Profil KPH | K P H L | REGIONAL 2 | Nusa Tenggara Barat

Publikasi KPH

Iklan
Iklan
Iklan

ADMIN KPH

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Nusa Tenggara Barat
KPHL Tastura (Unit III)

I. ASPEK WILAYAH  :

I.1 Penetapan Wilayah KPH dan KPHP tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penetapan wilayah KPHP dan KPHL Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Keputusan Menhut Nomor  SK.68/MENHUT II/2010 tanggal 28/01/2010 meliputi area dengan luas ±518.913 ha yang terdiri dari 9 unit KPHL dengan luas ± 277.690 ha dan 7 unit KPHP dengan luas ± 241.233 ha.

 

I.2   Penetapan wilayah KPHL Model Tastura :

KPHL Model Tastura di Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan sebagai KPHL Model dengan  SK Menteri Kehutanan Nomor SK.971/Menhut-II/2013 tanggal 27/12/2013  dengan luas ± 26.153 ha, terdiri dari Hutan Produksi (HP) dengan luas ± 5000 ha dan hutan Lindung (HL) dengan luas ± 11.153 ha.

 

PETA KPHL MODEL TASTURA & FUNGSI KAWASAN HUTAN

BERDASARKAN SK PENETAPAN No. SK.971/Menhut-II/20123

TANGGAL 27 Desember 2013

I.3 Kondisi batas kawasan hutan

Letak geografis              :

116º 5’ 21’’ – 116º 23’ 31’’ BT

8 º 52’ 49”- 8º24’ 48” LS

 

Batas-batas                   :

Timur      :    Kabupaten Lombok Timur

Barat       :    Kabupaten Lombok Barat

Selatan    :    Samudera Indonesia

Utara       :   Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur

 

I.4 Kondisi Penutupan Lahan

Penutupan lahan pada wilayah KPHL Tastura berdasarkan citra landsat liputan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Penggunaan Lahan 2011

Luas (Ha)

Hutan Lahan Kering Primer

5.509

Hutan Lahan Kering Sekunder

2.502

Hutan Tanaman

161

Semak/Belukar

4.899

Pertanian Lahan Kering Campur

2.744

Pelabuhan

727

I.5 Kondisi Geofisik Wilayah KPH

Kabupaten Lombok Tengah  memiliki iklim tropis dengan musim kemarau yang kering. Musim hujan  mulai sekitar   bulan Oktober sampai dengan  bulan April  dengan curah hujan  pada bulan-bulan tersebut rata-rata diatas 100 mm, dan curah hujan  tertinggi  terjadi pada bulan Desember  yang mencapai 382 mm. sedangkan pada bulan Mei  sampai dengan bulan September  curah hujan  rata-rata di bawah 100 mm  bahkan  di bawah 50 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei yakni   sebesar 1,9 mm. hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember  yakni selama 21,3 hari dan hari hujan terkecil pada bulan Mei  selama 0,2 hari.Topografi Kabupaten Lombok Tengah pada bagian utara merupakan daerah pegunungan, termasuk kawasan Gunung Rinjani dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, sangat cocok untuk areal perkebunan seperti kopi, kayu dan lain-lain. Bagian tengah merupakan daerah dataran rendah dan diperuntukkan sebagai daerah persawahan dengan hasil utama padi, palawija dan tembakau. Sementara itu di bagian selatan adalah daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 sampai dengan 355 meter di atas permukaan laut serta kawasan pantai sebagai daerah pariwisata.

Jenis tanah yang dominan di Kabupaten Lombok Tengah adalah Kompleks Mediteran Coklat 41.635 ha (34%), Gromusol Kelabu 34.306 (28%) serta Regusol Kelabu 20.387 (17%).

I.6  Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Lombok Barat

Penetapan HKM

445/Menhut-II/2009

04/08/2009

104

Lombok Tengah

Penetapan HKM

436/Menhut-II/2007

11/12/2007

1.594

Lombok Tengah

Pencadangan HTR

454/Menhut-II/2009

04/08/2009

683

PT. SADHANA ARIF NUSA

IUPHHK-HTI

256/Menhut II/2011

12/05/2011

666

 

II. ASPEK KELEMBAGAAN

II.1 Kelembagaan

II.2 Sarana dan Prasarana

Melalui BPKH VIII Denpasar pada tahun anggaran 2014  KPHP Model Tastura mendapat fasilitasi sarana dan prasarana seperti ke Progres faslitasi sarana dan prasarana KPHP Model Tastura adalah sebagai berikut :

Fasilitasi  Sarana

Unit

Pembangunan Gedung Kantor

1

Kendaraan Roda empat

1

Kendaraan Roda Dua

3

Alat Survey dan Alat kantor

1 Paket

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3 Inventarisasi Biogeografi dan Sosekbud

Inventarisasi Biogeografi telah dilaksanakan pada Triwulan I 2014

Inventarisasi Sosial Ekonomi Budaya dilaksanakan pada Triwulan I 2014

II. 4 Alokasi Dana Bantuan Pembangunan/Operasional

Alokasi Dana untuk Bangunan Kantor, Alat kantor dan Alat Survey, Serta penyusunan Tata Hutan adalah 2.103.060.000

II.5 Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan

Kegiatan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan dimulai bulan November 2014

 
KPHL Ampang

Profil KPHL Model Ampang (Prov Nusa Tenggara Barat)

A. Penetapan wilayah KPHL Model Ampang :

KPHL Model Unit XII Ampang di kabupaten Sumbawa telah ditetapkan sebagai KPHL Model dengan  SK Menteri Kehutanan Nomor SK.751/Menhut II/2012 tanggal 26/12/2012 dengan rincian luas:

Fungsi Hutan

Luas (ha)

Hutan Lindung

24.168

Hutan Produksi

8.261

Hutan Produksi Terbatas

6.252

Luas Total (ha)

38.681

 

B. Kondisi Penutupan Lahan

Berdasarkan penafsiran citra landsat tahun 2011, KPHL Model Ampang terdiri dari :

 

Jenis Penutupan Lahan

Luas (ha)

Belum terdefinisi

30,48

Danau

2,35

Hutan Lahan Kering Primer

17.581,06

Hutan Lahan Kering Sekunder

8.061,38

Hutan Mangrove Primer

194,81

Hutan Mangrove Sekunder

17,87

Pertanian Lahan Kering

489,94

Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak

873,77

Sawah

836,30

Semak / Belukar

10.312,01

Tambak

194,24

Tanah Terbuka

86,78

Jumlah

38.681,00

 

Dari data tersebut, penutupan lahan dominan pada KPHL Model Ampang adalah Hutan Lahan Kering Primer dan Semak / Belukar.

C. Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Sudah ada beberapa izin di KPHL Model Ampang, yaitu

 

  • Izin Pemanfaatan

Nama Pemanfaatan

SK

Jenis Pemanfaatan

Luas (ha)

PT. Energi Agro Industry

488/Menhut-VI/2010

HTI

7.587,13

Sumbawa

448/Menhut-II/2009

HKm

506,53

Ampang Total

8.093,66

 

  • Izin Penggunaan

Nama Izin Penggunaan

No SK

TGl SK

Luas (ha)

Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I

S.440/Menhut-VII/2010

31/08/2010

5,34

 

D. ASPEK KELEMBAGAAN

  • Bentuk organisasi KPH Model :

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan tipe B dengan KKPH eselon IVa

  • Landasan pembentukan organisasi :

Perbup Sumbawa Nomor 16 tahun 2008 jo Perbup Sumbawa Nomor  1 tahun 2008 tentang Rincian Tugas , fungsi dan tata kerja dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten sumbawa jo Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa

  • Struktur organisasi :

KKPH, Kasubag TU, kelompok Jabatan Fungsional dan staff

STRUKTUR ORGANISASI KPH MODEL AMPANG

(Perbup Sumbawa Nomor 16 tahun 2008)

 

  • Personil pengelola KPH Model :

Sudah KKPH Model Ampang, yaitu Pak Sumarsono, SP tetapi kemungkinan besar akan di gantikan pak maman yang telah selesai didiklat KKPH.

 

 

E. Potensi KPH Model Ampang

  • Potensi Kayu

Rimba Campuran, kemiri, jati (ex perum perhutani),

  • Potensi Non Kayu

-  Budidaya lebah madu

-  Bambu

-  minyak tengkawang (dari pohon prek mayong)

-  wisata “buffalo swimming”, yaitu kerbau bermigrasi ke pulau kecil di utara Sumbawa dengan cara berenang.

 

F. Alokasi Dana Bantuan Pembangunan/Operasional

1.  Anggaran pembangunan KPH Model Ampang dari APBN :

Untuk 2013 ini, anggaran dari pusat (BPKH) adalah :

-      Pembangunan gedung kantor, nilai pagu 614.661.500 rupiah dan nilai HPS adalah 542.750.000 rupiah. (lelang sudah selesai tetapi nilai kontrak belum dibuat)

-      Inventarisasi Sosekbud dan Inventarisasi Biogeofisik telah selesai dilaksanakan pada bulan mei

-      Peralatan Kantor dan survey (648.338.500 Rupiah)

 

G. FASILITASI :

  1. Untuk pembangunan kantor KPH Model Ampang : Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Jl Negara lintas Bima- Sumbawa - Sumbawa (Kab.).
  2. Pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2 : Tahun 2014
  3. Peralatan Kantor dan survey (648.338.500 Rupiah) telah selesai dilaksanakan.
  4. Inventarisasi Sosekbud dan Inventarisasi Biogeofisik (telah selesai dilaksanakan pada bulan mei). Untuk tata hutan dan rencana pengelolaan diadakan tahun 2014

 

H. PERMASALAHAN :

  1. Terjadinya beberapa perambahan hutan.
  2. Pemahaman tentang kewenangan kepala daerah (yang berada dikawasan hutan KPH Maria) yang belum terpadu sehingga dapat memicu permasalahan ditingkat lapangan.

 

I. KESIMPULAN

  1. KPHL Model Unit XII Ampang di kabupaten Sumbawa telah ditetapkan sebagai KPHL Model dengan  SK Menteri Kehutanan Nomor SK.751/MenhutII/2012 tanggal 26/12/2012
  2. Perbup Sumbawa Nomor 16 tahun 2008 jo Perbup Sumbawa Nomor  1 tahun 2008 tentang Rincian Tugas , fungsi dan tata kerja dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten sumbawa jo Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa
  3. Kesiapan tanah sudah siap
  4. Persiapan pembangunan KPH Maria dapat dikategorikan cukup baik dan sesuai target yang diharapkan yaitu dengan telah ditetapkannya wilayah,  terbentuknya organisasi KPH dan kesiapan fasilitasi oleh BPKH maupun oleh pemerintah daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Calon Kantor KPH Model Maria (tampak depan)

Lokasi Calon Kantor KPH Model Maria (tampak belakang)

 

 

 

 

Untuk melihat profil Selengkapnya dapat didownload disini.

