Intensitas dan Sebaran Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi

Kesadaran Akan Bahaya Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Rendah

EKONOMI

Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat

Kegiatan UMKM Belum Berkembang

Akses Pasar Rendah

Pemungutan Kayu Masih Menjadi Salah Satu Usaha Ekonomi Penting Masyarakat

Belum Banyaknya Sumber-sumber Pendapatan Masyarakat yang Berkelanjutan

EKOSISTEM

Ekosistem Rentan dan Sulit Dipulihkan Kerusakannya

Belum Tuntasnya Upaya Rehabilitasi Vegetasi

Biaya Rehabilitasi Masih Tinggi dan Belum Dianggap Sebagai Investasi dalam Pembangunan

KEBIJAKAN

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan

Pembentukkan Unit KPHP Memberikan Resiko Beban Anggaran Bagi Pemerintah Daerah

Belum Dipahaminya/Tergalinya Peluang Pengembangan KPHP Sebagai Sebuah Unit Usaha

Hutan Kemasyarakatan Belum Berkembang

Kurangnya Fasilitasi Pembangunan Hutan Kemasyarakatan

Konsep Dasar Pembangunan KPHP Belum Banyak Dipahami

 

Belum Padunya Rencana Kerja Parapihak dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah KPHP

Ego Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan

 

II. Organisasi Kelembagaan

a. Organisasi

Bentuk organisasi KPH Model Lamandau masih sangat sederhana dengan personil Satu orang KKPHP Model dan satu orang KasubBag TU. Sementara ini organisasinya masih berupa UPTD yang strukturnya berada di bawah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lamandau. Landasan pembentukan organisasi didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau. Sementara ini, masih belum adanya rencana untuk menuju SKPD.

b. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan Sarana dan prasarana serta beberapa hal lain-lainnya untuk KPHP Model Lamnadau, sudah mendapatkan dukungan awal melalui BPKH Wilayah V Banjarbaru oleh Kementerian Kehutanan. Daftar Sarana prasarana yang sudah ada  tersebut, secara rinci disajikan pada Tabel

Daftar Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan KPHP Lamandau

NO

JENIS BARANG

JUMLAH UNIT

1.

Mobil

1

2.

Sepeda Motor

2

3.

Komputer

6

4.

LCD Proyektor

2

5.

GPS

10

6.

Kompas

10

7.

Altimeter

10

8.

Alat Ukur Pohon

5

9.

Eksternal Hardisk

5

10.

Printer

5

 

III. Rencana Kegiatan

NO.

KEGIATAN

ARAH RENCANA KEGIATAN



1.

 

Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya

 

 

Inventarisasi hutan secara berkala dan menyeluruh akan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap tentang kondisi biogeofisik dan sosekbud wilayah KPHP Model Lamandau, sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penataan hutannya yang menyangkut: penataan batas fungsi, batas luar, blok dan petak, serta batas wilayah tertentunya.

 


2.

 

Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu

 

 

Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu untuk hutan lindung, disesuaikan dengan PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan hutan, maka pemanfaatannya ditujukan pada: pemanfaatan kawasan hutan, HHBK dan jasa lingkungan. Sedangkan pada hutan produksi dan hutan produksi terbatasnya ditujukan juga untuk pemanfaatan hasil hutan kayu. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu tersebut, dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.47/MENHUT-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP.

 


3.

 

Pemberdayaan Masyarakat

 

 

Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penentuan pilihan sumber-sumber penghidupan yang berkelanjutan, dengan memberikan peningkatan kapasitas dan kesempatan untuk mengembangkan diri berdasarkan potensi yang dimiliki, dengan memperhatikan lima modal kehidupan, yaitu: fisik, sosial, finansial, manusia dan modal alam. Pemberdayaan masyarakat tersebut ditujukan pada/menyangkut: pemberdayaan individu/ keluarga pada tingkat mikro, sedangkan pada tingkat mezo ditujukan pada kelompok, peer group, self help group. Kemudian pada tingkat makro ditujukan pada komunitas dan masyarakat.

