Publikasi KPH

Iklan
Iklan
Iklan

ADMIN KPH

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Institusi Pengelola KPH

1

Bagaimana struktur organisasi KPH?

Terdapat 2 type organisasi KPH yaitu type A dan type B. 
Susunan organisasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota Tipe A, terdiri atas:

  1. Kepala;
  2. Subbagian Tata Usaha;
  3. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
  4. Kelompok jabatan fungsional.

Susunan organisasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota Tipe B, terdiri atas:

  1. Kepala;
  2. Subbagian Tata Usaha; dan
  3. Kelompok jabatan fungsional.

2

Bagaimana eselonisasi pejabat pada masing-masing  type KPH?

Kepala KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan struktural eselon III.a.
Kepala Subbagian Tata Usaha,  Kepala Seksi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota tipe A, serta Kepala KPHL dan KPHP Provinsi,  Kabupaten/Kota Tipe B, adalah jabatan struktural eselon  IV.a.
Kepala Subbagian Tata Usaha KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B adalah jabatan struktural eselon IV.b.

3

Apa yang menjadi tugas dan fungsi organisasi KPH?


Di dalam Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2007 ditetapkan tugas dan fungsi organisasi KPH, antara lain :
Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :

  1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
  2. Pemanfaatan hutan
  3. Penggunaan kawasan hutan
  4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
  5. Perlindungan hutan dan konservasi alam
  6. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di bidang kehutanan untuk diimplementasikan.
  7. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian.
  8. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
  9. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

4.

Siapa yang berwenang membentuk Unit Pengelolaan Hutan  dalam bentuk KPH  dan bagaimana  struktur pertanggungan jawab unit KPH ini dalam bekerja?

Menteri menetapkan organisasi KPHK, sedangkan untuk KPHP dan KPHL ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHP dan KPHL. Untuk KPHP dan KPHL yang wilayahnya lintas Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi dan bertanggungjawab kepada Gubernur, sedangkan untuk KPHP dan KPHL yang berada di dalam wilayah Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.

 

5

Gambaran organisasi pengelola hutan seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh  pengelola KPH?

Organisasi KPH merupakan  organisasi pengelola hutan yang :

  1. Mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan;
  2. Mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja;
  3. Mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/evaluasi berbasis spasial;
  4. Mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan publik dari hutan);
  5. Mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal, nasional dan sekaligus global (misal : peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim global/climate change); dan
  6. Berbasis pada profesionalisme kehutanan.

6

Peran seperti apa  yang  diharapkan dari sebuah organisasi KPH  dan syarat pencapaiannya dalam konteks  tata kelola hutan di Indonesia?


Organisasi KPH diharapkan mampu sebagai penyelenggara kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.  Beberapa kunci sukses KPH yang harus dipersiapkan adalah:

  1. Kehadiran personel kehutanan dekat dengan hutan dan masyarakat;
  2. Ukuran/luas KPH sesuai dengan kemampuan manajemen organisasi;
  3. Pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk menuju profesional;
  4. Internal dan eksternal komunikasi dan kerjasama, koordinasi, penghubung (liasion), supervisi;
  5. Kejelasan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang;
  6. Berorientasi pada pelayanan;
  7. Pemisahan antara administrasi (administration/authority) dan pengelolaan (management);
  8. Perencanaan jangka panjang disusun berdasarkan hasil assessment/inventarisasi dan berbasis spasial;
  9. Pendidikan lingkungan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

 

7

Basis profesionalisme kehutanan  seperti apa yang dimaksudkan   dan berdasarkan apa hal tersebut akan  menjadi acuan  dalam  penunjukan  personil pengelola KPH?

Basis profesionalisme   personil KPH sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada KPHL dan KPHP, terutama disyaratkan bagi  pegawai untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional  serta  jabatan kepala resort.
Berdasarkan Pasal 6 P. 42/2011,  pemberian sertifikasi kompetensi jabatan struktural atau fungsional   dilakukan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.  Sedangkan  pada  Pasal 7 menyatakan bahwa dalam hal sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang kehutanan, maka wajib dilakukan pemeliharaan kompetensi (surveilan) terhadap pemegang sertifikat kompetensi.

