Publikasi KPH

By A Web Design

Iklan
Iklan
Iklan

ADMIN KPH

Iklan

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Kembalikan Pengelolaan Hutan ke Jalan Yang Benar Dorong KPH Model di Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) - Pemkab bersama Komisi II DPRD Sumbawa mendorong terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Sumbawa, agar pengelolaan hutan di daerah ini lebih efisien, efektif dan lestari. Atau mengembalikan pengelolaan hutan ke jalan yang benar.

Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, Senin (2/4), menjelaskan, KPH memiliki hutan Primer dan Hutan Tanaman, yang nantinya akan terbagi dalam petak dan blok yang secara hirarki blok dan petak dalam akan dibawah pengawasan dan pengelolaan Kepala RPH (Resort Pengelolaan Hutan) maupun mandor di tingkat petak. Namun, diakuinya, ada beberapa faktor penghambat dan berpengaruh bagi optimalisasi kelembagaan KPH. Yakni, faktor kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten menjalankan regulasi. Hingga berimplikasi terhadap kebijakan pengelolaan kawasan hutan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Untuk itu, melalui KPH, pemerintah dapat meletakkan pondasi pengelolaan hutan secara lebih baik. Manfaatnya pun dirasakan secara optimal, sgar tidak ada alasan lagi untuk tidak mendukung keberadaan KPH sebagai model pengelolaan hutan yang mengedepankan perkuatan kelembagaan serta perbaikan manajemen pengadministrasian wilayah hutan. ‘’Akibat tidak tertatanya hutan dan tidak terinventarisasinya dengan baik sumber daya hutan, maka dapat menyebabkan kerugian Negara yang jauh lebih besar dari jumlah yang harus dikeluarkan untuk membangun sebuah kelembagaan KPH,’’cetus Budi.

Di tempat terpisah,  Kepala UPT KPH Batulante, Julmansyah, S.Hut, menjelaskan, untuk merealisasi penataan kawasan menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dimulai dengan penetapan KPH Model di Indonesia. Penetapan UPT KPH Batulanteh sebagai KPH Model KPHP Batulanteh melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.342/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Batulanteh (Unit IX) yang terletak di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 28 Juni 2011. Untuk mengembalikan  pengelolaan huitan yang benar.

Sebagaimana dijelaskan KPHP Batulanteh ini dengan luas + 32.776 hektar. Meliputi 7 wilayah kecamatan terdiri dari Kecamatan Moyo Hulu, Moyo Hilir, Moyo Utara, Lab. Badas, Batulanteh, Unter Iwis dan Kec. Sumbawa. KPH Batulanteh merupakan sumber air bagi wilayah Kota Sumbawa Besar dan kecamatan sekitarnya. Hingga pengelolaan hutan di Batulanteh menjadi penting dan strategis. “Hutan kita saat ini ibarat sebuah gudang, dimana kita telah memiliki gudang akan tetapi kita belum punya pengelola gudangnya. Sehingga isi gudang sering dicuri, rusak karena tidak jelas siapa yang mengelola. Untuk itulah KPH ini hadir. KPH akan menjadi penjaga hutan hingga di tingkat tapak. Sehingga hutan kita kedepan akan ada penunggunya dan hutan akan terbagi dalam petak dan blok. Dengan cara ini hutan kita akan terjaga dan kita dapat menikmati keberadaannya,”ujarnya.

Dalam hal ini, Pemda Sumbawa juga telah mengusulkan kepada Menteri Kehutanan usulan KPH Model selain KPH Model KPHP Batulanteh. Yakni, KPH Puncak Ngengas di wilayah kecamatan Alas Barat sampai dengan Kec. Rhee dan KPH Ampang dari Kec. Tarano hingga Kec. Plampang.

Acara konsultasi publik kerjasama Dinas Kehutana dan WWF Indonesia Nusa Tenggara Program, menurut Jul, merupakan sarana untuk menampung saran, masukan dan usulan stakeholder terkait dengan keberadaan hutan di wilayah Batulanteh. Dengan menghadirkan pula pengalaman pengelolaan KPH Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan oleh Aji Sukmono, S.Hut.,MP yang waktu itu  mengatakan kontribusi KPH Yogyakarta pada PAD Yogyakarta tahun 2011 sebesar Rp. 6.473.306.400. Kontribusi ini berasal dari pengelolaan hasil hutan bukan kayu Minyak Kayu Putih, dengan produksi sebesar 44.681 liter. Hal ini berbeda dengan kontribusi PAD dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa sejak 2006 sampai 2011 berkurang dari Rp 600 juta menjadi Rp 250 juta. (arn)