 
PROFIL KPHL MODEL RINJANI BARAT (Provinsi NTB)

I. ASPEK WILAYAH  :

I.1.  Penetapan Wilayah KPH Provinsi Nusa Tenggara Barat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 337/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 ; luas total ± 889.210 ha terdiri dari :

KPHP 12 unit seluas ± 440.993 ha

KPHL 11 unit seluas ± 448.217 ha

 

I.2.  Penetapan wilayah KPHL Model Rinjani Barat, Kab Lombok Barat dan Lombok Utara :

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 651/Menhut-II/2010 tanggal 22    Desember 200; Luas total ± 40.983 ha terdiri dari :

-     Hutan Lindung  seluas ± 28.911 ha

-     Hutan Produksi Terbatas seluas ± 6.977 ha

-     Hutan Produksi seluas ± 5.075 ha

 

PETA KPHL MODEL RINJANI BARAT & FUNGSI KAWASAN HUTAN

BERDASARKAN SK PENETAPAN NOMOR 651/MENHUT-II/2010

TANGGAL 22 DESEMBER 2010

 

I.3.     Letak geografis :

116º 00’  - 116º 30’ LS

08º 10’  -   08º 40’ BT

 

I.4.     Batas-batas :

Utara               : Laut Banda

Selatan            : Kab. Lombok Tengah

Barat               : Selat Lombok

Timur              : Kab. Lombok Timur

 

I.5. Kondisi Penutupan Lahan :

No

Penutupan Lahan

Luas ± (ha)

1

Hutan Lahan Kering Primer

23.880,58

2

Hutan Lahan Kering Sekunder

12.074,89

3

Semak Belukar

3.728,04

4

Permukiman

0,40

5

Tanah Terbuka

11,68

6

Pertanian Lahan Kering

16,70

7

Pertanian Lahan Kering Campuran

370,10

 

Jumlah

40.082,39

Sumber : Citra Landsat tahun 2009

 

I.6. Kondisi Biofisik wilayah KPHL Model Rinjani Barat :

a. Iklim : Kabupaten Lombok Barat termasuk wilayah yang beriklim tropis, dengan dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara April hingga Agustus, dan musim hujan antara bulan September hingga Maret dengan temperature / suhu udara pada Tahun 2010 rata – rata berkisar antara 23,91 0C sampai 31,94 0C dan suhu maksimum terjadi pada bulan April dengan suhu 32,90 0C serta suhu minimum 22,80 0C terjadi pada bulan Juli. Kelembaban udara berkisar antara 82%, kelembaban udara maksimum terjadi pada Mei sebesar 85% sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan Agustus sebesar 79%.

Keadaan curah hujan pada tahun 2010 rata-rata sebesar 220 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 489 mm dan curah hujan terendah pada bulan Maret yaitu sebesar 77 mm. Sedangkan hari hujan pada tahun 2010 rata-rata sebanyak 18 hari dengan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 25 hari dan hari hujan terendah terjadi pada bulan April yaitu sebesar 11 hari.

Lamanya penyinaran matahari yang terjadi selama Tahun 2010 rata-rata 68 %, lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada bulan Agustus sebesar 81% dan lamanya penyinaran matahari minimum terjadi pada bulan Desember sebesar 33%.

Kecepatan angin rata-rata yang terjadi selama Tahun 2010 sebesar 7 knot, kecepatan maksimun terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Juli, Nopember dan Desember yaitu sebesar 7 knot, sedangkan kecepatan minimum terjadi pada bulan Mei, Juni, Agustus, September dan Oktober yaitu sebesar 6 knot. Arah angin rata-rata yang terjadi pada Tahun 2010 sebesar 230 derajat, arah angin maksimum terjadi pada bulan Januari sebesar 280 derajat, sedangkan arah angin minimum terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 90 derajat.

Tekanan udara yang ditandai dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tekanan udara rata-rata sebesar 1.009,54 mbs dengan tekanan udara maksimum terjadi pada bulan Juli sebesar 1.011,40 mbs sedangkan tekanan udara minimum terjadi pada bulan Desember sebesar 1.006,50 mbs.

Tabel Topografi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.7.       Kondisi Pemanfaatan dan Penggunaan :

-        Adanya pemanfaatan PHTI/IUPHHK-HT PT. Sadana Arif Mandiri di Senaru dan sekitarnya (Bayan) yang akan dibina oleh KPH Rinjani Barat

-        HKm Lombok Barat nomor SK 445/Menhut-II/2009 tanggal 8 April 2009 dengan luas 46,15 ha

-        HKm Lombok Barat (Batu Layar) nomor SK 358/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 dengan luas 225,56 ha

-        HKm Lombok Utara (Jenggala) nomor SK 352/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 dengan luas 547,38 ha

-        HKm Lombok Utara nomor SK 447/Menhut-II/2009 tanggal 8 April 2009 dengan luas 32,45 ha

-        HKm Lombok Utara (Jenggala) Nomor SK 352/Menhut-II/2011 tanggal 8 April 2009 dengan luas 589,13 ha

-        KHDTK Unram, adanya pusat gaharu di Senaru

-        PT. Telkomomindo/BTS Pusuk/Gunung Sari

-        Seismograf di Pusuk/Gunung Sari

-        PT. Exelcomindo/BTS Mangsit/Tanjung

-        PT. PLN

-        PT. Suar Investindo Capital

-        PDAM Menang/Bendungan Ranget dan Serepak

 

I.6.1     IUPHHK-HA – Belum ada

I.6.2     IUPHHK-HT – Belum ada

I.6.3     IPHHK– Belum ada

I.6.4     IPHHBK– Belum ada

I.6.5     IUPHJL– Belum ada

I.6.6     Lain-lain– Belum ada

I.7 Rencana Tata Ruang Wilayah

I.7.1         Rencana Tata Ruang Provinsi– Belum ada

I.7.2         Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota– Belum ada

I.8    Rencana Kehutanan

I.8.1 Rencana Kehutanan Tingkat Nasional– Belum ada

I.8.2 Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi– Belum ada

I.8.3 Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Kota– Belum ada

I.8.4 RAN – GRK– Belum ada

I.8.5 Strategi Nasional REDD+– Belum ada

 

II. ASPEK KELEMBAGAAN

II.1. Bentuk Organisasi

Bentuk organisasi KPHL Model Rinjani Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

II.2. Landasan Organisasi

Landasan hukum pembentukan organisasi KPH : sesuai SK PERDA Nomor 23 tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Inspektorat, Bapedda dan Lembaga Teknis Daerah provinsi NTB

II.3. Struktur organisasi

Organisasi UPTD KPH Rinjani Barat merupakan unit teknis di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dikepalai oleh seorang Kepala KPH dibantu oleh 5 orang pejabat struktural yaitu 1 orang kepala Sub Bagian Tata Usaha, 1 orang Kepala Seksi Budidaya dan Produksi, 1 orang Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran serta 2 orang Kepala Resort KPH.

 

 

II.4. Personil KPH :

Pengelola

Jumlah

Keterangan

Kepala KPH

1 orang

S1, S2 Kehutanan, Diklat KPH

Kepala SBTU

1 orang

Kepala Seksi Budidaya dan Produksi

1 orang

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran

1 orang

Kepala Resort KPH

2 orang

Tenaga Teknis Perencanaan

Tenaga Pengamanan

25 orang

Pamswakarsa

Tenaga Administrasi

Tenaga Teknis Lainnya

II.5. Rencana menuju SKPD : target tahun 2012 karena perlu disetujui oleh DPRD

II.6. Rencana pengembangan SDM : akan ada perekrutan tenaga

II.7. Kelengkapan sarana prasarana :

- Kantor KPH seluas 200 m² diatas lahan 2497 m². Dibangun di atas tanah Pemda yang terdiri dari ruang kepala balai, ruang kepala seksi Budidaya dan Produksi beserta staf, ruang Kasi Pengolahan dan Pemasaran beserta staf, ruang Kasubag TU beserta staf, kamar mandi Kepala Balai dan kamar mandi staf. Lokasi kantor di Jalan Jenderal sudirman nomor 57, Sayang sayang Mataram.

- Sepeda motor trail 2 unit

- UPS 2 unit

- Komputer dan printer 2 unit

- Laptop 1 unit

- Meubelair : meja dan kursi 13 unit, kursi tamu 1 unit, kursi ruang tunggu 2 unit, filling kabinet 1 unit, lemari arsip 3 unit dan AC ½ PK 5 buah

II.8. Lain-lain : – Belum ada

III. ASPEK RENCANA dan AKTIVITAS/KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN

III.1. Tata Hutan dan rencana pengelolaan :

- Penafsiran citra landsat tahun 2005 sudah ada, untuk tahun 2010 sedang diupayakan citra resolusi tinggi

- Kegiatan baru dilaksanakan pada lokasi kegiatan PHUTL Ditjen BUK seluas 985 ha

- Patok batas perlu diperbaiki dengan patok beton

- Penyusunan RP tahun 2010 penyusunan draft, tahun 2011 konsultasi publik dan penyusunan final

- Sudah dibuat peta operasional Peta Rancangan Kegiatan Pembangunan skala 1 : 10.000 yang isinya pembagian areal penggarap (swadaya).