8

Secara spesifik apa yang dimaksud  dengan kompetensi untuk pengelola KPH? Didalam pelaksanaannya nanti apakah ada standar-standar  yang dapat menjadi dasar dalam uji kompetensi, sehingga kredibilitasnya bisa dijamin?

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang untuk menjadi seorang Pengelola  KPH, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.
Standar yang akan dipakai sebagai dasar dalam proses uji kompetensi adalah : STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL  INDONESIA (  SKKNI  ) SDM KPHP/KPHL yang disyahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  RI.

9

Latar belakang pendidikan  atau kompetensi apakah yang diperlukan untuk jabatan  Kepala KPH, Kepala Seksi,  Kepala Resort KPH?


Kompetensi seseorang dapat ditampilkan berdasarkan uji kompetensi yang dilakukan  oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang kehutanan. Sepanjang yang bersangkutan bisa memenuhi standar kompetensi yang diperlukan, maka dapat ditugaskan pada jabatan dimaksud. Persayaratan administrasi minimal bagi pegawai KPHL/KPHP type A dan type B sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Kehutanan P. 42/Menhut-II/2011

10

Dalam pembangunan KPH dikenal dengan istilah KPH Model. Apa yang dimaksud dengan  KPH Model  dan apa implikasinya  dalam konteks  pembangunan KPH secara umum?

Kesatuan Pengelolaan Hutan Model adalah wujud awal KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak . KPH Model sebagai embrio    dari suatu KPH terdapat di setiap provinsi di Indonesia yang diprioritaskan pembangunannya,   supaya mampu untuk segera beroperasi .
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010 – 2014 telah ditargetkan   tercapainya  Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan seluruh Indonesia sejumlah 600 unit   dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model, memungkinkan dilakukannya fasilitasi sarana dan prasarana  bagi KPHL Model dan KPHP Model   oleh Pemerintah guna mendorong beroperasinya KPHL dan KPHP di lapangan, yaitu bisa berupa bangunan kantor;  kendaraan operasional; peralatan kantor; dan  peralatan operasional.

11

Sebagian besar organisasi yang sudah terbentuk adalah UPTD, lalu sampai kapan organisasi ini akan berubah menjadi SKPD?

Secara berangsur  KPH-KPH yang sudah dibangun  akan diarahkan untuk dibangun sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat  Daerah) sesuai ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri   Nomor 61 tahun 2010 tentang  Pedoman organisasi  dan tata kerja Kesatuan Pengelolaan) Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di daerah

12

Bagaimana jika dalam suatu organisasi KPH yang telah ditetapkan baru terdapat 1 orang personil KPH yang dilantik?

Hal seperti itu justru akan cenderung lebih mudah   bagi sebuah organisasi baru untuk keperluan  pembangunan  system dan infrastrukturnya, manakala  personil KPH yang dilantik mampu melaksanakan  rekrut  pegawai / stafnya sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan karakteristik  wilayah kerjanya.

13

Apa fungsi organisasi KPH pada wilayah yang telah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan?

KPH sebagai instrumen pembentukan wilayah, merupakan bagian dari   kegiatan perencanaan hutan. KPH sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, dikelola secara efisien dan lestari. Oleh karena itu pembangunan KPH menjadi bagian dari penyediaan kepentingan publik dalam penyelenggaraan pengelolaan kehutanan. Untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan. Sementara itu, pemegang ijin adalah pihak tertentu yang melaksanakan kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu untuk kepentingan komersial maupun non komersial dengan tetap menjaga kelestariannya. Secara umum pemegang ijin dapat berupa koperasi, swasta maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

14

Membangun KPH adalah kepentingan kehutanan, namun dalam kenyataannnya banyak sektor lain yang juga harus dilihat dan menjadi pertimbangan, maka bagaimana aspek tesebut dapat diintegrasikan dalam pembangunan KPH?

Dalam konteks wilayah dimana keberadaan hutan harus bisa memberikan  kontribusi dari fungsinya yang meliputi fungsi sosial, fungsi  ekonomis dan fungsi ekologis / lingkungan,  maka  aspek terkait  kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan setempat   yang multisektoral   harus dapat  diintegrasikan dalam pengelolaan kawasan hutan oleh KPH.