 


4.

 

Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal KPHP yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan maupun Penggunaan Kawasan Hutan

 

 

Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan Izin-izin lainnya di luar Kegiatan Kehutanan secara intensif dan ketat dengan memperhatikan Juklak dan Juknis yang ada.

 


5.

 

Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin

 

 

Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin akan difokuskan pada kawasan berlahan kritis melalui kegiatan-kegiatan: rehabilitasi vegetasi dan fisik-teknik. Dengan kegiatan tersebut diharapkan bahwa kawasan dimaksud dapat meningkatkan kemampuan kawasan dalam menjaga keseimbangan hidroorologis dan meningkatkan cadangan karbon hutan.

 


6.

 

Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya

 

 

Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah dan akan mendapatkan ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan akan dilakukan secara intensif dan ketat dengan membangun SOP yang memadai.

 


7.

 

Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

 

 

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam ditujukan pada pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan over harvesting sumberdaya alam agar kelestarian keanekaragaman hayati, dapat tetap terjaga dan ditingkatkan, baik kekayaan maupun kemerataannya. Keanekaragaman tersebut, menyangkut: keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem.

 


8.

 

Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin

 

 

Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin maupun pengelola kawasan/areal kerja, akan dibangun melalui komunikasi, edukasi dan penyadartahuan yang efektif dan efisien.

 


9.

 

Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait

 

 

Penyelenggaraan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan dan para pemegang ijin, maupun pengelola kawasan/areal kerja akan dibangun melalui komunikasi, edukasi dan penyadartahuan yang efektif dan efisien.

 


10.

 

Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM

 

 

Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM akan dilakukan kepada Sektor Publik, Sektor Swasta dan CSO baik untuk aspek akademis, teknis dan profesionalisme. Selanjutnya, penyediaan dan peningkatan SDM ini akan didukung dengan adanya sarana dan prasarana, serta kelembagaan yang memadai dalam pengelolaan kawasan KPHP Model Lamandau tersebut.

 


11.

 

Penyedian Pendanaan

 

 

Penyediaan pendanaan pada lima tahun pertama akan lebih difokuskan kepada dana APBN dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti fasilitasi berbagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penting dan prioritas.

 


12.

 

Pengembangan Database

 

 

Pengembangan database merupakan hal mendasar yang harus dilakukan secara rutin dengan kualitas data dasar yang memiliki ketepatan dan ketelitian tinggi sebagai bahan utama perencanaan dan evaluasi kegiatan dan keberhasilan pengelolaan. Pengembangan database ini diikuti pula dengan peningkatan kompetensi parapihak, baik sebagai operator maupun sebagai analis dan pengambil kebijakan. Database kondisi biogeofisik dan sosekbud yang dihasilkan akan berupa data spasial dan tabular yang akan dikelola dalam sebuah sistem informasi manajemen yang dapat diakses oleh parapihak secara mudah dan murah.

 


13.

 

Rasionalisasi Wilayah Kelola

 

 

Rasionalisasi wilayah kelola akan dilakukan sesuai dengan kemajuan cara dan sistem perencanaan, serta perkembangan pengetahuan akan kondisi biogeofisik dan sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar wilayah kelola.

 


14.

 

Review Rencana Pengelolaan Wilayah  KPHP  (Minimal 5 Tahun Sekali)

 

 

Review rencana akan dilakukan minimal 5 tahun sekali yang sedapat mungkin disesuaikan dengan tatawaktu penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamandau dan diselaraskan dengan target serta prioritas pembangunan daerah.

 


15.

 

Pengembangan Investasi

 

 

Pengembangan investasi akan dilakukan dengan tetap mempertibangkan keberlanjutan ekosistem dan tetap memperhatikan tujuan utama pembangunan KPH. Pengembangan investasi diarahkan agar KPHP Model Lamandau dapat menjadi KPHP yang mandiri dan dapat berkontribusi terhadap PAD dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROFIL KPHP MODEL SERUYAN (PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

I. ASPEK WILAYAH  :

I.1 Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Proses pembangunan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini baru pada tahapan arahan pencadangan berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan  No. S.207/VII-WP3H/2011 tanggal 11 Februari 2011 meliputi area dengan luas  ± 8.510.524 ha  terdiri dari 30 unit KPHP dan 4 unit KPHL.