III.1.1 Citra Satelit– Belum ada

III.1.2 Inventarisasi desk analisis– Belum ada

III.1.3 Inventarisasi Sosekbud– Belum ada

III.1.4 Inventarisasi Hutan– Belum ada

III.2 Penyusunan Rencana Pengelolaan HUtan– Belum ada

III.3 Penggunaan Kawasan Hutan– Belum ada

III.4 Pemanfaatan Hutan– Belum ada

III.5 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan– Belum ada

III.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi– Belum ada

III.7 Pengolahan Hasil Hutan– Belum ada

III.8 Pemberdayaan Masyarakat– Belum ada

III.9 Peta Operasional– Belum ada

III.10 Alokasi Dana Bantuan Pembangunan/Operasional :

A. Alokasi APBN tahun 2011 :

1. Ditjen Planologi Kehutanan

- Inventarisasi dan identifikasi permasalahan kawasan hutan Rp. 57.860.000,- 2011)

- Inventarisasi sosekbud Rp. 63.230.000,-

- Konsultasi publik penyempurnaan RPH Rp. 71.270.000,-

- Penataan wilayah kerja resort KPH Rp 80.900.000,-

- Pembangunan kantor dan pengadaan motor, komputer, laptop, meubelair Rp. 778.576.000,-

2. Ditjen BUK.

- Inventarisasi potensi kayu hutan produksi Rp. 72.380.000,-

- Monev pemanfaatan hutan produksi Rp. 27.690.000,-

3. Balai Litbang Mataram

Pelatihan bididaya dan inokulasi gaharu kelompok tani sekitar KPH (4 orang)

B. Alokasi APBD tahun 2011

1. KPH Rinjani Barat

- Pengembangan rumput ketak (pakis kawat) Rp. 84.387.000,-

- Pengembangan bambu Rp. 20.287.000,-

- Pengembangan perlebahan Rp. 38.300.000,-

- Pengadaan mesin TTG pengolah kopi Rp. 40.000.000,-

2. Bidang RPH

- Pembuatan arboretum (gagal)

- Rehabilitasi mata air Rp. 87.000.000,-

3. Bidang PH

- Pengembangan nyamplung Rp. 26.800.000,-

- Pemeliharaan I pengembangan nyamplung Rp. 2.900.000,-

4. Dishutkab Lombok Barat (DAK APBD II)

- Reboisasi hutan lindung Rp. 400.934.000,-

5. Dishutkab Lombok Utara (DAK APBD II)

- Reboisasi hutan lindung Rp. 355.208.000

 

 

 

III.11 Konvergensi Kegiatan

No

Kegiatan

Volume

Satker

Anggaran

Pelaksana

Jml

Satuan

(Rp)

Kegiatan

A.

DITJEN PLANOLOGI

1

Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

1

Dokumen

BPKH Wil. VIII Denpasar

170.890.000

BPKH VIII / Perguruan tinggi

2

Sarana dan Prasarana KPH Rinjani Barat - NTB

a. Bangunan Kantor

1

Unit

BPKH Wil. VIII Denpasar

491.863.000

BPKH VIII/ Kontraktor

b. Alat Transportasi/Mobilitas

1

Unit

BPKH Wil. VIII Denpasar

380.000.000

BPKH VIII/ Kontraktor

c. Alat Perkantoran

7

Unit

BPKH Wil. VIII Denpasar

65.000.000

BPKH VIII/ Kontraktor

d. Peralatan Survey

4

Unit

BPKH Wil. VIII Denpasar

13.000.000

BPKH VIII/ Kontraktor

B.

DITJEN BPDAS-PS

3

Pengadaan Peralatan SPAS (1 Unit KPH Model Rinjani Barat)

- Pengadaan AWLR

1

Unit

BPDAS DM

165.000.000

BPDAS DM/ Kontraktor

- Pengadaan ARR

1

Unit

BPDAS DM

150.000.000

BPDAS DM/ Kontraktor

- Pembangunan Sapras SPAS

1

Unit

BPDAS DM

100.000.000

BPDAS DM/ Kontraktor

4

Reboisasi Pengkayaan Hutan Lindung di KPH Model Rinjani Barat

2500

Ha

BPDAS DM

KPH Rinjani Barat

A. Persiapan Lapangan dan Penanaman

1

Keg

4.124.350.000

KPH Rinjani Barat

B. Persiapan dan Pembuatan bibit

1.100.000

Btg

2.035.000.000

KPH Rinjani Barat

5

Penyusunan Rancangan Reboisasi Pengkayaan Hutan Lindung di KPH Model Rinjani Barat

1

Unit

BPDAS DM

267.700.000

KPH Rinjani Barat

6

Fasilitasi Pembangunan HKm

1200

Ha

120.000.000

KPH Rinjani Barat

C.

BADAN LITBANG

7

Ujicoba Rehabilitasi Hutan Lahan Kering Berbasis Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu di KPH Rinjani Barat dan KPH Bali Timur (3.2.3.13)/B

1

Paket IPTEK

BPTHHBK Mataram

70.440.000

Balai Litbang Mataram

9

Model Rehabilitasi Hutan Lindung Berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (3.2.3.13) / L

1

Paket IPTEK

BPTHHBK Mataram

113.380.000

Balai Litbang Mataram

10

Teknik Pengendalian Hama Ulat Daun Gaharu melalui Pola Tanam Campuran dan Insektisida Nabati (12.2.3.13) / L

1

Paket IPTEK

BPTHHBK Mataram

31.225.000

Balai Litbang Mataram

11

Populasi Dasar Pemuliaan untuk jenis Gaharu dan Nyamplung(10.8.2.13) / L

1

Paket IPTEK

BPTHHBK Mataram

73.225.000

Balai Litbang Mataram

12

Kajian Status, Potensi dan Manfaat Hutan Lindung

1

Paket IPTEK

Pusat Litbang Konsevasi dan Rehabilitasi

174.000.000

Balai Litbang Mataram

13

Kajian Kelembagaan Pengelolaan Hutan Lindung

1

Paket IPTEK

Pusat Litbang Konsevasi dan Rehabilitasi

131.400.000

Balai Litbang Mataram

14

Dukungan teknis tenaga peneliti pada kegiatan : a). Penyegaran Petugas SPAS; b). Monev Tata air

1

Paket IPTEK

BPTK Pengelolaan DAS Solo

BPTK Pengelolaan DAS Solo

D.

DITJEN PHKA

15

Pameran Wisata Alam Tk. Kabupaten

1

Kali

BKSDA NTB

15.230.000

BKSDA NTB

16

Pembentukan Kader Konservasi Tingkat Pemula

1

Angkt

BKSDA NTB

37.100.000

BKSDA NTB

17

Pembinaan dan Penilaian Kader Konservasi dan Kader Pelestari Alam

1

Kali

BKSDA NTB

21.020.000

BKSDA NTB

18

Analisa Data dan Informasi Untuk Pengusulan Kuota Pemanfaatan TSL di NTB

1

Kali

BKSDA NTB

6.400.000

BKSDA NTB

19

Operasi Fungsional Pengamanan Hutan

1

Kali

BKSDA NTB

12.500.000

BKSDA NTB

20

Penyelesaian kasus hukum, pelanggaran, kejahatan kehutanan

2

kali

BTN Gunung Rinjani

10.400.000

BTN Gunung Rinjani

21

Pembinaan Desa Konservasi

1

Desa

BTN Gunung Rinjani

48.425.000

BTN Gunung Rinjani

E.

DITJEN BUK

22

Sosialisasi HTR di KPHL Rinjani Barat

2

kali

BP2HP Wil. IX Denpasar

262.000.000

BP2HP Wil. IX Denpasar

F.

PUSAT PENDIDIKAN LATIHAN

23

Diklat Pengawasan Peredaran Flora & Fauna

2

Org

BDK Kupang

pm

BDK Kupang

24

Diklat Manajemen Pengendalian Kebakaran Hutan

1

Org

BDK Kupang

pm

BDK Kupang

25

Diklat Sistem Informasi Geografis Bagi Operator

2

Org

BDK Kupang

pm

BDK Kupang

26

Diklat Pengamanan Hutan Partisipatif

4

Org

BDK Kupang

pm

BDK Kupang

27

Diklat Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan

4

Org

BDK Kupang

pm

BDK Kupang

28

Diklat Pembuatan KBR

4

Org

BDK Kupang

pm

BDK Kupang

G.

PUSDAL REG II

29

Monev dan Evaluasi di Tingkat Pusat

4

Kali

Pusdalbanghut Reg. 2

240.000.000

Pusdalbanghut Reg. 2

H.

DINAS KEHUTANAN NTB

H.1

Dekon Ditjen Planologi

30

Sosialisasi Batas

1

Kali

Dishut Prov. NTB

30.000.000

Dishut Prov. NTB

31

Monev Penggunaan Kawasan Hutan

1

Kali

Dishut Prov. NTB

20.000.000

Dishut Prov. NTB

H.2

Dekon Ditjen PDAS dan PS

32

Bimbingan dan Monev HKm

2

Kali

Dishut Prov. NTB

50.000.000

Dishut Prov. NTB

33

Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan HKm

2

Kali

Dishut Prov. NTB

20.000.000

Dishut Prov. NTB

34

Pemantauan dan Evaluasi Perbenihan Tanaman Hutan

2

Kali

Dishut Prov. NTB

14.000.000

Dishut Prov. NTB

H.3

Dekon Ditjen PHKA

35

Pembuatan Sekat Bakar KPH Rinjani Barat

12

Ha

Dishut Prov. NTB

70.000.000

KPH Rinjani Barat

36

Patroli Hutan Bersama Masyarakat

1

Kali

Dishut Prov. NTB

30.000.000

KPH Rinjani Barat

H.4

Dekon Ditjen BUK

37

Penataan Petak dan Risalah Hutan Produksi Wil. KPH Rinjani Barat

3000

Ha

Dishut Prov. NTB

207.530.000

KPH Rinjani Barat

38

Inventarisasi Sosekbud KPH Rinjani Barat

36

Desa

Dishut Prov. NTB

70.717.000

KPH Rinjani Barat

39

Inventarisasi Potensi Kayu (Standing stock)

7000

Ha

Dishut Prov. NTB

108.291.000

KPH Rinjani Barat

40

Pembinaan Pemanfaatan Hutan Produksi (Monev pemanfaatan kws hutan, pengamanan hutan, penguatan kelompok & pembinaan perlebahan)

1

Paket

Dishut Prov. NTB

456.026.000

KPH Rinjani Barat

I.

APBD I-DINAS KEHUTANAN NTB

41

Penanaman HHBK (Ketak/Pakis & Pandan) (APBD I NTB)

15

Ha

Dishut Prov. NTB

140.000.000

KPH Rinjani Barat

42

Penyusunan Peraturan Gubernur Sumbangan Pihak ke-3

1

Paket

Dishut Prov. NTB

50.000.000

Dishut Prov. NTB

43

Bantuan Sarana Produksi budidaya perlebahan

2

Unit

Dishut Prov. NTB

13.400.000

KPH Rinjani Barat

J.

BAKOR PENYULUHAN NTB

44

Pembentukan/Pendampingan Kelompok Usaha Produktif (KUP)

1

Klmpk

Bakorluh Prov. NTB

25.000.000

Bakorluh Prov. NTB

45

Penyelenggaraan KMDM

2

Sekolah

Bakorluh Prov. NTB

10.000.000

Bakorluh Prov. NTB

46

Pengembangan Percontohan Pemberdayaan Masyarakat

1

Lokasi

Bakorluh Prov. NTB

50.000.000

Bakorluh Prov. NTB

47

Pembuatan Demplot Penyuluhan Kehutanan

1

Unit

Bakorluh Prov. NTB

90.000.000

Bakorluh Prov. NTB

K.