15

Apakah tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara organisasi KPH dan Dinas Kehutanan Propinsi maupun Kabupaten?

Fokus Pemerintah/Pemerintah Daerah pada ranah administrasi pemerintahan dan KPH sebagai pengelola kawasan di tingkat  tapak  justru akan dapat meningkatkan intensitas manajemen pengelolaan hutan secara keseluruhan. Selain pengendalian ijin, adanya ketidak-pastian status kawasan (konflik), perubahan fungsi kawasan, penggunaan kawasan hutan akan lebih tertangani permasalahannya, dengan adanya KPH.

16

Sebagai organisasi pemerintah, organisasi KPH mempunyai fungsi pembinaan,  dan pengawasan dan pengendalian  terhadap  kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya, namun apakah organisasi ini juga perlu dibina oleh institusi lainnya?

  • Menteri Dalam Negeri  melakukan pembinaan umum kepada KPHL/KPHP Prov, Kab/Kota,
  • Menteri Kehutanan melakukan  pembinaan teknis   (Pasal 16 Permendagri Nomor 61 Tahun 2010)

17

Bagaimana cara untuk membuat atau mengarahkan agar kegiatan yang akan dilakukan oleh unit-unit di semua Eselon I Kementerian Kehutanan dapat dilakukan di wilayah KPH?

Sinergi antar program dan pelimpahan wewenang dari  Kementerian Kehutanan  perlu segera dilakukan karena semua aktifitas  lapangan (tingkat tapak) berada di wilayah kerja KPH.  Disinilah letak pentingnya  keberadaan  KPH dimana lokasi kegiatan dapat dikendalikan  secara jelas.  Semua program mulai tahun 2012 semestinya  mengerucut pelaksanaannya di tingkat KPH dan sesuai dengan kebutuhan lapangan (konvergensi kegiatan).

18

Dapatkah suatu KPH mengundang investor dalam melakukan pengelolaan wilayahnya?

Dalam mengelola KPH seorang KKPH dapat mengundang investor (sesuai dan mengikuti aturan yang ada) untuk mendapatkan hasil dari wilayah yang dikelola. Namun untuk operasional ada persyaratan yang harus dipenuhi  yaitu tata batas, asset yang ada di dalam KPH, SDM pengelola yang tepat, business plan, sarpras, modal (initial capital sudah disetujui oleh pemerintah untuk mendukung KPH yang baru terbentuk) dan manajemen  finansial.

19

Apakah dengan membangun KPH akan menjadi beban bagi APBD?

Daerah seringkali gamang dalam membentuk KPH dengan alasan memberatkan APBD. Mungkin benar pada awal pembangunannya.    Dalam membangun KPH banyak sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan. Kreatifitas dan inovasi pemegang KPH sangat diperlukan dalam hal ini, termasuk skema kerjasama internasional dapat juga dimanfaatkan. KPH memerlukan pemikiran yang smart namun juga bekerja keras dan mampu bekerjasama. Jika KPH dikelola dengan manajemen yang smart maka wilayah dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang besar

20

Jika akan membangun kantor KPH apakah di dalam kawasan atau di luar kawasan? Berapa luas bangunan untuk kantor KPH dengan type A? Type B?

Menurut Pasal 5  Permenhut Nomor  41/Menhut-II/2011 :

  • Luas bangunan kantor   didasarkan pada luas kawasan hutan yang dikelola.
  • Luas bangunan kantor   maksimal 300 m2 (tiga ratus meter persegi).

21

Apakah setiap KKPH harus mendapat pendidikan dan pelatihan KKPH? Dalam kasus KKPH sudah mengikuti diklat KKPH kemudian yang bersangkutan dipindah ke unit organisasi lain dan digantikan oleh personil lainnya, maka apakah KKPH baru tersebut harus mengikuti diklat KKPH?