I.2 Penetapan wilayah KPHP Seruyan

KPHP Model Seruyan di Kabupaten Seruyan, telah ditetapkan sebagai KPHP Model Seruyan sesuai SK Menhut Nomor SK.716/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan luas ± 373.909 ha, terdiri dari :

  • Hutan Lindung                    ±   38.970 ha
  • Hutan Produksi Tetap           ±  328.827 ha
  • Hutan Produksi                    ±     6.112 ha

PETA WILAYAH KPHP MODEL  SERUYAN & FUNGSI KAWASAN HUTAN
BERDASARKAN SK PENETAPAN MENHUT NOMORSK. 716/MENHUT-II/2011
TANGGAL 19 DESEMBER 2011

I.3 Kondisi batas kawasan hutan

Letak geografis         :

111° 19’ - 112° 7’ BT

0° 46’ - 1°26’  BT

Batas-batas   :

Utara                      :    Kabupaten Nangpinoh

Selatan                   :    Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Barat.

Barat                      :    Provinsi Kalimantan Barat

Timur                     :    Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan

 

I.4 Kondisi Penutupan Lahan

No

Penutupan Lahan

Luas (Ha)

1

Hutan Lahan Kering Primer

52357,09

2

Hutan Lahan Kering Sekunder

281490,20

`3

Hutan Tanaman

1963,17

4

Semak/Belukar

17545,94

5

Perkebunan

2187,04

6

Pemukiman

694,32

7

Tanah Terbuka

66,30

8

Danau

0,74

9

Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak

17607,09

Sumber : Citra landsat tahun 2009

 

 

I.5 Aksesibilitas Kawasan

Prasarana jalan angkutan dari ibukota Kabupaten Seruyan ke lokasi di wilayah Kecamatan Seruyan Hulu maupun desa sekitarnya dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua serta dapat ditempuh melalui Sungai Seruyan dengan menggunakan speed boat. Untuk desa-desa sekitar lokasi KPH dapat ditempuh melalui sungai-sungai yang ada disekitar lokasi dengan perahu motor (klotok).

 

I.6 Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Ijin-ijin pemanfaatan yang terdapat  dalam KPHP Model Seruyan :

No

Nama

Jenis

Luas ± ha

(dalam KPHP)

1

PT. Berkat Cahaya Timber

IUPHHK-HA

1.239,89

2

PT. Central Kalimantan Abadi

IUPHHK-HA

15.424,60

3

PT. Erna Juliawati

IUPHHK-HA

162.555,66

4

PT. Erythrina Nugraha Megah

IUPHHK-HA

15.632,85

5

PT.Hutani  Raya Timber

IUPHHK-HA

81.214,00

6

PT. Kalimantan Satya Kencana

IUPHHK-HA

47,34

7

PT. Karda Trades

IUPHHK-HA

4.600,43

8

PT. Meranti Mustika

IUPHHK-HA

2.101,47

 

9

PT. Sari Bumi Kusuma (Unit I Dan Ii)

IUPHHK-HA

19.649,83

10

PT. Sarmiento Parakanca Tbr

IUPHHK-HA

4.844,43

11

PT.Inhutani III Sanggau

IUPHHK-HTI

440,16

 

Grand Total

 

307.750,66

 

 

Luas areal KPHP Model Seruyan yang masih dapat dimanfaatkan sebesar

373.909 ha – 307.750,66 ha = 66.158,34 ha

 

1.7 Potensi Wilayah KPHP

a. Potensi Kayu dan Non Kayu

Menurut data statistik Kehutanan tahun 2008, potensi kayu pada kawasan Unit  KPHP Model Seruyan dapat dilihat pada  Tabel.