DISHUT KAB LOMBOK BARAT

49

Pemeliharaan Rehabilitasi Thn I (DAK APBD II)

100

Ha

Dishut Kab. Lombok Barat

40.228.000

Dishut Kab. Lombok Barat

L.

DISHUT KAB LOMBOK UTARA

50

Pemeliharaan Thn I reboisasi

100

Ha

Dishut Kab. Lombok Utara

78.980.000

Dishut Kab. Lombok Utara

51

Persiapan dan Penanaman Kegiatan Reboisasi

50

Ha

Dishut Kab. Lombok Utara

212.040.000

Dishut Kab. Lombok Utara

52

Persiapan dan Penanaman Kegiatan pengkayaan

50

Ha

Dishut Kab. Lombok Utara

94.470.000

Dishut Kab. Lombok Utara

53

Konservasi tanah dan air (Pembuatan DAM penahan)

5

Unit

Dishut Kab. Lombok Utara

125.000.000

Dishut Kab. Lombok Utara

J U M L A H

11.335.230.000

III.12 Kegiatan Pengelolan Hutan Lainnya

  • Kondisi posisi KPHL Model Rinjani Barat dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah, RTRWP sudah disesuaikan dengan posisi KPHL Model Rinjani Barat
  • Informasi sosbud, 12 desa Lombok Utara terdapat 14 lembaga adat yang mengelola 31 hutan adat baik di dalam/ di luar kawasan hutan dengan menerapkan awig awig pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan adat yang dilakukan mempunyai 3 fungsi utama yaitu ekologi dan konservasi, sosial budaya serta ekonomi. Awig awig merupakan kearifan lokal yang perlu dikembangkan dalam tata kelola hutan secara lestari pada KPHL Rinjani Barat.

 

 

 

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE

II.4. Personil KPH :

Pengelola

Jumlah

Keterangan

Kepala KPH

1 orang

S1, S2 Kehutanan, Diklat KPH

Kepala SBTU

1 orang

Kepala Seksi Budidaya dan Produksi

1 orang

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran

1 orang

Kepala Resort KPH

2 orang

Tenaga Teknis Perencanaan

Tenaga Pengamanan

25 orang

Pamswakarsa

Tenaga Administrasi

Tenaga Teknis Lainnya

II.5. Rencana menuju SKPD : target tahun 2012 karena perlu disetujui oleh DPRD

II.6. Rencana pengembangan SDM : akan ada perekrutan tenaga

II.7. Kelengkapan sarana prasarana :

- Kantor KPH seluas 200 m² diatas lahan 2497 m². Dibangun di atas tanah Pemda yang terdiri dari ruang kepala balai, ruang kepala seksi Budidaya dan Produksi beserta staf, ruang Kasi Pengolahan dan Pemasaran beserta staf, ruang Kasubag TU beserta staf, kamar mandi Kepala Balai dan kamar mandi staf. Lokasi kantor di Jalan Jenderal sudirman nomor 57, Sayang sayang Mataram.

- Sepeda motor trail 2 unit

- UPS 2 unit

- Komputer dan printer 2 unit

- Laptop 1 unit

- Meubelair : meja dan kursi 13 unit, kursi tamu 1 unit, kursi ruang tunggu 2 unit, filling kabinet 1 unit, lemari arsip 3 unit dan AC ½ PK 5 buah

II.8. Lain-lain : – Belum ada

I. ASPEK RENCANA dan AKTIVITAS/KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN

III.1. Tata Hutan dan rencana pengelolaan :

- Penafsiran citra landsat tahun 2005 sudah ada, untuk tahun 2010 sedang diupayakan citra resolusi tinggi

- Kegiatan baru dilaksanakan pada lokasi kegiatan PHUTL Ditjen BUK seluas 985 ha

- Patok batas perlu diperbaiki dengan patok beton

- Penyusunan RP tahun 2010 penyusunan draft, tahun 2011 konsultasi publik dan penyusunan final

- Sudah dibuat peta operasional Peta Rancangan Kegiatan Pembangunan skala 1 : 10.000 yang isinya pembagian areal penggarap (swadaya).

III.1.1 Citra Satelit– Belum ada

III.1.2 Inventarisasi desk analisis– Belum ada

III.1.3 Inventarisasi Sosekbud– Belum ada

III.1.4 Inventarisasi Hutan– Belum ada

III.2 Penyusunan Rencana Pengelolaan HUtan– Belum ada

III.3 Penggunaan Kawasan Hutan– Belum ada

III.4 Pemanfaatan Hutan– Belum ada

III.5 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan– Belum ada

III.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi– Belum ada

III.7 Pengolahan Hasil Hutan– Belum ada

III.8 Pemberdayaan Masyarakat– Belum ada

III.9 Peta Operasional– Belum ada

III.10 Alokasi Dana Bantuan Pembangunan/Operasional :

A. Alokasi APBN tahun 2011 :

1. Ditjen Planologi Kehutanan

- Inventarisasi dan identifikasi permasalahan kawasan hutan Rp. 57.860.000,- 2011)

- Inventarisasi sosekbud Rp. 63.230.000,-

- Konsultasi publik penyempurnaan RPH Rp. 71.270.000,-

- Penataan wilayah kerja resort KPH Rp 80.900.000,-

- Pembangunan kantor dan pengadaan motor, komputer, laptop, meubelair Rp. 778.576.000,-

2. Ditjen BUK.

- Inventarisasi potensi kayu hutan produksi Rp. 72.380.000,-

- Monev pemanfaatan hutan produksi Rp. 27.690.000,-

3. Balai Litbang Mataram

Pelatihan bididaya dan inokulasi gaharu kelompok tani sekitar KPH (4 orang)

B. Alokasi APBD tahun 2011

1. KPH Rinjani Barat

- Pengembangan rumput ketak (pakis kawat) Rp. 84.387.000,-

- Pengembangan bambu Rp. 20.287.000,-

- Pengembangan perlebahan Rp. 38.300.000,-

- Pengadaan mesin TTG pengolah kopi Rp. 40.000.000,-

2. Bidang RPH

- Pembuatan arboretum (gagal)

- Rehabilitasi mata air Rp. 87.000.000,-

3. Bidang PH

- Pengembangan nyamplung Rp. 26.800.000,-

- Pemeliharaan I pengembangan nyamplung Rp. 2.900.000,-

4. Dishutkab Lombok Barat (DAK APBD II)

- Reboisasi hutan lindung Rp. 400.934.000,-

5. Dishutkab Lombok Utara (DAK APBD II)

- Reboisasi hutan lindung Rp. 355.208.000

III.11 Konvergensi Kegiatan

No

Kegiatan

Volume

Satker

Anggaran

Pelaksana

Jml

Satuan

(Rp)

Kegiatan

A.

DITJEN PLANOLOGI

1

Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

1

Dokumen

BPKH Wil. VIII Denpasar

170.890.000

BPKH VIII / Perguruan tinggi

2

Sarana dan Prasarana KPH Rinjani Barat - NTB

a. Bangunan Kantor

1

Unit

BPKH Wil. VIII Denpasar

491.863.000

BPKH VIII/ Kontraktor

b. Alat Transportasi/Mobilitas

1

Unit

BPKH Wil. VIII Denpasar

380.000.000

BPKH VIII/ Kontraktor

c. Alat Perkantoran

7

Unit

BPKH Wil. VIII Denpasar

65.000.000

BPKH VIII/ Kontraktor

d. Peralatan Survey

4

Unit

BPKH Wil. VIII Denpasar

13.000.000

BPKH VIII/ Kontraktor

B.

DITJEN BPDAS-PS

3

Pengadaan Peralatan SPAS (1 Unit KPH Model Rinjani Barat)

- Pengadaan AWLR

1

Unit

BPDAS DM

165.000.000

BPDAS DM/ Kontraktor

- Pengadaan ARR

1

Unit

BPDAS DM

150.000.000

BPDAS DM/ Kontraktor

- Pembangunan Sapras SPAS

1

Unit

BPDAS DM

100.000.000

BPDAS DM/ Kontraktor

4

Reboisasi Pengkayaan Hutan Lindung di KPH Model Rinjani Barat

2500

Ha

BPDAS DM

KPH Rinjani Barat

A. Persiapan Lapangan dan Penanaman

1

Keg

4.124.350.000

KPH Rinjani Barat

B. Persiapan dan Pembuatan bibit

1.100.000

Btg

2.035.000.000

KPH Rinjani Barat

5

Penyusunan Rancangan Reboisasi Pengkayaan Hutan Lindung di KPH Model Rinjani Barat

1

Unit

BPDAS DM

267.700.000

KPH Rinjani Barat

6

Fasilitasi Pembangunan HKm

1200

Ha

120.000.000

KPH Rinjani Barat

C.

BADAN LITBANG

7

Ujicoba Rehabilitasi Hutan Lahan Kering Berbasis Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu di KPH Rinjani Barat dan KPH Bali Timur (3.2.3.13)/B

1

Paket IPTEK

BPTHHBK Mataram

70.440.000

Balai Litbang Mataram

9

Model Rehabilitasi Hutan Lindung Berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (3.2.3.13) / L

1

Paket IPTEK

BPTHHBK Mataram

113.380.000

Balai Litbang Mataram

10

Teknik Pengendalian Hama Ulat Daun Gaharu melalui Pola Tanam Campuran dan Insektisida Nabati (12.2.3.13) / L

1

Paket IPTEK

BPTHHBK Mataram

31.225.000

Balai Litbang Mataram

11

Populasi Dasar Pemuliaan untuk jenis Gaharu dan Nyamplung(10.8.2.13) / L

1

Paket IPTEK

BPTHHBK Mataram

73.225.000

Balai Litbang Mataram

12

Kajian Status, Potensi dan Manfaat Hutan Lindung

1

Paket IPTEK

Pusat Litbang Konsevasi dan Rehabilitasi

174.000.000

Balai Litbang Mataram

13

Kajian Kelembagaan Pengelolaan Hutan Lindung

1

Paket IPTEK

Pusat Litbang Konsevasi dan Rehabilitasi

131.400.000

Balai Litbang Mataram

14

Dukungan teknis tenaga peneliti pada kegiatan : a). Penyegaran Petugas SPAS; b). Monev Tata air

1

Paket IPTEK

BPTK Pengelolaan DAS Solo

BPTK Pengelolaan DAS Solo

D.