Menurut  Permenhut Nomor 42/Menhut-II.2011, ketentuan syarat kompetensi KKPH adalah :

  • Pangkat dan golongan/ruang Penata Muda Tk. I, Gol. III/b
  • S-1/D-IV Kehutanan
  • S-1 non Kehutanan berlatar belakang pendidikan kehutanan (SKMA/SMK Kehutanan, D-III Kehutanan) dengan pengalaman di bidang kehutanan lima tahun
  • Pemberian sertifikasi kompetensi jabatan struktural atau fungsional    dilakukan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri
  • Menteri menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai KPHL dan KPHP dalam rangka memenuhi kompetensi pegawai KPHL dan KPHP yang diperlukan.
  • Dengan demikian syarat kompetensi tersebut akan merupakan kunci keberhasilan  bagi pembangunan dan pengelolaan KPH.

22

Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu KPH Model untuk mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana ?

Untuk kebutuhan kelengkapan adminstratif , diperlukan  dukungan kelengkapan (data Clearance) yang distandarkan oleh :

  • BPKP (TOR, Analisis manfaat biaya, bukti kepemilikan tanah, NJOP, surat keterangan peruntukan, kontrak perjanjian sewa);
  • PAN (Data Pegawai, data asset tanah dan bangunan, data struktur organisasi, indikator kinerja utama, outcome);
  • PU (Informasi tentang lahan seperti peta lokasi, dokumen sertifikat tanah, suat keterangan rencana kota/kab dan informasi tentang bangunan seperti struktur organisasi pengguna bangunan, jumlah personel, TOR)

23

Insentif apa yang diberikan kepada daerah jika mereka berkomitmen membangun KPH?

Pada tahap awal pembangunan KPH, Kementerian Kehutanan memberikan fasilitasi Sarana dan Prasarana bagi Pembangunan KPH Model,  dengan berpedoman kepada Permenhut Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHL Model dan KPHP Model.

24

Sarana dan prasarana apa saja yang akan difasilitasi oleh pusat kepada KPH Model?

Fasilitasi sarana dan prasarana KPHL Model dan KPHP Model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permenhut P.41/Menhut-II/2011 dan P.54/Menhut-II/2011, meliputi:
a.     bangunan kantor;
b.    kendaraan operasional;
c.     peralatan kantor; dan
d.    peralatan operasional.

25

Apakah perlu dibuat Roadmap pembangunan  KPH?

26

Di tingkat Nasional perlu adanya Roadmap Pembangunan KPH, dalam rangka untuk mendorong pengarus-utamaan  serta pencapaian target Pembangunan KPH sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014.

27

Apakah bentuk organisasi KPH yang akan ditetapkan? Siapa yang menetapkan dan apa payung hukumnya? Untuk tingkat propinsi? Untuk tingkat  Kab/Kota?

Sebagai organisasi perangkat daerah maka organisasi KPH ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman kepada PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 yang mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Organisasi KPH yang wilayah kerjanya berada pada lintas kabupaten, maka organisasinya ditetapkan oleh Propinsi, bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda Provinsi. Sedangkan organisasi KPH dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maka ditetapkan oleh pemerintah  Kab/Kota melalui Perda Kab/Kota. Organisasi ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/walikota melakui Sekda Kabupaten. (psl 3 Permendagri 61/2011)

28

Berdasarkan konsepsinya, pembangunan KPH diarahkan untuk mampu mengelola kawasan hutan dengan pendekatan bisnis sehingga menjadi seperti entitas bisnis  (business like entity). Adakah peraturan dan perundangan yang berlaku sudah mendukung untuk penerapannya ?

Peraturan perundangan yang ada telah mendukung  dilaksanakannya  pengelolaan organisasi  KPH sebagai  “business like entity”.
Berdasarkan karakteristik  KPH sebagai  : “   pengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum” maka KPH dalam bentuk organisasi  UPTD maupun SKPD dapat dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Pengertian BLUD itu sendiri   Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Fleksibilitas dalam sistem pengelolaan keuangan PPK-BLUD ini sudah memberi corak KPH sebagai business like entity.

Peraturan  yang terkait  antara lain :

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU 17/2003) tentang Keuangan Negara
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (UU 1/2004) tentang Perbendaharaan Negara
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (UU 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (PP 58/2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, yang harus diikuti oleh Kementrian/Lembaga/Pemda yang akan memberikan status pola pengelolaan keuangan BLU atau BLUD kepada satuan kerja tertentu.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD adalah sebagai rujukan bagi Pemda untuk memberikan status BLUD kepada SKPD tertentu.