Tabel . Perkiraan Potensi Kayu Dalam Kawasan KPH

HL

HPT

HP

Total

Luas (ha)

Vol (m3)

Luas (ha)

Vol (m3)

Luas (ha)

Vol (m3)

Luas (ha)

Vol (m3)

38.970

 

328.827

 

6.112

 

373.909

 












Hasil hutan bukan kayu yang terdapat dalam kawasan KPHP Seruyan umumnya berupa hasil-hasil rotan, getah damar, tanaman obat-obatan, jamur, dan lain-lain.

 

b. Potensi Flora dan Fauna

Dari hasil inventarisasi sebanyak 33 titik sampel plot, jenis-jenis tegakan/pohon yang ditemui yang berdiameter ≥ 20 cm umumnya didominasi oleh jenis meranti (shorea sp), keruing (dipterocarpus), jambu-jambuan (eugenia sp), ubar (eugenia sp), resak (vatica subcerdata Ball), medang (alseodaphne sp), lempung (shorea sp), ulin (eusideroxylon zwageri T.et.b.), dan banitan (polyalthia sp).

Secara umum Jenis satwa yang ditemui di wilayah Unit KPHP Model Seruyan antara lain : kera (Macaca irus), ayam hutan (gallus galius varius), dan babi hutan (Susvitatus). Kawasan Unit KPHP Model Seruyan berada pada kawasan pegunungan Schawaner, jenis-jenis satwa yang umum dijumpai pada hutan perbukitan Schawaner adalah;

Tabel . Fauna yang umum dijumpai dalam kawasan Pegunungan.

Jenis Mamalia

Jenis unggas/burung

Jenis Reptil

Kera(Macaca fascicularis)

Hirangan (Presbytis frontata)

Bangkui (Macacus synomolgus)

Kijang (Muntiacus muntjak)

Beruang (Helarctos malayanus)

Tenggiling (Manis javanica)

Tupai (Sundasciurus species)

Musang pandan (Paradoxurus hermaphroditus)

Musang jayau (Diplogale hosei)

Gobang (Mydaus javanensis)

Macan dahan (Neofelis nebolusa)

Babi hutan (Sus barbatus)

Tikus (Rattus rattus)

Kalong (Pterocarpus edulis)

Ayam hutan (Callus fenuginus)

Karuang (Pynonotus goavier)

Bubut (Phaenicophaeus tristis)

Burak-burak (Amourornis phoenicurus)

Burung hantu (Ketupa ketupu)

Elang (Ictinaetus malayensis)

Gelatik (Padda oryzivora)

Papikau (Coturnix chinensis)

Jalak (Acriditheres fuscus)

Betet (Lanius schach)

Sisikatan (Rhinomyias olivoceae)

Murai (Copsychus saularis)

Pipit (Lonchura malaeca)

Ular belang (Bungarus fasciatus)

Ular mura (Pelamis platurus)

Ular hijau (Tremeresurus albolabris)

Ular sanca (Python reticulatus)

Ular sendok (Naja sputatrix0

Sumber: Ekologi Kalimantan (McKinnon Ketal, 2000)

Jenis-jenis flora dalam kawasan Unit KPHP Model Seruyan diantaranya jenis-jenis dari famili Dipterocarpaceae, jenis Ficus sp serta berbagai jenis liana & rotan (Irit, Taman, Manau) yang tumbuh alami pada areal hutan primer ataupun hutan sekunder.

 

c. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Unit KPHP Model Seruyan berpotensi dijadikan sebagai lokasi Demontration Activity Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (DA-REDD) karena memiliki potensi hutan yang baik dan relatif stabil. Selain itu,  kawasan Unit KPHP seruyan juga memiliki potensi sebagai pengatur tata air hulu untuk menjaga kestabilan hidrologi.

Kawasan KPHP Seruyanjuga memiliki potensi sumber daya sungai dan jeram yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata arung jeram.

 

D   Ijin-ijin Pemanfaatan Hutan dalam KPHP

Pada  KPHP Model Seruyan terdapat beberapa unit managemen IUPHHK, pertambangan dan perkebunan yang memanfaatkan ijin pinjam pakai kawasan hutan.