DITJEN PHKA

15

Pameran Wisata Alam Tk. Kabupaten

1

Kali

BKSDA NTB

15.230.000

BKSDA NTB

16

Pembentukan Kader Konservasi Tingkat Pemula

1

Angkt

BKSDA NTB

37.100.000

BKSDA NTB

17

Pembinaan dan Penilaian Kader Konservasi dan Kader Pelestari Alam

1

Kali

BKSDA NTB

21.020.000

BKSDA NTB

18

Analisa Data dan Informasi Untuk Pengusulan Kuota Pemanfaatan TSL di NTB

1

Kali

BKSDA NTB

6.400.000

BKSDA NTB

19

Operasi Fungsional Pengamanan Hutan

1

Kali

BKSDA NTB

12.500.000

BKSDA NTB

20

Penyelesaian kasus hukum, pelanggaran, kejahatan kehutanan

2

kali

BTN Gunung Rinjani

10.400.000

BTN Gunung Rinjani

21

Pembinaan Desa Konservasi

1

Desa

BTN Gunung Rinjani

48.425.000

BTN Gunung Rinjani

E.

DITJEN BUK

22

Sosialisasi HTR di KPHL Rinjani Barat

2

kali

BP2HP Wil. IX Denpasar

262.000.000

BP2HP Wil. IX Denpasar

F.

PUSAT PENDIDIKAN LATIHAN

23

Diklat Pengawasan Peredaran Flora & Fauna

2

Org

BDK Kupang

pm

BDK Kupang

24

Diklat Manajemen Pengendalian Kebakaran Hutan

1

Org

BDK Kupang

pm

BDK Kupang

25

Diklat Sistem Informasi Geografis Bagi Operator

2

Org

BDK Kupang

pm

BDK Kupang

26

Diklat Pengamanan Hutan Partisipatif

4

Org

BDK Kupang

pm

BDK Kupang

27

Diklat Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan

4

Org

BDK Kupang

pm

BDK Kupang

28

Diklat Pembuatan KBR

4

Org

BDK Kupang

pm

BDK Kupang

G.

PUSDAL REG II

29

Monev dan Evaluasi di Tingkat Pusat

4

Kali

Pusdalbanghut Reg. 2

240.000.000

Pusdalbanghut Reg. 2

H.

DINAS KEHUTANAN NTB

H.1

Dekon Ditjen Planologi

30

Sosialisasi Batas

1

Kali

Dishut Prov. NTB

30.000.000

Dishut Prov. NTB

31

Monev Penggunaan Kawasan Hutan

1

Kali

Dishut Prov. NTB

20.000.000

Dishut Prov. NTB

H.2

Dekon Ditjen PDAS dan PS

32

Bimbingan dan Monev HKm

2

Kali

Dishut Prov. NTB

50.000.000

Dishut Prov. NTB

33

Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan HKm

2

Kali

Dishut Prov. NTB

20.000.000

Dishut Prov. NTB

34

Pemantauan dan Evaluasi Perbenihan Tanaman Hutan

2

Kali

Dishut Prov. NTB

14.000.000

Dishut Prov. NTB

H.3

Dekon Ditjen PHKA

35

Pembuatan Sekat Bakar KPH Rinjani Barat

12

Ha

Dishut Prov. NTB

70.000.000

KPH Rinjani Barat

36

Patroli Hutan Bersama Masyarakat

1

Kali

Dishut Prov. NTB

30.000.000

KPH Rinjani Barat

H.4

Dekon Ditjen BUK

37

Penataan Petak dan Risalah Hutan Produksi Wil. KPH Rinjani Barat

3000

Ha

Dishut Prov. NTB

207.530.000

KPH Rinjani Barat

38

Inventarisasi Sosekbud KPH Rinjani Barat

36

Desa

Dishut Prov. NTB

70.717.000

KPH Rinjani Barat

39

Inventarisasi Potensi Kayu (Standing stock)

7000

Ha

Dishut Prov. NTB

108.291.000

KPH Rinjani Barat

40

Pembinaan Pemanfaatan Hutan Produksi (Monev pemanfaatan kws hutan, pengamanan hutan, penguatan kelompok & pembinaan perlebahan)

1

Paket

Dishut Prov. NTB

456.026.000

KPH Rinjani Barat

I.

APBD I-DINAS KEHUTANAN NTB

41

Penanaman HHBK (Ketak/Pakis & Pandan) (APBD I NTB)

15

Ha

Dishut Prov. NTB

140.000.000

KPH Rinjani Barat

42

Penyusunan Peraturan Gubernur Sumbangan Pihak ke-3

1

Paket

Dishut Prov. NTB

50.000.000

Dishut Prov. NTB

43

Bantuan Sarana Produksi budidaya perlebahan

2

Unit

Dishut Prov. NTB

13.400.000

KPH Rinjani Barat

J.

BAKOR PENYULUHAN NTB

44

Pembentukan/Pendampingan Kelompok Usaha Produktif (KUP)

1

Klmpk

Bakorluh Prov. NTB

25.000.000

Bakorluh Prov. NTB

45

Penyelenggaraan KMDM

2

Sekolah

Bakorluh Prov. NTB

10.000.000

Bakorluh Prov. NTB

46

Pengembangan Percontohan Pemberdayaan Masyarakat

1

Lokasi

Bakorluh Prov. NTB

50.000.000

Bakorluh Prov. NTB

47

Pembuatan Demplot Penyuluhan Kehutanan

1

Unit

Bakorluh Prov. NTB

90.000.000

Bakorluh Prov. NTB

K.

DISHUT KAB LOMBOK BARAT

49

Pemeliharaan Rehabilitasi Thn I (DAK APBD II)

100

Ha

Dishut Kab. Lombok Barat

40.228.000

Dishut Kab. Lombok Barat

L.

DISHUT KAB LOMBOK UTARA

50

Pemeliharaan Thn I reboisasi

100

Ha

Dishut Kab. Lombok Utara

78.980.000

Dishut Kab. Lombok Utara

51

Persiapan dan Penanaman Kegiatan Reboisasi

50

Ha

Dishut Kab. Lombok Utara

212.040.000

Dishut Kab. Lombok Utara

52

Persiapan dan Penanaman Kegiatan pengkayaan

50

Ha

Dishut Kab. Lombok Utara

94.470.000

Dishut Kab. Lombok Utara

53

Konservasi tanah dan air (Pembuatan DAM penahan)

5

Unit

Dishut Kab. Lombok Utara

125.000.000

Dishut Kab. Lombok Utara

J U M L A H

11.335.230.000

III.12 Kegiatan Pengelolan Hutan Lainnya

- Kondisi posisi KPHL Model Rinjani Barat dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah, RTRWP sudah disesuaikan dengan posisi KPHL Model Rinjani Barat

- Informasi sosbud, 12 desa Lombok Utara terdapat 14 lembaga adat yang mengelola 31 hutan adat baik di dalam/ di luar kawasan hutan dengan menerapkan awig awig pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan adat yang dilakukan mempunyai 3 fungsi utama yaitu ekologi dan konservasi, sosial budaya serta ekonomi. Awig awig merupakan kearifan lokal yang perlu dikembangkan dalam tata kelola hutan secara lestari pada KPHL Rinjani Barat.

 
PROFIL KPHL MODEL RINJANI TIMUR (PROVINSI NTB)

I. ASPEK WILAYAH  :

I.1 Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi NTB

Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi NTB sesuai Keputusan Menhut Nomor SK.337/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 meliputi area dengan luas ± 889.210 ha yang terdiri dari 11 unit KPHL dengan luas ± 448.217 ha dan 12 unit KPHP dengan luas ± 440.993 ha.

I.2 Penetapan wilayah KPHL Model Rinjani Timur

KPHL Model Rinjani Timur di Kabupaten Lombok Timur, telah ditetapkan sebagai KPHL Model sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.225/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 dengan luas  ± 37.589 ha terdiri dari HL ± 31.987 ha dan HP ± 5.602 ha.

PETA WILAYAH KPHL MODEL RINJANI TIMUR & FUNGSI KAWASAN  HUTAN

BERDASARKAN SK PENETAPAN NOMOR SK.225/MENHUT-II/2012

TANGGAL 4 MEI 2012

 

I.3. Kondisi batas kawasan hutan

Letak geografis           :

116o 18’ 32” - 116o 45’ 16” BT

8o 15’ 59” - 8o 54’ 56” LS

Batas-batas :

  • Sebelah Barat        : Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah
  • Sebelah Timur       : Selat Alas
  • Sebelah Utara        : Laut Jawa
  • Sebelah Selatan     : Samudera Indonesia

 

I.4.  Kelompok Hutan :

Tabel : Luas Wilayah KPHL Rinjani Timur, Kabupaten Lombok Timur

NO

KELOMPOK HUTAN

FUNGSI HUTAN

LUAS (Ha)

PERSENTASE (%)

1.

Hutan Rinjani RTK 1

Hutan Lindung

27.319,67

73,71

Hutan Produksi

5.565

15,01

2.

Petandakan RTK 9

Hutan Lindung

82,90

0,22

3.

Kedatu RTK 10

Hutan Lindung

13,80

0,04

4.

Rebanbela RTK 11

Hutan Lindung

8,50

0,02

5.

Gong RTK 8

Hutan Lindung

33,60

0,09

6.

Gili Lawang, Sulat dan Petagan RTK 14

Hutan Lindung

1.049,20

3,25

7.

Sekaroh RTK 15

Hutan Lindung

2.834,20

7,65

JUMLAH

37.063,67

100,00

Sumber : Peta Kawasan Hutan Provinsi NTB, 2010

 

I.5 Kondisi Penutupan Lahan

No.

Kelas Tutupan Lahan

Luas (Ha)

Persentase (%)

1

Alang-Alang

2.458,05

6,64

2

Semak

4.715,34

12,73

3

Tegakan Jarang

2.043,83

5,52

4

Tegakan Rapat

27.820,38

75,11

Total

37.037,59

100,00

I.6 Kondisi Geofisik Wilayah KPH

Kondisi biofisik KPHL Rinjani Timur secara umum memiliki topografi mulai dari landai sampai dengan curam.  Kondisi hutan termasuk dalam kategori rawang, semak belukar dan terdapat lahan kosong dibeberapa bagian kawasan KPH.  Gambaran umum kondisi biofisik KPHL Rinjani Timur disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel :  Kondisi Biofisik KPHL Rinjani Timur

NO

KONDISI

URAIAN

KETERANGAN

1.

Topografi

Termasuk dalam kelas landai (8-15%), agak curam (15-25%), dan curam (25-40%)

Pengaruh Gunung Perigi, Gunung Nangi, Gunung Batujang dan Gunung Rinjani

2.

Geologi

Resent dan Neogen

 

3.