29.

Berkaitan dengan kompetensi Sumber Daya Manusia  pengelola KPH saat ini, apakah memadai untuk mengelola KPH sebagai  unit bisnis dengan segenap kompleksitasnya ?

Para pakar merekomendasikan pembangunan KPH sebagai unit bisnis bisa dilaksanakan bertahap ( evolutif), mengingat potensi wilayah kerja, prakondisi SDM setempat, dan yang lebih penting adalah mengelola suatu unit bisnis sangat memerlukan kemampuan entrepreneurship .
Tahapan pembangunan  organisasi KPH dengan system  pengelolaan keuangannya adalah :
Tahap 1 :  UPTD/SKPD – KPA  (Kuasa Pengguna Anggaran), dengan  mengelola dana yang bersumber dari APBN / APBD.  Dalam hal  KPH belum bisa menghasilkan pendapatan sendiri (berproduksi), atau pada tahap awal pembangunan KPH maka seyogyanya memilih klasifikasi KPH ini.
Tahap 2 :  UPTD/SKPD dengan PPK-BLUD ( Pola Pengelolaan Keuangan –Badan Layanan Umum Daerah) Bertahap, dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan.
Tahap 3 : UPTD / SKPD dengan PPK - BLUD Penuh, dalam hal seluruh persyaratan substantif, teknis, dan administratif. telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.

PPK-BLUD ini dapat mengelola sumber dana yang berasal dari :

  • APBN / APBD untuk pelaksanakan kegiatan Public Service Obligation, yaitu layanan umum  yang harus disediakan oleh Pemerintah.
  • Dana Hutang
  • Dana Investasi.
  • Dana Hasil Produksi

Dengan fleksibilitas yang telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan.

30.

Apa yang dimaksud persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif  ?

  1. Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud diatas  terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasipublic goods).

Pelayanan umum sebagaimana dimaksud  , berhubungan dengan:

    1. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
    2. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
    3. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau
    4. pelayanan kepada masyarakat.
  1. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud diatas  terpenuhi apabila:
    1. kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja;(  Kriteria layak dikelola   antara lain: a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada  masyarakat.)
    2. kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat. (Kriteria kinerja keuangan yang sehat  , dltunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran)
  2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud terpenuhi, apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:
    1. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
    2. pola tata kelola;
    3. rencana strategis bisnis;
    4. standar pelayanan minimal;
    5. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan  laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

31.

Siapa saja pejabat yang  boleh mengelola KPH dalam PPK-BLUD ? dan bagaimana terkait tugas pokok dan fungsinya ?

Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
a. pemimpin;
b. pejabat keuangan; dan
c. pejabat teknis.

Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud diatas dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.

Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban   mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pejabat keuangan BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:
a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
b. menyiapkan DPA-BLUD;
c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pejabat teknis BLUD mempunyal tugas dan kewajlban:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

 

32.

Bagaimana fleksibilitas status kelembagaan dan ketentuan remunerasi pejabat dan pengelola KPH dengan PPK-BLUD ?

STATUS  KELEMBAGAAN

  1. SKPD atau Unit Kerja / Pelaksana Teknis Daerah  yang menerapkan PPK-BLUD dapat merubah status kelembagaannya, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Perubahan status kelembagaan  , dapat berupa:
    1. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya;
    2. perubahan organisasi, antara lain: penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.


REMUNERASI

  1. Pejabat pengelola BL.UD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
  2. Remunerasi, merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
  3. Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas  , diberikan dalam bentuk honorarium.
  4. Remunerasi  , untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah.
  5. Remunerasi sebagaimana, untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui Kepala SKPD.
  6. Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
    1. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
    2. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
    3. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
    4. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
    5. Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

33.

Bagaimana  pengawasan harus dilakukan atas operasional  KPH dengan pilihan PPK-BLUD ?

Pengawasan operasional  PPK – BLUD  dengan pembentukan  :
DEWAN PENGAWAS

  • BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
  • Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana, ditetapkan sebanyak 3 (tlga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
  • Syarat minimal, dan jumlah anggota dewan pengawas   mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
  • Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan kepala daerah atas usulan pemimpin BLUD.