 

E    Unit Manajemen IUPHHK

Beberapa perusahaan  pemegang IUPHHK-HA antara lain PT. Hutanindo Jaya Lestari Timber, PT. Erythrina Nugraha Megah, PT. Central Kalimantan Abadi, PT. Erna Djuliawati, PT. Sari Bumi Kusuma, PT. Sarmiento Parakanca, dan PT. Meranti Mustika.

 

F     Unit Manajemen Pertambangan

Ijin Pertambangan masih dalam proses eksplorasi dan belum beropresi.

 

G     Kondisi Posisi KPHP dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah.

Kawasan KPHP Seruyan dalam tata ruang wilayah RTRWP Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2003, sebagian besar merupakan Kawasan Budidaya Hutan Produksi tetap (KBHP), Kawasan Budidaya Hutan Produksi Terbatas (KBHPT).  Kawasan Lindung (KL) terdapat pada bagian Utara Unit KPHP Model Seruyan. Dalam kawasan Unit  KPHP Model Seruyan terdapat IUPHHK, dan beberapa Kuasa Pertambangan dengan sistem pinjam pakai kawasan. Dalam kawasan KPHP ini juga dilakukan kegiatan rehabilitasi lahan.

 

H         Isu strategis, kendala, permasalahan.

Dalam implementasi sebuah rencana tentunya terdapat kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi, seperti halnya implementasi pembentukan Unit KPHP Model  Seruyan. Pembentukan Unit KPHP  Model Seruyan merupakan  sebuah perencanaan skala besar dan menyangkut berbagai macam aspek, seperti aspek pemanfaatan kawasan, aspek sosial dan aspek ekologi. Pemetaan permasalahan dalam implementasi pembangunan KPHP Seruyan adalah sebagai berikut;

Tabel  Isu, Permasalahan dan Kendala

Isu

Permasalahan

Kendala

Kawasan

  • Tumpang tindih hak antar unit managemen IUPHHK-HTI dengan masyarakat
  • Tumpang tindih hak pengelolaan akan menghambat target pelaksanan pekerjaan masing-masing pemegang hak, serta areal yang disengketakan menjadi tidak terurus.

Sosial

  • Klaim masyarakat atas lahan pengelolaan
  • Masyarakat dalam kawasan belum sepenuhnya memahami posisi keruangan tempat tinggal mereka
  • Belum ada mekanisme penyelesaian win win solution atas klaim lahan oleh masyarakat.

Ekologi

  • Rehabilitasi lahan

 

  • Alokasi anggaran untuk rehabilitasi lahan masih bersifat proyek pemerintah yang tidak sebanding dengan luas lahan yang akan direhabilitasi.

Ekonomi

  • Besarnya potensi mineral tambang di areal kawasan KPHP
  • Sangat menarik investasi di bidang pertambangan dengan mekanisme pinjam pakai lahan hutan.

Kebijakan

  • Pembentukan unit KPHP memberikan resiko beban anggaran bagi pemerintah daerah
  • Operasional management unit KPHPmenjadi kurang progresif.

 

II. Rencana Kegiatan

a. Pemanfaatan Hutan Pada  Wilayah Tertentu

Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu dimaksudkan untuk memberikan ruang pemanfaatan dalam kawasan hutan dengan tujuan-tujuan khusus misalnya untuk tujuan riset/penelitian. Pada kawasan Unit  KPHP Model Seruyan akan dikembangkan kawasan penelitian dan kawasan adat bekerjasama dengan Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Kementerian Kehutanan.

Rancangan BKPH yang sudah terbentuk dalam kawasan KPHP Seruyan yakni kawasan lindung dengan luas 38.970 hektar, sehingga dalam rencana pengelolaan KPHP akan disesuaikan aktifitas-aktifitas di dalamnya dengan fungsi dalam tata ruangnya yaitu kawasan lindung, utamanya untuk mempertahankan fungsinya sebagai daerah tangkapan air.