Tanah

Aluvial hidromorf, komplek regosol kelabu dan litosol, regosol coklat kelabuan, regosol coklat kekuningan, regosol coklat, mediteran coklat, komplek mediteran, coklat grumusol, grumusol kelabu, regosol coklat dan litosol

Bahan induk endapan liat, abu volkan intermedier, breksi dan endapan kapur dengan fisigrafi dataran, volkan, dan pegunungan lipatan

4.

Kelas Kemampuan Tanah

I-III dan IV, baik sampai sangat baik untuk usaha pertanian tanaman setahun (tanaman pangan) dan sangat baik untuk usaha tanaman industri, serta kurang baik untuk usaha pertanian tanaman setahun (bahan makanan) dan sangat baik untuk tanaman industri dan padang rumput (usaha peternakan)

I-III mencakup wilayah Rinjani bagian timur (kawasan Sambelia) dan IV berada pada kawasan hutan Sekaroh.  Kendala utama pada ketersediaan air karena musim yang sangat kering.

5.

Iklim

E dan F

E berada pada lokasi Sambelia sedang F merata di kawasan Sekaroh

6.

Vegetasi

Variasi rawang, semak belukar dan kosong

Kondisi hutan yang rusak secara merata di 2 lokasi

7.

Masalah

Kebutuhan lahan usaha tani dan kebutuhan kayu telah mendorong terjadinya praktek perambahan hutan

Kawasan hutan telah banyak dikelola secara swadaya masyarakat, penggunaan pihak lain, sertifikasi, dan perambahan hutan

8.

Pembangunan kehutanan

HKm, tumpang sari, agroforesty, CDM, Tanaman Unggulan lokal, Gerhan, dll

Mengintegrasikan program rehabilitasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat

Sumber : Data Dishut 2009, diolah

a. Topografi Wilayah

Hamparan wilayah Lombok Timur menunjukkan penampakan miring dari utara ke arah selatan dengan kemiringan yang bervariasi mulai dari kelas kemiringan lereng antara 0 – 2 persen sampai kelas kemiringan lereng lebih dari 40 persen.  Kemiringan lereng lebih dari 40 % mencakup daerah pegunungan Rinjani yang terletak di bagian utara. Sedangkan kemiringan lereng antara 0 – 2 persen mencakup daerah-daerah di sepanjang pantai yang terbentang mulai bagian utara ke arah timur hingga bagian selatan.

Selong sebagai ibukota kabupaten memiliki ketinggian 148 m di atas permukaan laut dan merupakan yang tertinggi diantara ibukota-ibukota kabupaten/kota yang lain di propinsi Nusa Tenggara Barat.  Jarak Selong ke Mataram sebagai ibukota propinsi adalah sejauh 52 Km

 

b. Iklim dan Curah Hujan

Keadaan iklim di Kabupaten Lombok Timur termasuk iklim tropis dengan temperatur tertinggi berkisar 300 – 330 C dan temperatur terendah berkisar 200 – 250 C.  Selama tahun 2008.  Rata-rata curah hujan per bulan adalah 98,5 mm dan rata-rata hari hujan per bulan adalah 6,2 hh.  Keadaan rata-rata curah hujan dan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari-April 2008 dan November-Desember 2008.

c. Jenis Tanah Wilayah KPHL Rinjani Timur

Jenis tanah yang terbentuk pada wilayah hutan Rinjani Timur didominasi oleh jenis tanah andosol pada bagian utara dan jenis tanah molisol dibagian selatan.  Jenis tanah lainnya berupa jenis tanah entisol dan inceptisol yang tersebar dibeberapa bagian wilayah hutan KPHL Rinjani Timur.

Sebaran geologi pada wilayah kelola KPHL Rinjani Timur didominasi oleh tipe geologi gunungapi tua yang berada di wilayah utara yang merupakan bagian dari kaki gunung rinjani dan dibagian selatan didominasi oleh tipe geologi ekas.

I.7. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya

A. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 1.105.671 jiwa, yang terdiri dari pria 514.327 jiwa dan wanita 591.344 jiwa.  Sehingga seks ratio-nya sebesar 87 per 100, artinya tiap 100 wanita terdapat 87 pria.  Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan eksisting selama 5 tahun terakhir Kabupaten Lombok Timur rata-rata 213 jiwa/Km berdasarkan analisa tingkat kepadatan penduduk pada tahun proyeksi menunjukkan angka peningkatan sebesar 1%.  Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lombok Timur hingga tahun 2009 diperkirakan sebesar 240 jiwa/Km.

Dilihat dari kepadatan penduduk, kecamatan dikelompokkan kedalam tiga kategori kepadatan, yaitu :

–  Tinggi (> 2.000 jiwa per Km2) meliputi Sakra, Masbagik, Sukamulia dan Selong.

–  Sedang (1000-2000 jiwa per Km2) meliputi Keruak, Sakra Barat, Sakra Timur, Terara, Montong Gading, Suralaga, Labuan Haji dan Wanasaba.

–  Rendah (< 1000 jiwa per Km2) meliputi Jerowaru, Sikur, Pringgasela, Pringgabaya, Suela, Aikmel, Sembalun dan Sambelia.

Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lombok Timur rata-rata berkembang sebesar 16,8% pertahun.  Dengan kepadatan rata-rata mencapai 689 orang per kilo meter persegi untuk tahun 2010.   Berikut Jumlah penduduk Kecamatan yang berada di sekitar kawasan KHPL Rinjani Timur.

 

Tabel : Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2010

NO

KECAMATAN

JUMLAH PENDUDUK

SEX RATIO

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1

Jerowaru

25.593

27.607

53.200

92.27

2

Pringgasela

22.979

27.102

50.081

 

3

Pringgabaya

42.588

48.017

90.605

88.53

4

Swela

17.109

20.500

37.609

84.25

5

Aikmel

42.493

50.325

92.818

84.76

6

Sambelia

14.324

15.136

29.460

95.30

7

Sembalun

9.036

9.740

18.776

93.01

 

Jumlah

174.122

198.427

372.549

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, 2010

Berdasarkan data dari tahun 2002 hingga tahun 2010, maka kepadatan penduduk Kabupaten Lombok Timur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel :  Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur  (Jiwa/Km2)

NO

KECAMATAN

KEPADATAN TAHUN (Per Km2)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

Jerowaru

317

324

329

335

343

348

353

357

373

2

Pringgasela

336

341

343

346

351

356

360

365

373

3

Pringgabaya

620

631

637

645

658

666

674

683

665

4

Swela

299

304

308

311

318

322

326

330

327

5

Aikmel

681

690

696

702

713

722

731

741

755

6

Sambelia

108

112

116

119

124

126

127

129

120

7

Sembalun

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Dilihat dari umur penduduk, Lombok Timur termasuk kategori struktur intermediat (peralihan umur muda ke umur tua).  Dimana lebih dari 30 persen penduduk berusia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 10 persen.  Sehingga rasio ketergantungan juga cukup tinggi sekitar 57.  Dinama 100 orang usia produktif menanggung beban hidup 57 orang usia tidak dan belum produktif.  Jika dilihat dari bentuk piramida penduduknya, dapat dikatakan tingkat kematian bayi di Lombok Timur masih tinggi dan juga masih tingginya resiko kematian.

b. Pendidikan

Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Timur didasarkan atas ketersediaan tenaga kerja serta keahlian yang dimiliki oleh rata-rata tenaga kerja yang belum tersalurkan dari masing-masing kecamatan yang ada sekitar 5-10% dengan rata-rata pendidikan terakhir SD-SMP dan banyak yang putus atau tidak sekolah.

Tabel : Ratio Murid-Sekolah dan Ratio Murid-Guru Menurut Jenjang Sekolah di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009

NO

JENJANG SEKOLAH

RATIO MURID-SEKOLAH

RATIO MURID-GURU

2008

2009

2008

2009

1

TK

33

54,89

9

14,49

2

SD/MI

179

179,68

16

15,47

3

SLTP/MTs

197

201,36

9

8,53

4

SLTA/MA/SMK

239

229,78

9

8,62

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Timur, 2009

c. Mata Pencaharian

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur (Sakernas 2009), persentase penduduk untuk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha seperti bidang pertanian (48,80%), di bidang Industri pengolahan (13,46%), untuk usaha perdagangan sebanyak 17,15%, untuk bidang jasa-jasa (8,71%), bidang kontruksi (2,80%), angkutan dan komunikasi (6,05%) dan lain-lainya sebesar 3.03%.  Keahlian yang dimiliki adalah bidang pertanian, perdagangan dan jasa kerajinan.

Potensi SDM dikabupaten Lombok Timur mayoritas mempunyai keahlian dibidang pertanian dan perdagangan serta ada yang memiliki keterampilan alami membuat kerajinan patung.

Dengan demikian dapat dikatakan masyarakat cenderung melakukan kegiatan bertani atau berusaha membuka suatu usaha kecil seperti pengrajin patung, anyaman bambu, tenun timbul dan upaya keahlian alami masyarakat; terutama di wilayah terisolasi/terpencil meskipun demikian dapat memberikan keuntungan bagi wilayah Kabupaten Lombok Timur.

D.  Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sangat diperlukan sarana dan prasarana serta tenaga medis yang memadai.  Masyarakat sekarang semakin menyadari tentang pentingnya fungsi kesehatan bagi dirinya dan anggota keluarganya seperti pemeriksaan kesehatan ke puskesmas dan dokter frekwensi kunjungan semakin meningkat.  Pada tahun 2009 jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 9 orang tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum sebanyak 34 orang, Dokter Gigi sebanyak 12 orang, Perawat sebanyak 546 orang, Bidan sebanyak 222 orang dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 591 orang.  Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2009 terinci dalam tabel berikut :

Tabel :  Fasilitasi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2009

FASILITAS KESEHATAN

2005

2006

2007

2008

2009

Rumah Sakit

1

1

1

1

1

Rumah Sakit Lainnya

1

1

1

1

1

Balai Pengobatan Gigi

0

0

0

0

0

Puskesmas

29

29

29

29

29

Puskesmas Pembantu

77

76

80

85

85

BKIA

1

1

1

1

1

Apotik

13

13

18

22

23

Posyandu

1.189

1.240

1.279

1.318

1.289

Posyandu Asuhan Tokoh Agama (ASTA)

22

23

28

28

0

Polindes

107

107

109

111

112

Pos Obat Desa (POD)

55

62

63

63

63

Poskestren

10

35

51

51

51

Pusat Informasi Kesehatan (Punsikes)

20

26

26

26

0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, 2009

e. Sosial

Penduduk asli Kabupaten Lombok Timur adalah suku Sasak yang menjunjung tinggi adat istiadat dengan pola gotong royong yang masih kental dan memegang teguh kebiasaan leluhurnya dalam mengelola kebiasaan terhadap sumber daya alam yang ada dengan memperhatikan kelestariannya.  Saat ini telah banyak suku pendatang yang berasal dari Sumbawa & Bima, Bali, Bugis, Jawa, Ambon, dan Timor yang sebagian besar merupakan warga pekerja di sektor jasa dan perdagangan serta pegawai negeri sipil.  Kondisi tersebut menciptakan interaksi sosial yang menyebabkan pergeseran/perubahan kultur akibat pengaruh pergaulan dengan para pendatang.  Untuk toleransi antar suku berdasarkan agama masih sangat baik dan kondusif, sedangkan keyakinan yang dianut oleh masyarakat  Lombok Timur mayoritas Islam ditandai dengan jumlah fasilitas beribadah penunjang mesjid menduduki peringkat pertama.  Selain itu agama yang berkembang lainnya adalah Hindu, Budha, dan Kristen.  Berikut kondisi sosial masyarakat berdasarkan agama :

Tabel :  Jumlah Pemeluk Agama Dirinci Per Kecamatan di sekitar KPHL Rinjani Timur Tahun 2009

NO

KECAMATAN

ISLAM

KRISTEN

HINDU

BUDHA

LAINNYA

JUMLAH

1

Jerowaru

51.006

 

 

 

 

51.006

2

Pringgasela

48.991

1

 

 

 

48.992

3

Pringgabaya

93.002

15

22

 

 

93.039

4

Swela

38.006

4

 

 

 

38.010

5

Aikmel

91.064

 

18

 

 

91.082

6

Sembalun

18.330

 

123

 

 

18.453

7

Sambelia

31.496

37

136

 

 

31.669

JUMLAH

1.095.489

137

539

0

0

1.096.165

Sumber : BPS dan Kantor Depag Kabupaten Lombok Timur, 2009

 

Berdasarkan data yang diperoleh, agama islam merupakan agama mayoritas penduduk Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu jika dilihat jumlah bangunan peribadatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur Masjid merupakan bangunan peribadatan yang paling banyak dibandingkan dengan bangunan peribadatan lainnya,  data terinci sampai dengan tahun 2009 dapat terlihat pada Tabel berikut :

Tabel : Jumlah Tempat Peribadatan Dirinci Per Kecamatan di sekitar KPHL Rinjani Timur Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009


NO

KECAMATAN

MASJID

MUSHOLA

LANGGAR

GEREJA

PURA

JUMLAH

1

Jerowaru

82

89

-

-

-

171

2

Pringgasela

62

112

33

-

-

207

3

Pringgabaya

61

47

34

-

-

142

4

Swela

37

5

23

-

-

65

5

Aikmel

94

134

68

-

-

296

6

Sembalun

18

56

-

-

-

74

7

Sambelia

43

51

13

-

-

107

JUMLAH

1,184

2,091

743

1

1

4,00

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur, 2009

f. Sarana Perhubungan dan Komunikasi

Kondisi jalan disebagian besar kecamatan di Kabupaten Lombok Timur telah tersedia, walaupun kondisinya relatif kurang baik.  Panjang jalan, jenis  permukaan dan kondisi jalan serta kelas jalan dapat dilihat pada Tabel :

Tabel :  Panjang Jalan di Kabupaten Lombok Timur Menurut Jenis  Permukaan, Kondisi   dan Kelas Jalan Tahun 2004-2008 (Km)

NO

URAIAN

2004

2005

2006

2007

2008

I

Jenis Permukaan

1,471,480

1,461,480

2,554,260

2,554,260

2,840,750

1

Aspal

717,820

717,820

723,910

823,910

882,290

2

Kerikil

114,260

137,250

306,170

386,170

119,340

3

Tanah

639,400

606,410

1,524,180

1,344,180

1,839,120

4

Tidak terinci (Jalan Desa)

 

 

 

 

 

II

Kondisi Jalan

1,461,480

1,461,480

2,554,260

2,554,260

2,840,750

1

Baik

544,990

591,120

608,620

584,770

452,760

2

Sedang

114,170

102,650

390,340

373,640

92,050

3

Rusak

137,510

119,350

1,555,300

1,383,990

122,740

4

Rusak Berat

664,810

648,360

 

211,860

2,173,200

III

Kelas Jalan

1,461,480

1,461,480

2,554,260

2,554,260

2,840,747

1

Kelas I (Jalan Negara)

46,010

46,010

46,010

46,010

48,100

2

Kelas II (Jalan Propinsi)

218,650

218,650

220,560

220,560

220,560

3

Kelas III (Jalan Kabupaten)

771,820

771,820

775,910

775,910

732,970

4

Kelas IV

 

 

 

 

 

5

Kelas V

 

 

 

 

 

6

Tidak Terinci (Jalan Desa)

425,000

425,000

1,511,780

1,511,789

1,839,117

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Lombok Timur, 2008

Jaringan informasi dan komunikasi dari Selong ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lombok Timur telah tersedia berupa telepon, kantor pos dan sarana komunikasi lainnya berupa ponsel, TV dan Radio sehingga memudahkan dalam hal koordinasi.

I.8. Aksesibilitas di wilayah KPH Rinjani Timur

Aksesibilitas di dalam wilayah KPHL Rinjani Timur cukup beragam. Kawasan hutan produksi seluas 5.565 Ha pada umumnya memiliki aksesibilitas yang relatif lebih baik dibandingkan  kawasan hutan lindung. Di dalam kawasan hutan produksi terdapat berbagai tingkatan jalan mulai dari jalan setapak hingga jalan tanah yang telah diperkeras yang tersebar cukup merata. Jalan-jalan setapak terbentuk akibat aktivitas manusia yang melakukan berbagai kegiatan seperti: perladangan maupun perambahan hutan untuk memperoleh kayubakar maupun kayu pertukangan.  Jalan tanah dan jalan tanah yang diperkeras terbentuk akibat berbagai kegiatan kehutanan terdahulu yang memerlukan pembuatan jalan-jalan produksi maupun jalan untuk pengawasan kegiatan reboisasi seperti kegiatan Gerhan, kegiatan hutan cadangan pangan HTI dan HKm.  Sementara kawasan hutan lindung di KPHL Rinjani Timur belum memiliki aksesibilitas yang baik, karena sebagian besar kawasan hutan lindung selama ini reatif belum dikelola.

Aksesibilitas dalam kawasan hutan lindung masih  berupa jalan-jalan setapak dengan jumlah yang sangat terbatas.  Khusus untuk kawasan hutan lindung Sekaroh,  aksesibilitas relatif cukup baik karena didalam kawasan hutan lindung sekaroh telah terdapat jalan aspal yang membelah kawasan tersebut dari barat hingga ke timur sehingga keseluruhan kawasan dapat diakses dengan lebih mudah.

I.9 Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Keinginan masyarakat dan investor untuk mengelola hutan produksi di KPHL Rinjani Timur sangat besar dibuktikan dengan banyaknya usulan pencadangan lokasi HKm dan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman industri sehingga bila dikalkulasikan akan mencakup hampir seluruh areal kawasan hutan produksi.

Tabel :  Perkembangan pemanfaatan kawasan hutan produksi di KPHL Rinjani Timur sampai dengan Maret 2010

NO

PEMANFAATAN

LOKASI/DESA/KECAMATAN

LUAS (Ha)

KETERANGAN

1

HTI PT. Shadana Arif Nusa

Kecamatan Sambelia

1,794

Telah mendapatkan ijin UPHTI

2

HTI II PT. Shadana Arif Nusa

Kecamtan Sambelia dan Pringgabaya

2,000

Usulan Tahap II IUP HHK-HTI

Jumlah

3,794

 

 

Tabel : Penetapan HKm

NO

PEMANFAATAN

LOKASI/DESA/KECAMATAN

LUAS (Ha)

KETERANGAN

1

HKm Wana Lestari

Sandongan Desa Belanting, Kecamatan Sambelia

420

Telah mendapat ijin UPHKm

2

HKm Lembah Sempager

Sempager, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya

360

Telah mendapat ijin UPHKm

3

HKm Aik Kalak

Dasan Tinggi, Desa Labupandan, Kecamatan Sambelia

250

Usulan Pencadangan HKm (proposal)

4

HKm Aik Embuk

Palembak, Desa Labupandan, Kecamatan Sambelia

250

Usulan Pencadangan HKm (proposal)

Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota

Pengakuan masyarakat terhadap kawasan hutan cukup kuat untuk kawasan hutan KPH Rinjani Timur.  Secara Tata Ruang keberadaan kawasan hutan juga diakui secara defakto dan dejure oleh semua elemen sehingga permasalahan status kawasan relatif tidak terjadi bahkan dalam penyusunan tata ruang baik di Kabupaten maupun Provinsi batas hutan yang tertuang dalam TGHK dijadikan sebagai acuan penyusunan tata ruang wilayah.

II. ASPEK KELEMBAGAAN

Sudah ada kelembagaan

II.1 Bentuk organisasi KPH Model

UPTD eselon IV

II.2 Landasan pembentukan organisasi

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012

II.3 Struktur organisasi

II.4 Personil pengelola KPH Model : belum ada, namun sudah ada calon KKPH yang ikut pelatihan calon KKPH (Sdr. Mustara, S.Hut. MSi)

II.5 Rencana menuju SKPD : sedang akan diadakan konsultasi publik (rencana tanggal 25 Juni 2012), dari kelembagaan yang ada bagaimana untuk menjadi SKPD sendiri

II.6 Rencana pengembangan SDM : belum ada, SDM Dinas Kehutanan Kabupaten terbatas

II.7 Kelengkapan Sarpras :

Belum  ada. Tanah calon kantor KPH sudah ada, milik Pemda, sertifikat dalam penyelesaian, di luar kawasan hutan, ± 5 km dari kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Timur

II.8 Lain-lain : belum ada

III. Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan kawasan hutan lindung sampai tahun 2012 sebagian besar masih dalam proses perijinan. Usulan-usulan pemanfaatan kawasan hutan lindung berupa usulan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dan aliran air untuk tenaga mikro hidro, usulan pencadangan lokasi HKm dan perubahaan hutan lindung menjadi KHDTK.  Potensi wisata yang cukup besar mendorong beberapa investor tertarik untuk mengembangkan wisata alam melalui pemanfaatan kawasan hutan lindung yang berdekatan dengan pantai, salah satunya adalah pantai yang berada di sekeliling kelompok hutan Sekaroh (RTK 15), namun perijinan masih terkendala dengan belum terbitnya peraturan menteri kehutanan terkait jasa lingkungan di hutan lindung.  Beberapa pemanfaatan hutan lindung KPHL Rinjani Timur tersaji pada Gambar dan Tabel berikut :

Gambar :  Pemanfaatan Hutan Lindung KPHL Rinjani Timur

Tabel : Perkembangan pemanfaatan kawasan hutan lindung pada KPHL Rinjani Timur

NO

PEMANFAATAN

LOKASI/DESA/KECAMATAN

LUAS (Ha)

KETERANGAN

1

Wisata Alam PT. Ocean Blue

HL Sekaroh, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru

100.0

Proses Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

2

Wisata Alam           PT. Lombok Saka

HL Sekaroh, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru

50.0

Proses Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

3

Wisaa Alam            PT. ESL Swedia

HL Sekaroh, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru

390.0

Proses Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

4

HKm Sekaroh dan AR-CDM KOICA

HL Sekaroh, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru

1,450.0

Pencadangan Lokasi HKm

5

HKm Sapit

HL Gunung Rinjani, Desa Sapit, Kecamatan Suela

454.5

Usulan Pencadangan Lokasi HKm

6

KHDTK untuk Kebun Raya

HL Petandakan, Desa Suela, Kecamatan Suela

82.9

SK Menhut menjadi KHDTK Kebun Raya

Jumlah

5,074

 

Sumber : Dishutbun Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

III.1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pemanfaatan hasil hutan kayu tentunya akan difokuskan pada kawasan hutan produksi yang masih open akses atau diluar kawasan hutan produksi yang telah mendapatkan ijin pemanfaatan.  Arah pengelolaan hutan produksi di KPHL Rinjani Timur di arahkan pada optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi yang memiliki luas sekitar 2.500 Ha dengan melakukan pengelolaan bersama masyarakat yang telah berada di dalam kawasan hutan produksi.  Lebih dari 1.300 orang telah berada di dalam hutan produksi sehingga menuntut KPH untuk dapat melakukan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat.  Kawasan hutan produksi di KPHL Rijani Timur akan diperuntukkan bagi pengembangan jenis-jenis tanaman kehutanan umur pendek seperti gmelina dan sengon karena terdapat permintaan yang besar akan jenis tanaman ini baik di NTB maupun di provinsi lain seperti Bali dan Jawa Timur.  Selain itu juga dikembangkan jenis tanaman kesambi untuk mendukung pengembangan lak.  Jenis-jenis tanaman untuk kayu bakar juga akan dikembangkan mengingat besarnya kebutuhan bahan bakar untuk kegiatan pengovenan tembakau yang berlangsung setiap tahun di Kabupaten Lombok Timur dan beberapa kabupaten lain di Pulau Lombok.

Data–data yang berkaitan dengan potensi tersebut akan didapatkan melalui  kegiatan inventarisasi wilayah KPHL Rinjani Timur.  Inventarisasi potensi diharapkan akan mampu memberikan gambaran potensi berikut permasalahan yang dihadapi dilapangan sehingga kedepan penataan wilayah tersebut lebih optimal dan pengelolaan dan pembangunan wilayah KPHL Rinjani Timur di Kabupaten Lombok Timur.

 

III.2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu

Sebagian besar areal KPHL Rinjani Timur merupakan hutan lindung (80% dari total areal KPHL Rinjani Timur), konsekuensi dari kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan kawasan hutan di KPHL Rinjani Timur akan lebih diarahkan pada upaya pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.  Komoditi hasil hutan non kayu yang akan dikembangkan adalah komoditi yang telah dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat diantaranya madu dan lak, namun tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan hasil hutan non kayu lainnya seperti kayu putih, ulat sutra, biofuel dan sebagainya.  Lokasi pengembangan hasil hutan non kayu akan diarahkan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK. 1).

A. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan akan diarahkan pada pemanfaatan potensi air pada kawasan hutan lindung dimana pasokan air bersih bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Lombok Timur berasal dari kawasan hutan lindung Gunung Rinjani yang merupakan area KPHL Rinjani Timur.  Selain itu potensi air di kawasan hutan lindung juga akan diarahkan pada pemanfaatan jasa aliran air untuk tenaga mikro hidro dan saat ini terdapat beberapa investor yang berminat untuk pembangunan tenaga listrik mini hidro diantaranya adalah PT. Tirta Daya yang akan memanfaatkan aliran air pada Sungai Sambelia, Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia yang berada pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK 1).  Lokasi Pengembangan Pemanfaatan jasa lingkungan air dan aliran air akan difokuskan pada kawasan hutan lindung di bagian utara antara lain kelompok hutan Gunung Rinjani (RTK 1), Petandakan (RTK. 9), dan Gong (RTK 8).

III.3. Rehabilitasi, Konservasi dan Pengamanan

Areal hutan KPH Rinjani Timur, sebelumya secara keseluruhan merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Timur.  Program kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan rehabilitasi, konservasi, dan pengamanan kawasan hutan yang dilakukan melalui sekema proyek, sehingga kegiatan yang dilakukan hanya berlangsung antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun.  Khusus untuk kegiatan reboisasi, pelaksanaan kegiatan yang hanya berlangsung 1 hingga 3 tahun tentunya tidak dapat memberikan jaminan keberhasilan kegitan rehabilitasi karena masyarakat yang terlibat dalam kegiatan reboisasi hanya memperoleh manfaat pada saat kegiatan dilaksanakan.  Tentunya hal ini tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan pengelolaan hutan namun hanya merupakan sebagian kecil dari pengelolaan hutan.

 

Beberapa kegiatan rehabilitasi yang dapat dihimpun pada wilayah KPHL Rinjani Timur seluas + 3.784 Ha antara lain: (a) Gerhan 2002 s/d 2007 seluas 1.810 Ha, (b) JIFPRO seluas 480 Ha, (c) SOCFOR 2005 seluas 300 Ha, (d) PHTUL 2002 seluas 80 Ha, (e) HKm OECF seluas 250 Ha, (f) Kegiatan Reboisasi lainnya 864 Ha.  Lokasi dan luasan kegaitan rehabilitasi hutan di KPHL Rinjani Timur tersaji pada Tabel berikut :

Tabel : Kegiatan Rehabilitasi Hutan pada Areal KPHL Rinjani Timur

No.

Jenis Kegiatan

Lokasi

Tahun

Luas

1.

Gerhan

Sempager

2002

100

2.

Gerhan

Lembak

2004

50

3.

Gerhan

Sengkurik

2004

50

4.

Gerhan

Tanjung Ringgit

2004

80

5.

Gerhan

Sempager

2004

40

6.

Gerhan

Gunung Gedang

2004

150

7.

Gerhan

Ujung Sengenit

2004

125

8.

Gerhan

Pengoros

2004

70

9.

Gerhan

Tibu Borok

2005

50

10.

Gerhan

Senotok

2005

125

11.

Gerhan

Batu Beserung

2005

125

12.

Gerhan

Lembak

2005

70

13.

Gerhan

Sempager

2006

100

14.

Gerhan

Sambelia

2007

200

15.

Gerhan

Kokok Rajak

2007

75

16.

Gerhan

Dasan Tinggi

2007

200

17.

Gerhan

Sempager

2007

200

18.

Soctor

Lendang Batu

2005

175

19.

Soctor

Koloh Sepang

2005

125

20.

PHTUL

Sambelia

2002

30

21.

PHTUL

Sengkurik

2002

50

22.

CD M/JIFPRO

Kurbian

 

130

23.

JIFPRO

Pengoros

 

350

24.

HKm-OECF

Pengoros

 

250

25.

Demplot Sadhana

Padak

2010

4

26.

Swakelola

Padak

2002

100

27.

DAK

Pengoros

 

200

28.

Reboisasi HL

Perigi

2010

160

29.

Reboisasi HL

Obel-obel

2010

250

30.

Demplot Nyamplung

Perigi

2010

10

31.

Demplot Jabon

Perigi

2011

10

32.

Demplot Nyamplung

Perigi

2011

10

33.

Pengkayaan Tanaman

Pidana

2011

50

34.

Reboisasi

Limbungan

2011

50

35.

Pemeliharaan Mata Air

Mencerit

2011

20

 

 

 

 

 

Jumlah

3,784

Sumber: Dishutbun Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010

III.4. Pemanfaatan jasa lingkungan

Pengembangan jasa lingkungan lainnya yang memiliki potensi yang besar dan menjadi arah pengelolaan di KPHL Rinjani Timur dimasa mendatang adalah pengembangan jasa lingkungan wisata alam.  Pada umumnya kawasan hutan lindung KPHL Rinjani Timur memiliki kondisi yang cukup baik dan berpotensi untuk dijadikan sebagai obyek pariwisata.  Hutan lindung di KPHL Rinjani Timur dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama hutan lindung yang berada di bagian utara yang merupakan bagian dari Gunung Rinjani.  Potensi

pengembangan jasa lingkungan wisata alam diarahkan pada wisata alam pegunungan dengan menawarkan lingkungan hutan yang masih baik dengan berbagai flora dan fauna di dalamnya. Yang kedua adalah hutan lindung yang ada dibagian selatan yaitu Hutan Lindung Sekaroh (RTK 15).  Wisata alam yang dapat  dikembangkan di kawasan hutan ini adalah wisata pantai karena kawasan hutan lindung tersebut memiliki panorama pantai yang sangat indah dan saat ini sudah banyak dilirik oleh investor baik dari dalam maupun luar negeri

Pemanfaatan jasa ingkungan lain yang menjadi focus pengelolaan di KPHL Rinjani Timur adalah Carbon.  Pemanfaatan jasa lingkungan berupa carbon ini didasari adanya kegiatan kegiatan rehabilitasi dalam rangka penjualan karbon (carbon trade) di Kabupaten Lombok Timur yang didanai oleh KOICA dengan pola AR-CDM yang menggunakan kawasan Hutan Lindung Sekaroh (RTK 15).  Diharapkan upaya rehabilitasi ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengelolaan hutan di KPHL Rinjani Timur.

Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam juga akan dikembangkan pada kawasan hutan lindung Petandakan.  Menteri Kehutanan telah menerbitkan ijin pemanfaatan hutan dalam bentuk KHDTK  dalam bentuk Kebun Raya.  Proses pembangunan kawasan tersebut difasilitasi oleh LIPI Indonesia. Walaupun tahapan pembangunan telah mulai dilaksanakan, namun masih banayak kendala-kendala yang dihadapi, untuk itu diperlukan percepatan melalui kerja sama dari berbagai pihak yang terkait guna terwujudnya pembangunan Kebun Raya Lemor sebagai bagian dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan petandakan.  Selain itu obyek-obyek wisata alam potensial lainnya seperti Gili-gili dan kawasan hutan lainnya yang memiliki panorama alam dan pantai yang indah perlu untuk dikembangkan dengan optimal.